Anggota DPRA Martini Kritik Pemotongan TPP PNS Aceh, Minta Dievaluasi Karena Berdampak ke Ekonomi Masyarakat

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai NasDem, Martini, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Aceh.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Martini dalam rapat paripurna di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).

Dalam forum resmi tersebut, Martini menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak boleh disalahgunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu.

“DPRA ini lembaga yang bermarwah. DPRA ini yang mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPRA ini adalah perwakilan rakyat. Bukan justru DPRA ini lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa DPRA merupakan lembaga terhormat yang diisi oleh wakil rakyat hasil pilihan masyarakat Aceh.

Karena itu, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Menurut Martini, seluruh anggota dewan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Lembaga DPRA ini adalah lembaga yang terhormat. Harapan saya jangan ada isu-isu negatif tentang lembaga ini. Karena di dalam lembaga ini adalah anggota DPR terpilih yang dipilih oleh masyarakat lima juta lebih,” ujarnya.

Selain menyoroti persoalan anggaran, Martini juga mengkritik minimnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah daerah di Aceh.

Ia mengaku prihatin melihat kondisi warga yang masih bertahan di pengungsian dengan berbagai keterbatasan, sementara para wakil rakyat bekerja dalam ruang yang nyaman.

“Bagaimana tentang kebutuhan sehari-hari masyarakat kita? Hari ini kita duduk di ruang ber-AC pimpinan. Bagaimana masyarakat kita hari ini di bawah tenda, mereka makan seadanya. Bahkan uang jajan anak saja mereka tidak ada,” ungkapnya.

Martini mengingatkan bahwa setiap anggota dewan telah mengucapkan sumpah jabatan untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Tapi yang kita lihat, ada yang merasa ini lembaga milik pribadi dan ada yang merasa ini milik kelompok. Ini yang memunculkan isu-isu negatif di luar,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa APBA merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

“Harapan kita, APBA adalah uang rakyat, bukan uang warisan pejabat,” tegas Martini.

Di sisi lain, ia turut menyoroti kebijakan pemotongan TPP ASN sebesar 16 persen yang dinilai perlu dievaluasi oleh Pemerintah Aceh.

Menurutnya, ASN juga merupakan bagian dari masyarakat Aceh yang saat ini turut terdampak berbagai persoalan, termasuk bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah.

“ASN ini adalah masyarakat Aceh yang hari ini mereka juga terdampak musibah banjir dan longsor. Apabila ada pemotongan sebesar 16,87 persen ini akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kita,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali kebijakan tersebut agar tidak menambah beban ekonomi masyarakat.

“Ke depan, kami sebagai anggota DPR Aceh menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Aceh yang mengelola anggaran, agar berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.