Fantastis, Pertemuan Konstituen Rp53 Miliar Saat Sekretariat DPRA Juga Belanja Karpet Mewah

Banda Aceh, Infoaceh.net – Rincian belanja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk tahun anggaran 2026 memantik sorotan publik.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan tingginya angka kemiskinan di Aceh, sejumlah pos pengadaan di Sekretariat DPRA justru menampilkan angka yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi daerah.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), salah satu item yang paling menyita perhatian adalah pengadaan karpet untuk gedung utama DPRA yang dianggarkan mencapai Rp2.172.550.569.

Angka ini memicu pertanyaan publik mengenai skala kebutuhan dan urgensi pengadaan fasilitas tersebut.

Selain karpet, terdapat pula pengadaan mesin kopi senilai Rp75.000.000. Nilai tersebut menambah daftar belanja fasilitas yang dianggap mencerminkan kemewahan di lingkungan lembaga legislatif, sementara sebagian masyarakat masih bergelut dengan persoalan kebutuhan dasar.

Sorotan juga mengarah pada alokasi anggaran untuk rumah dinas pimpinan. Tiga rumah dinas wakil ketua masing-masing dianggarkan Rp420.000.000 untuk rehabilitasi.

Jika ditambah biaya perencanaan serta pengawasan, total anggaran renovasi mencapai lebih dari Rp1,4 miliar. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan prioritas yang mendesak bagi daerah.

Di dalam kompleks perkantoran, anggaran rehabilitasi toilet yang disebut ramah gender dan disabilitas juga mencapai Rp588.000.000. Meski fasilitas inklusif dianggap penting, besaran anggarannya menjadi bahan diskusi di tengah banyaknya kebutuhan pelayanan publik yang belum terpenuhi.

Yang paling mencolok adalah anggaran belanja makanan dan minuman rapat pertemuan dengan konstituen yang mencapai Rp53.386.320.000. Nilai ini menjadi salah satu pos terbesar dan menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme penggunaan serta efektivitas kegiatan yang akan dijalankan.

Tak hanya itu, pos sewa tempat untuk kegiatan juga dianggarkan Rp5.784.000.000. Sementara untuk pakaian dinas, alokasi mencapai ratusan juta rupiah, terdiri dari pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, hingga pakaian adat Aceh.

Sejumlah item lain juga menambah daftar pengeluaran besar, seperti logistik rumah tangga Rp2.520.000.000 dan jasa tenaga outsourcing pendamping pimpinan serta anggota dewan sebesar Rp11.688.270.634.

Jika dilihat secara keseluruhan, struktur anggaran ini memperlihatkan porsi belanja operasional yang sangat besar dibanding kebutuhan publik yang lebih mendesak.

Kondisi tersebut menjadi ironi bagi Aceh yang masih tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera.

Di saat pemerintah daerah terus mendorong efisiensi anggaran, muncul pertanyaan apakah pengadaan fasilitas kenyamanan elite legislatif telah sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Hingga informasi ini dipublikasikan, belum ada penjelasan resmi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengenai landasan prioritas dan urgensi belanja tersebut dalam APBA 2026.