Banda Aceh, Infoaceh.net — Sektor kelautan dan perikanan Aceh memasuki fase baru setelah Safrizal SSTP MEc.Dev resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh.
Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Jum’at malam (27/2/2026).
Penunjukan Safrizal dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi maritim Aceh.
Di tengah tantangan fluktuasi hasil tangkap, ancaman kerusakan ekosistem laut, hingga rendahnya nilai tambah produk perikanan, kepemimpinan baru di tubuh DKP diharapkan mampu menghadirkan terobosan konkret.
Nama Safrizal bukanlah sosok baru dalam dunia birokrasi kelautan Aceh. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala DKP Kabupaten Pidie dan dikenal memiliki pendekatan teknokratis berbasis data serta kedekatan dengan komunitas nelayan.
Di Pidie, ia mendorong penguatan kelompok nelayan, peningkatan kapasitas budidaya, serta pembenahan tata kelola bantuan agar lebih tepat sasaran.
Pendekatan tersebut dinilai berhasil membangun kepercayaan masyarakat pesisir terhadap pemerintah daerah.
Kini, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Di tingkat provinsi, Safrizal tidak hanya mengurusi produksi dan distribusi, tetapi juga arah kebijakan strategis, integrasi program pusat-daerah, hingga diplomasi sektor perikanan dalam konteks regional.
Safrizal menggantikan Aliman yang telah lama memimpin DKP Aceh. Pergantian ini disebut sebagai bagian dari regenerasi birokrasi agar sektor kelautan semakin adaptif dan progresif menghadapi perubahan zaman.
Pemerhati kebijakan publik Aceh, Drs M Isa Alima, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut. Ia menilai jabatan yang kini diemban Safrizal membawa tanggung jawab besar, terutama dalam menghadirkan tata kelola yang adil dan berkelanjutan.
Menurut Isa, sektor perikanan bukan sekadar persoalan angka produksi, melainkan menyangkut masa depan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut.
“Pelantikan Saudara Safrizal adalah momen penting bagi sektor perikanan Aceh. Kami berharap kepemimpinan beliau tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Isa, Sabtu (28/2).
Sebagai mantan anggota DPRK Pidie, Isa Alima menegaskan bahwa keberhasilan sektor ini sangat ditentukan oleh integritas pemimpin dan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil.
“Sektor perikanan adalah urat nadi kehidupan masyarakat pesisir Aceh. Pengelolaannya harus benar-benar berpihak kepada mereka yang setiap hari menghadapi risiko di laut,” tambahnya.
Salah satu agenda prioritas yang menanti Safrizal adalah percepatan implementasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program ini bertujuan mentransformasi desa pesisir melalui modernisasi armada tangkap, penyediaan sarana pendukung, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan.
Namun, sejumlah tantangan masih membayangi. Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, keterbatasan fasilitas cold storage, lemahnya akses pasar ekspor, hingga minimnya industri pengolahan hasil laut menjadi pekerjaan rumah besar.
Isa Alima juga mengingatkan pentingnya perlindungan sumber daya laut agar tidak dieksploitasi secara berlebihan.
Menurutnya, keberlanjutan ekosistem harus menjadi fondasi utama kebijakan perikanan.
“Perikanan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga soal keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Jika dikelola dengan amanah, sektor ini akan menjadi tonggak kemajuan Aceh,” tegasnya.
Aceh memiliki potensi besar pada komoditas tuna, cakalang, udang, hingga budidaya tambak dan rumput laut. Namun selama ini, sebagian besar hasil tangkapan dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah yang rendah.
Di sinilah peran strategis DKP Aceh menjadi krusial. Hilirisasi produk, penguatan UMKM pengolahan hasil laut, serta pengembangan sentra industri perikanan berbasis kawasan dinilai dapat mendongkrak pendapatan nelayan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan latar belakang pendidikan ekonomi pembangunan, Safrizal diharapkan mampu menyusun strategi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan penguatan rantai nilai.
Pelantikan Safrizal tidak hanya menjadi agenda seremonial birokrasi, tetapi juga momentum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan sektor kelautan Aceh. Pemerintah kabupaten/kota, koperasi nelayan, akademisi, hingga sektor swasta perlu bersinergi agar visi besar kebangkitan ekonomi bahari benar-benar terwujud.
Masyarakat pesisir kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru di DKP Aceh. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan perubahan iklim, Aceh membutuhkan kebijakan maritim yang progresif namun tetap membumi.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah awal Safrizal. Apakah ia mampu menjawab ekspektasi dan membawa sektor perikanan Aceh menuju daya saing tinggi sekaligus kesejahteraan nelayan? Waktu yang akan membuktikan.
