RSUDZA Terlilit Utang Rp392 Miliar: Pasien Terancam, DPRA Peringatkan Pemerintah Aceh Jangan Diam

Banda Aceh, Infoaceh.net – Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh dilaporkan terlilit utang hingga Rp392 miliar.

Kondisi ini memicu alarm keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menilai krisis keuangan rumah sakit rujukan utama Aceh tersebut berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat secara serius.

Anggota DPRA Dapil I, Munawar AR atau akrab disapa Ngohwan, menyebut persoalan yang membelit RSUDZA tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah administratif biasa.

Menurutnya, situasi tersebut sudah berada pada level mengkhawatirkan karena berpotensi berdampak langsung terhadap keselamatan pasien.

“Kalau kondisi ini tidak segera ditangani, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan kesehatan terancam, bahkan bisa memengaruhi keselamatan pasien,” kata Munawar yang juga Ketua Fraksi PKB di DPRA, dalam keterangannya dikutip Ahad (10/5/2026).

Persoalan utang jumbo itu mengemuka dalam rapat kerja Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRA bersama Direktur RSUDZA di Ruang Serbaguna DPRA, Rabu (6/5).

Dalam forum tersebut, Munawar mengaku mendapat gambaran bahwa kondisi finansial rumah sakit milik Pemerintah Aceh itu sedang “tidak sehat”.

Ia memperingatkan, bila tidak segera ada langkah penyelamatan, rumah sakit terbesar di Aceh tersebut bisa mengalami kesulitan mempertahankan kualitas layanan medis.

“RSUDZA sedang menghadapi tekanan keuangan yang berat. Jika tidak ada langkah konkret, rumah sakit ini bisa kehilangan kemampuan memberikan layanan yang layak,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendesak Pemerintah Aceh tidak tinggal diam.

Mengingat posisi RSUDZA sebagai rumah sakit rujukan utama seluruh kabupaten/kota di Aceh, ia meminta langkah cepat dan konkret segera dilakukan untuk mengantisipasi memburuknya situasi.

Munawar bahkan meminta audit total terhadap tata kelola rumah sakit, baik melalui mekanisme internal maupun melibatkan auditor independen.

Menurutnya, akar persoalan harus dibuka secara transparan agar penyebab membengkaknya utang dapat diketahui publik.

“Kami melihat perlu ada audit mendesak. Harus diketahui secara terbuka di mana letak persoalannya. Kami meyakini ada kesalahan manajerial sehingga akumulasi persoalan itu berujung pada utang yang sangat besar,” tegas anggota Badan Anggaran DPRA tersebut.

Ia mengungkapkan, persoalan paling serius diduga terjadi pada arus kas sektor pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai medis.

Kondisi itu dinilai sangat riskan, terlebih jika berujung pada terganggunya stok obat di rumah sakit yang menjadi tumpuan masyarakat Aceh.

“Cash flow terjadi di sektor obat-obatan dan bahan habis pakai medis. Ini sangat berbahaya jika sampai terjadi kekosongan obat di RSUDZA. Rumah sakit ini menjadi tempat rujukan masyarakat dari seluruh Aceh,” ujarnya.

Munawar menegaskan, persoalan RSUDZA tidak boleh dipandang semata sebagai masalah pembukuan atau administrasi keuangan.

Di balik angka utang ratusan miliar itu, terdapat ancaman terhadap keberlangsungan layanan kesehatan publik.

“Pemerintah Aceh tidak boleh pasif. Harus ada tindakan penyelamatan agar pelayanan medis tetap berjalan optimal dan masyarakat tidak menjadi korban dari lemahnya tata kelola keuangan,” pungkasnya.