JKA Terancam Putus, BRA Malah “Pesta” Mobil Dinas Rp17,8 Miliar dan Proyek Pasar “Salah Kamar”

Category: Aceh
written by Hasrul | Rabu, 13 Mei 2026
Di saat keberlanjutan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bagi rakyat kecil terancam akibat defisit, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) justru mengalokasikan Rp17,8 miliar untuk kendaraan dinas dan proyek pasar yang dinilai tumpang tindih."

Banda Aceh, Infoaceh.net – Di tengah polemik keberlanjutan pendanaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang terus dibayangi ancaman pemutusan akibat defisit anggaran, kebijakan belanja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tahun 2026 justru memicu kontroversi besar.

Alokasi dana sebesar Rp17,8 miliar untuk mobil operasional serta proyek pembangunan pasar dinilai sebagai bentuk pemborosan yang tidak berempati pada krisis layanan publik.

Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai, Pemerintah Aceh tampak kehilangan skala prioritas. Di satu sisi, anggaran untuk kesehatan rakyat melalui JKA kerap diperdebatkan efektivitasnya karena alasan keterbatasan dana, namun di sisi lain, lembaga seperti BRA justru mendapat “karpet merah” untuk pengadaan fasilitas mewah.

Ironi Mobil Dinas di Tengah Defisit JKA

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp17,2 miliar untuk mobil penghubung kabupaten/kota dan Rp690 juta untuk sekretariat BRA seharusnya bisa dialihkan untuk memperkuat ketahanan fiskal Aceh, termasuk menjamin premi JKA bagi masyarakat kurang mampu.

“Sangat ironis. Masyarakat Aceh sedang cemas dengan nasib JKA yang setiap tahun anggarannya dipangkas atau didebatkan, tapi BRA justru sibuk memborong mobil dinas baru. Ini menunjukkan ego sektoral yang sangat tinggi di tubuh pemerintahan,” ujar Nasruddin, Rabu (13/5/2026).

Menurut data AMEL LKPP, total pengadaan kendaraan operasional BRA mencapai lebih dari Rp17,8 miliar. Angka ini dianggap fantastis mengingat selama ini operasional BRA di daerah tetap berjalan meski tanpa kendaraan khusus.

Proyek Pasar: Salah Alamat dan Tumpang Tindih

Selain masalah kendaraan, TTI juga menyoroti keterlibatan BRA dalam proyek konstruksi pasar di Aceh Utara:

  • Pembangunan Pasar Desa Kota Panton Labu: Rp2,42 miliar.
  • Pembangunan Pasar Paloh Igeuh (Lanjutan): Rp2,08 miliar.

Nasruddin menyebutkan bahwa keterlibatan BRA dalam pembangunan pasar tidak hanya melenceng dari tugas pokok reintegrasi korban konflik, tetapi juga memicu tumpang tindih anggaran dengan dinas teknis seperti Dinas Koperasi dan UKM.

“Jika dana konstruksi pasar dan mobil dinas ini digabungkan, ada puluhan miliar rupiah yang bisa menyelamatkan ribuan kepesertaan JKA atau membiayai program pemberdayaan ekonomi riil korban konflik,” tambahnya.

Daftar Belanja BRA 2026 yang Menjadi Sorotan:

Berdasarkan data sistem pengadaan, berikut beberapa poin anggaran yang dinilai tidak mendesak jika dibandingkan dengan kebutuhan dana kesehatan dan pemberdayaan:

  • Pengadaan Mobil Operasional (Total): ±Rp17,9 Miliar.
  • Pembangunan Pasar (Total): ±Rp4,5 Miliar.
  • Rehab Aula & Alat Kantor: Ratusan Juta Rupiah.

Desakan kepada Gubernur

TTI meminta Gubernur Aceh untuk segera bertindak tegas melakukan rasionalisasi anggaran BRA dalam APBA 2026.

TTI mendesak agar anggaran yang bersifat konsumtif dan “salah kamar” dialihkan untuk memastikan pelayanan dasar seperti kesehatan (JKA) tetap terjamin dan bantuan modal usaha bagi mantan kombatan serta korban konflik benar-benar tersalurkan.

“Jangan sampai rakyat dikorbankan, layanan kesehatan tidak pasti, tapi pejabat dan lembaga justru berpesta fasilitas. Gubernur harus mencoret anggaran mobil dan pasar di BRA ini,” pungkas Nasruddin.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Reintegrasi Aceh (BRA) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan logis di balik besarnya anggaran kendaraan operasional dan proyek konstruksi pasar tersebut.