Harga Barang Mahal, Safrizal ZA Ingatkan Inflasi Jadi Musuh Utama Aceh Saat Ini

Banda Aceh, Infoaceh.net – Lonjakan harga barang yang dirasakan masyarakat Aceh saat ini mendapat sorotan serius dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.

Ia menegaskan, inflasi menjadi “musuh utama” yang harus segera dikendalikan agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Pernyataan tersebut ditegaskan Safrizal saat menyampaikan tujuh instruksi Mendagri pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 yang digelar di Anjong Mon Mata, Kamis (23/4).

Mengawali arahannya, Safrizal mengutip filosofi strategi dari Sun Tzu, “Know yourself, know your enemy. A thousand battles, a thousand victories.” Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengenali tantangan sekaligus memaksimalkan potensi yang dimiliki.

“Kalau kita tidak mengenali musuh kita, maka kita akan sulit menang. Saat ini musuh utama Aceh adalah inflasi,” ujar Safrizal.

Berdasarkan data per Maret 2026, inflasi Aceh tercatat mencapai 5,31 persen. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan energi.

Safrizal menjelaskan, tekanan inflasi tidak terlepas dari dinamika global, termasuk gejolak geopolitik yang memicu kenaikan harga energi.

Dampaknya menjalar hingga ke daerah, menyebabkan biaya distribusi meningkat dan harga barang menjadi lebih mahal.

Selain inflasi, ia juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang masih dihadapi Aceh, seperti tingkat pengangguran terbuka yang berada di angka 5,64 persen, serta prevalensi stunting yang masih membutuhkan perhatian serius di berbagai kabupaten/kota.

Sebagai solusi, Safrizal menawarkan pendekatan strategis bertajuk “ADA” (Availability, Distribution, Affordability).

Strategi ini menitikberatkan pada memastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Menurutnya, strategi tersebut telah terbukti efektif saat ia menjabat sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2023–2024, yang berhasil menekan inflasi dari posisi tertinggi menjadi salah satu yang terendah secara nasional.

“Kalau barang tersedia, distribusi lancar, dan harga terjangkau, maka inflasi bisa dikendalikan. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.

Di sisi lain, Safrizal mengingatkan bahwa Aceh memiliki potensi besar yang harus dioptimalkan, terutama dari sisi bonus demografi. Dengan komposisi usia produktif mencapai 64,16 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,23, Aceh dinilai memiliki modal kuat untuk mendorong transformasi ekonomi.

Ia mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan momentum tersebut melalui pengembangan sektor produktif dan hilirisasi industri, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Safrizal turut menyampaikan tujuh instruksi khusus Menteri Dalam Negeri yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Salah satu poin utama adalah menjadikan penurunan stunting sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal melalui digitalisasi pajak daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Instruksi lainnya mencakup percepatan realisasi belanja daerah sejak awal tahun, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, serta penyelarasan program daerah dengan visi pembangunan nasional Asta Cita.

Safrizal juga mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif dalam menghadapi potensi penurunan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di masa mendatang.

Musrenbang RKPA 2027 ini dibuka oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.

Turut hadir Sekda Aceh M. Nasir Syamaun, unsur Forkopimda, DPR Aceh, kepala SKPA, serta para bupati/wali kota se-Aceh.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini juga melibatkan perwakilan pemerintah pusat, seperti Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI, serta unsur LSM dan insan pers.

Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan arah pembangunan Aceh tahun 2027 yang lebih adaptif, tangguh, dan tepat sasaran di tengah berbagai tantangan global maupun nasional.