PKB Sebut Aceh Miskin Hanya Data di Atas Kertas, Tak Sesuai Fakta Lapangan

Banda Aceh, Infoaceh.net – Narasi lama tentang Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh.

Data kemiskinan Aceh yang selama ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial di lapangan.

Ketua DPW PKB Aceh, Ruslan M. Daud atau HRD, bahkan menyebut Aceh bukan miskin secara nyata, melainkan “miskin dalam data”.

Pernyataan ini disampaikannya dalam forum coffee morning dan halalbihalal pengurus DPW PKB Aceh bersama insan pers di Warkop Solong Pango, Banda Aceh, Senin pagi (30/3/2026).

“Kalau kita jujur melihat kondisi lapangan, daya beli masyarakat Aceh tidak serendah yang digambarkan. Kendaraan baru terus bertambah, aktivitas ekonomi berjalan. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan,” ujar Ruslan yang juga Anggota Komisi V DPR RI asal Aceh.

Pernyataan Ruslan membuka kembali perdebatan klasik: apakah angka kemiskinan benar-benar mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat?

Secara resmi, indikator kemiskinan yang digunakan BPS mengacu pada standar garis kemiskinan berbasis konsumsi dasar—pangan dan non-pangan.

Namun, pendekatan ini kerap dikritik terlalu sempit dan tidak mampu menangkap dinamika ekonomi riil, terutama di daerah dengan karakter sosial-ekonomi unik seperti Aceh.

Haji Ruslan menilai, pendekatan statistik tersebut berpotensi menyesatkan jika dijadikan satu-satunya rujukan kebijakan.

“Kalau ukuran kemiskinan hanya angka di atas kertas, kita bisa salah arah. Pemerintah bisa terjebak pada program yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Di lapangan, sejumlah indikator kasat mata memang menunjukkan paradoks. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi—baik roda dua maupun roda empat—terus meningkat.

Pusat-pusat konsumsi seperti warung kopi, pusat kuliner, hingga toko ritel modern tetap ramai.

Fenomena ini memunculkan dugaan adanya “kemiskinan semu”, di mana secara statistik masyarakat tergolong miskin, tetapi dalam praktiknya memiliki akses ekonomi yang lebih baik dari yang digambarkan.

Namun, sejumlah pengamat mengingatkan indikator seperti kepemilikan kendaraan tidak bisa serta-merta dijadikan tolok ukur kesejahteraan.

Banyak kendaraan dibeli melalui kredit, bukan dari kemampuan ekonomi murni. Selain itu, konsumsi tinggi tidak selalu berarti pendapatan stabil.

Di sinilah letak problem mendasar: jurang antara angka statistik dan realitas sosial yang kompleks.

Pernyataan PKB ini tidak bisa dilepaskan dari kritik yang lebih luas terhadap tata kelola pembangunan Aceh. Jika data kemiskinan dianggap tidak akurat, maka implikasinya sangat serius—mulai dari perencanaan anggaran hingga distribusi bantuan sosial.

Secara implisit, Ruslan juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara potensi daerah dan kebijakan pembangunan.

“Aceh ini kaya sumber daya. Tapi kenapa narasi yang muncul selalu kemiskinan? Ini yang harus kita evaluasi bersama,” katanya.

Pernyataan ini sekaligus menjadi sindiran terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum mampu mengonversi potensi menjadi indikator kesejahteraan yang terukur.

Meski terdengar optimistis, pandangan PKB ini juga memantik pertanyaan kritis: apakah ini bentuk pembelaan terhadap citra daerah, atau justru pengaburan terhadap persoalan kemiskinan yang masih nyata?

Data BPS selama ini menunjukkan bahwa Aceh memang masih berada di posisi tertinggi tingkat kemiskinan di Sumatera. Fakta ini didukung oleh indikator lain seperti tingkat pengangguran, kualitas pendidikan, hingga akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah pedalaman.

Mengabaikan data tanpa menawarkan metodologi alternatif yang kuat justru berisiko menutup mata terhadap kelompok masyarakat yang benar-benar rentan.

Di tengah polemik ini, satu hal yang menjadi titik temu adalah perlunya pembenahan sistem pendataan. Transparansi metodologi, integrasi data berbasis desa, hingga pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi langkah penting untuk menghadirkan gambaran yang lebih akurat.

Lebih dari itu, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada soal “angka benar atau salah”, tetapi berlanjut pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kebijakan yang diambil benar-benar mampu mengurangi kemiskinan secara nyata?

PKB mendorong agar potensi ekonomi Aceh—mulai dari sektor energi, pertanian, hingga pariwisata—dikelola secara lebih serius dan terukur.

“Potensi kita besar. Tapi kalau tidak dikelola dengan benar, kita akan terus terlihat miskin di atas kertas, meski realitasnya tidak sepenuhnya demikian,” tutup Ruslan.

Polemik ini pada akhirnya bukan sekadar soal data, melainkan soal narasi besar tentang Aceh itu sendiri: apakah ia akan terus dikenal sebagai daerah miskin, atau mampu membangun citra baru berbasis kekuatan riilnya?

Jawabannya bergantung pada keberanian semua pihak—pemerintah, partai politik, hingga lembaga statistik—untuk tidak hanya berdebat, tetapi juga berbenah.

Karena di balik angka-angka itu, ada jutaan warga Aceh yang menunggu kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka.