Mualem Mengeluh Aceh Diperlakukan Seperti Anak Tiri oleh Pusat

Banda Aceh, Infoaceh.net — Kritik keras dilontarkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam menangani persoalan pengerukan sungai dan kuala di sejumlah wilayah lokasi banjir Aceh.

Ia menilai, proses yang berlarut-larut membuat penanganan bencana seolah berjalan di tempat, sementara masyarakat terus menjadi korban.

Pernyataan itu disampaikan Mualem saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (Musrenbang RKPA) Tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Bappeda Aceh tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, hingga DPR RI. Turut hadir pula unsur Forkopimda Aceh, DPRA, kepala SKPA, serta para bupati dan wali kota.

Di hadapan forum itu, Mualem tidak menutupi kekecewaannya. Ia menyebut, pengajuan pengerukan sungai dan kuala yang diajukan Pemerintah Aceh ke pusat hingga kini belum menunjukkan progres signifikan.

Padahal, menurutnya, persoalan tersebut menyangkut keselamatan masyarakat luas.

“Macam jadi tak jadi. Seperti anak tiri yang mengemis-ngemis minta nasi sama ibu bapaknya sendiri. Inilah kondisi yang kami rasakan sekarang,” keluh Mualem dengan nada tajam.

Pernyataan tersebut mencerminkan frustrasi Pemerintah Aceh terhadap lambannya proses perizinan dan minimnya dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya untuk penanganan infrastruktur pengendali banjir.

Banjir Berulang, Solusi Mandek

Mualem menegaskan, pengerukan sungai di titik-titik rawan banjir bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan langkah mendesak yang harus segera direalisasikan.

Ia menyebutkan, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan alur menjadi salah satu penyebab utama banjir yang terus berulang setiap tahun.

Ketika curah hujan tinggi, air dari wilayah hulu tidak mampu mengalir lancar ke laut akibat tersumbatnya muara.

Akibatnya, air meluap ke permukiman warga, merendam rumah, fasilitas umum, serta lahan produktif masyarakat.

“Kalau sungai tidak dikeruk, air tidak punya jalan keluar. Kita hanya menunggu waktu sampai banjir datang lagi,” katanya.

Kondisi ini, lanjutnya, diperparah oleh belum tertanganinya kuala di kawasan pesisir.

Pendangkalan di muara sungai tidak hanya menghambat aliran air, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut.

Mualem juga menyoroti persoalan kewenangan yang membuat penanganan menjadi semakin lambat. Ia menjelaskan, pengerukan di wilayah hilir dan muara sungai berada di bawah otoritas pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Akibatnya, Pemerintah Aceh tidak dapat bergerak cepat tanpa adanya izin dan dukungan dari kementerian terkait.

Proses administratif yang panjang pun dinilai menjadi penghambat utama di lapangan.

“Daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak bisa bergerak karena kewenangan ada di pusat. Sementara masyarakat terus menunggu,” ujarnya.

Lebih jauh, Mualem mengingatkan bahwa banjir yang terus berulang tidak hanya berdampak pada kerusakan fisik, tetapi juga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ia menyebut, bencana yang tidak tertangani dengan baik turut mendorong meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

Di sejumlah wilayah pedalaman, kondisi infrastruktur bahkan masih sangat memprihatinkan. Warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai karena belum tersedianya jembatan yang layak.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi di tengah berbagai program pembangunan yang terus digaungkan, namun belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam forum tersebut, Mualem kembali menegaskan bahwa tema pembangunan Aceh tahun 2027 adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.” Namun ia mengingatkan, tema tersebut tidak akan berarti tanpa aksi nyata di lapangan.

Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret, tidak hanya melalui bantuan darurat seperti sandang dan pangan, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi risiko bencana secara permanen.

“Ini bukan sekadar soal program di atas kertas. Ini soal keselamatan rakyat. Kalau lamban, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Mualem menutup pernyataannya dengan harapan agar sinergi antara pusat dan daerah dapat diperkuat, sehingga persoalan pengerukan sungai dan penanganan banjir di Aceh tidak lagi berlarut-larut.

Jika tidak, ia mengingatkan, Aceh akan terus berada dalam siklus bencana yang sama—banjir datang, bantuan diberikan, lalu masalah kembali terulang tanpa solusi yang tuntas.