Aceh Tamiang Masih Kritis, Mendagri Kembali Turunkan 768 Praja IPDN Bersihkan Lumpur di 42 Titik
Aceh Tamiang, Infoaceh.net – Upaya pemulihan pascabencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang masih jauh dari kata selesai meski sudah empat bulan lebih.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengerahkan ratusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mempercepat penanganan dampak banjir yang menyisakan endapan lumpur tebal di berbagai wilayah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin langsung Apel Pembukaan Gelombang III Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Praja IPDN dan ASN Kemendagri yang digelar di Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026). Apel berlangsung di halaman Istana Benua Raja, Aceh Tamiang.
Apel tersebut menjadi penanda dimulainya fase lanjutan operasi besar-besaran pembersihan dan rehabilitasi wilayah terdampak.
Sebanyak 768 personel diterjunkan dalam gelombang ketiga ini, terdiri dari 731 praja pratama (tingkat satu) dan 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri.
Mereka difokuskan untuk menangani titik-titik yang masih mengalami dampak berat, terutama kawasan yang tertimbun lumpur dengan ketebalan mencapai beberapa meter.
“Target utamanya adalah menyelesaikan persoalan di titik-titik yang masih terdampak lumpur, termasuk yang sudah mengeras,” ujar Tito dalam keterangannya.
Tito menjelaskan strategi penanganan dilakukan secara bertahap. Pada gelombang pertama, Satgas difokuskan pada pembersihan kawasan perkantoran agar roda pemerintahan dapat kembali berjalan. Gelombang kedua kemudian diperluas ke lingkungan permukiman warga.
Kini, pada gelombang ketiga, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Endapan lumpur yang telah mengeras di sejumlah titik menjadi hambatan utama, terutama di kawasan permukiman padat dan situs penting seperti Istana Benua Raja.
Penugasan ini direncanakan berlangsung selama satu bulan, dengan fleksibilitas pergeseran personel jika target di suatu lokasi dapat diselesaikan lebih cepat.
“Kalau bisa lebih cepat, mereka akan digeser ke lokasi lain yang membutuhkan bantuan,” tambah Tito.
Aceh Tamiang Masih Jadi Titik Kritis
Aceh Tamiang disebut sebagai salah satu wilayah dengan dampak terparah dalam bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Sumatera.
Lumpur yang tersisa tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memperlambat pemulihan infrastruktur dan layanan publik.
Untuk mendukung operasi di lapangan, Kemendagri telah menyiapkan berbagai sarana, mulai dari alat manual seperti cangkul dan sekop hingga alat berat dan dump truk.
Dukungan juga datang dari pemerintah daerah lain, termasuk Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang yang membantu penyediaan logistik dan peralatan.
Turut hadir dalam apel tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat Kemendagri, termasuk Rektor IPDN Halilul Khairi dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA.
Fadhlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan tuntas dan tepat sasaran.
“Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pemulihan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali normal,” ujarnya.
Berdasarkan data Satgas, dari total 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sebanyak 38 daerah telah kembali normal.
Namun, Aceh Tamiang masih membutuhkan perhatian khusus, terutama pada sektor permukiman dan infrastruktur lingkungan.
Pada gelombang ketiga ini, Satgas menargetkan penyelesaian 42 titik sasaran yang tersebar di berbagai dusun terdampak.
Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya optimalisasi kerja di lapangan, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, percepatan pembersihan lumpur, perbaikan drainase, serta pemulihan akses lingkungan masyarakat.
Pengerahan kembali ratusan praja IPDN ini menjadi bukti bahwa pemulihan Aceh Tamiang masih berada dalam fase krusial.
Di satu sisi, pemerintah menunjukkan keseriusan melalui mobilisasi sumber daya besar.
Namun di sisi lain, kondisi yang belum sepenuhnya pulih mengindikasikan bahwa dampak bencana jauh lebih kompleks dari perkiraan awal.
Apel pembukaan Gelombang III ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh target pemulihan dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Harapannya, masyarakat Aceh Tamiang dapat segera kembali menjalani kehidupan normal, sementara roda pemerintahan dan pelayanan publik pulih sepenuhnya tanpa hambatan lumpur yang tersisa.