Gara-gara Proyek Pokir HRD Minim Perencanaan, Keude Asan Kini Jadi “Kampung Langganan Banjir”

Bireuen, Infoaceh.net – Proyek preservasi jalan Matang Gleumpang Dua – Ulee Jalan – Blang Mane yang disebut bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR RI asal Aceh, Ruslan Daud atau HRD, kini menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Bukannya menghadirkan solusi infrastruktur bagi warga, proyek jalan tersebut justru dituding menjadi salah satu penyebab kawasan Keude Asan, Gampong Leung Kuli, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen berubah menjadi “kampung langganan banjir”.

Hujan deras yang mengguyur kawasan itu pada Kamis (7/5/2026) malam kembali membuat air meluap hingga masuk ke rumah-rumah warga.

Warga menilai banjir bukan lagi semata faktor cuaca, melainkan dampak dari proyek jalan yang dinilai minim perencanaan dan mengabaikan sistem drainase.

Berdasarkan informasi pada papan proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan proyek preservasi jalan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksana Jalan Nasional Aceh.

Proyek itu tercatat memiliki nilai kontrak sebesar Rp16.177.369.238 dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2025–2026.

Adapun kontraktor pelaksana yakni PT Karya Usaha Mandiri Utama, dengan lokasi pekerjaan di wilayah Aceh/Bireuen.

Kecurigaan warga semakin menguat setelah pihak pelaksana proyek mengakui bahwa pekerjaan drainase memang tidak masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek di titik Keude Asan.

“Benar kami pelaksana pekerjaan. Tidak ada dalam RAB untuk pekerjaan drainase di titik Keude Asan,” ujar pihak kontraktor saat dikonfirmasi Kamis (7/5/2026) malam di lokasi kejadian.

Pengakuan tersebut langsung memantik kemarahan warga. Mereka menilai proyek yang diklaim untuk kepentingan rakyat itu justru cacat sejak awal karena mengabaikan kebutuhan paling mendasar, yakni saluran pembuangan air.

Warga menyebut banjir kini bukan lagi kejadian musiman, melainkan ancaman rutin yang terus berulang.

“Ini sudah lima kali banjir terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kami sudah lama melapor ke satgas, tapi belum ada tindakan nyata,” kata Junaidi, seorang pemuda Keude Asan.

Menurut warga, drainase lama di kawasan tersebut sudah lama tersumbat dan tidak pernah dinormalisasi.

Bukannya memperbaiki aliran air, pembangunan jalan baru justru dinilai memperparah kondisi karena air kehilangan jalur pembuangan yang memadai.

Akibatnya, setiap hujan turun warga harus bersiap menghadapi luapan air yang masuk ke rumah mereka.

Di tengah keluhan masyarakat, respons Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui BPBD justru dinilai belum memberi solusi konkret.

Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Marwan, mengaku pihaknya tidak memiliki alat berat untuk melakukan penanganan fisik di lokasi banjir.
“Kalau evakuasi warga bisa kami lakukan. Tapi untuk penanganan menggunakan alat berat kami tidak punya dan masih menunggu bantuan dari Provinsi Aceh,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memicu kritik warga yang menilai pemerintah hanya saling lempar tanggung jawab, sementara masyarakat terus menjadi korban banjir berulang.

Sementara itu, Tenaga Ahli (TA) Haji Ruslan Daud, Muhammad Adam, menyebut pihak pengusul pokir hanya sebatas mengusulkan program hingga terealisasi, sedangkan urusan teknis pelaksanaan menjadi tanggung jawab pihak terkait di lapangan.

“Jalan sudah kami usulkan dan sudah dilaksanakan. Untuk urusan teknis dengan PPTK dan kontraktor pelaksana jalan bukan lagi wewenang dari pemilik pokir anggota DPR RI Dapil II Aceh, Ruslan M Daud,” ujar Muhammad Adam.

Kini warga mendesak Pemkab Bireuen, pihak kontraktor, hingga instansi terkait agar segera melakukan evaluasi total terhadap pekerjaan jalan tersebut serta melakukan normalisasi drainase secepatnya.

Bagi masyarakat Keude Asan, jalan mulus tak lagi berarti jika setiap hujan turun rumah mereka berubah menjadi kolam lumpur.