Di Balik Narasi Sesat “Sudah Pulih”, Derita Korban Banjir Aceh Masih Nyata
Banda Aceh, Infoaceh.net — Klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor di Aceh hampir mencapai 100 persen dinilai sebagai narasi menyesatkan yang tidak berpijak pada realitas.
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana bahkan menuding pemerintah tengah membangun “ilusi pemulihan” demi menjaga citra politik di tengah lambannya penanganan korban di lapangan setelah empat bulan terjadinya bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Presiden melaksanakan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Darussalam Huntara, Sabtu (21/3).
Namun bagi para aktivis, pernyataan itu justru memperlihatkan jurang lebar antara laporan resmi pemerintah dan kenyataan yang dihadapi warga terdampak.
“Ini bukan sekadar keliru. Ini adalah bentuk pembohongan publik yang disusun secara sistematis,” kata Alfian, juru bicara koalisi, dalam keterangannya, Senin (23/3).
Pernyataan ini turut didukung sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga, di antaranya LBH Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), ICAIOS, serta KontraS Aceh.
Panggung Narasi di Tengah Penderitaan Korban
Koalisi menilai, sejak awal bencana ekologis melanda wilayah Pulau Sumatera, pemerintah konsisten memproduksi narasi optimistis yang tidak sinkron dengan kondisi di lapangan.
Klaim demi klaim—mulai dari kesiapan penanganan hingga pemulihan yang disebut hampir tuntas—dinilai lebih menyerupai strategi komunikasi politik daripada refleksi fakta.
Lebih jauh, kunjungan Presiden ke Kabupaten Aceh Tamiang juga disorot. Koalisi mengungkap dugaan bahwa warga korban diminta meninggalkan tenda pengungsian sementara, bahkan terjadi pembongkaran tenda, agar situasi tampak “bersih” dan seolah telah pulih.
“Negara seharusnya hadir untuk melindungi korban, bukan mengatur panggung agar terlihat baik di depan kamera,” tegas Alfian.
Fakta Lapangan yang Tak Bisa Ditutupi
Di balik klaim “hampir 100 persen pulih”, realitas yang dihadapi masyarakat justru bertolak belakang. Banyak korban yang hingga kini belum mendapatkan hunian sementara, sementara sebagian lainnya masih bertahan di tenda darurat dengan fasilitas terbatas.
Kerusakan infrastruktur dasar juga belum tertangani secara menyeluruh. Sejumlah sekolah masih rusak atau tertimbun longsor, memaksa proses belajar mengajar dilakukan dalam kondisi serba darurat.
“Anak-anak belajar di tenda, warga tidur di pengungsian, tapi negara bilang sudah pulih. Ini ironi,” ujar Alfian.
Satgas PRR Besar, Dampak Minim
Koalisi juga mengkritik kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang dinilai tidak efektif. Meski memiliki struktur besar, Satgas dianggap tidak memiliki kekuatan eksekusi karena kewenangan tersebar di berbagai kementerian.
Sementara itu, Satuan Tugas Pemantauan DPR RI dinilai absen dalam mengawasi proses pemulihan.
“Kalau DPR bekerja, seharusnya klaim Presiden diuji. Tapi yang terjadi justru pembiaran. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” katanya.
Melihat luasnya dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Koalisi mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat mobilisasi sumber daya dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kerusakan yang terjadi bukan skala kecil. Ini bencana besar yang membutuhkan respons luar biasa, bukan sekadar klaim sepihak,” ujar Alfian.
Kontroversi ini memperlihatkan satu hal mendasar: krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika data dan realitas tidak sejalan, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan—bukan hanya secara material, tetapi juga secara psikologis.
Koalisi mengingatkan, pemulihan pasca bencana tidak bisa diukur dari pernyataan pejabat atau angka-angka di atas kertas. Pemulihan sejati hanya bisa dilihat dari sejauh mana korban benar-benar kembali hidup layak.
“Jika pemerintah terus membangun narasi yang tidak jujur, maka yang runtuh bukan hanya rumah warga, tapi juga legitimasi kekuasaan itu sendiri,” pungkas Alfian.