Biro Adpim Setda Aceh Ikut Sebar Rilis Politik Desak Mualem Segera Evaluasi Ketua DPRA

Banda Aceh, Infoaceh.net — Penggunaan kanal komunikasi resmi Pemerintah Aceh menuai sorotan. Kali ini, grup WhatsApp “Biro Adpim Setda Aceh” dilaporkan ikut menyebarluaskan rilis bernuansa politik yang berisi kritik keras terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadli.

Informasi ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar yang menunjukkan rilis tersebut dibagikan dalam grup yang selama ini dikenal sebagai saluran resmi distribusi agenda dan kegiatan Pemerintah Aceh untuk dibagikan ke media.

Konten rilis yang beredar tidak memuat informasi kegiatan pemerintahan, melainkan berisi desakan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem selaku Ketua Umum DPP Partai Aceh, untuk segera mengevaluasi bahkan mengganti Ketua DPRA.

Rilis tersebut berjudul “Desak Mualem Segera Evaluasi Ketua DPR Aceh, Menguat Dugaan Keterlibatan dalam Mobilisasi Aksi” dibagikan sekitar pukul 14.40 Wib.

Isinya mengutip pernyataan dari Ketua Gen Z Mualem, Muyashir Asriyan Haikal, yang secara terbuka meminta langkah tegas dari pemerintah.

“Kami mendesak Mualem untuk segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi Ketua DPR Aceh. Ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik,” ujar Muyashir dalam rilis yang beredar, Senin (4/5/2026).

Keberadaan rilis tersebut dalam grup resmi pemerintah langsung memicu tanda tanya besar awak media.

Pasalnya, Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh selama ini berfungsi sebagai corong resmi komunikasi publik pemerintah—bukan ruang distribusi opini atau tekanan politik dari pihak eksternal.

Penggunaan kanal resmi Pemerintah Aceh untuk menyebarkan rilis yang bersifat politis dan tidak terverifikasi sebagai sikap resmi pemerintah, hal ini berpotensi mencederai prinsip netralitas birokrasi.

Dalam rilis yang sama, Muyashir juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan aktor politik dalam mobilisasi aksi unjuk rasa terkait polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Ia menyebut, aksi tersebut tidak sepenuhnya murni gerakan publik.

“Kami menerima berbagai informasi dan melihat indikasi bahwa aksi ini tidak sepenuhnya organik. Ada dugaan keterlibatan pihak tertentu, termasuk yang memiliki posisi strategis,” katanya.

Bahkan, ia mengaitkan dugaan tersebut dengan oknum pimpinan DPRA, yang disebut-sebut memiliki peran dalam mendorong atau memfasilitasi aksi massa.

“Beredar dugaan di publik bahwa ada dukungan, bahkan kemungkinan keterlibatan dari oknum pimpinan DPR Aceh dalam menggerakkan massa. Ini tentu sangat serius dan tidak boleh diabaikan,” lanjutnya.

Meski demikian, ia juga menegaskan pentingnya klarifikasi terbuka agar isu ini tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

Desakan evaluasi terhadap Ketua DPRA kini menjadi bola panas di tengah dinamika politik Aceh. Narasi yang dibangun dalam rilis tersebut memperlihatkan adanya tekanan agar pemerintah mengambil langkah cepat, bahkan hingga pergantian jabatan.

“Evaluasi bahkan pergantian adalah langkah yang wajar. Ini sudah melewati batas etika politik,” tegas Muyashir.

Ia juga mengingatkan mahasiswa dan masyarakat agar tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu dalam setiap gerakan aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Biro Adpim Setda Aceh terkait alasan atau mekanisme distribusi rilis tersebut dalam grup resmi.

Tidak jelas apakah rilis itu dibagikan sebagai bagian dari tugas kehumasan, atau merupakan inisiatif individu dalam grup.

Situasi ini menempatkan Biro Adpim dalam sorotan publik. Jika tidak segera dijelaskan, polemik ini berpotensi memperlebar krisis kepercayaan terhadap kanal komunikasi resmi pemerintah.

Di tengah memanasnya isu JKA dan gelombang aksi mahasiswa, publik kini bukan hanya menyoroti substansi kebijakan, tetapi juga cara pemerintah mengelola komunikasi—apakah tetap netral, atau justru terseret dalam pusaran konflik politik yang semakin terbuka.