Siasat “Mengecer” Anggaran: DKP Aceh Plot 1.280 Paket Proyek 2026, Kampung Mualem Jadi Episentrum
Banda Aceh, Infoaceh.net — Pola belanja di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun anggaran 2026 memantik sorotan setelah data Rencana Umum Pengadaan (RUP) menunjukkan skema paket proyek yang sangat masif: 1.280 kegiatan tersebar di berbagai wilayah pesisir Aceh.
Hasil telaah Infoaceh.net terhadap dokumen SiRUP LKPP per Mei 2026 memperlihatkan sebagian besar paket tersebut menggunakan skema pengadaan langsung dengan nilai di bawah Rp200 juta.
Pola ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas tata kelola anggaran, karena hampir 90 persen kegiatan dipetakan dalam paket-paket kecil yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan gampong.
Skema pemecahan anggaran ini dinilai bukan sekadar teknis administrasi. Sejumlah pengamat melihat ada potensi penggunaan model belanja mikro untuk memperluas distribusi proyek ke kantong-kantong sosial dan politik tertentu.
Wilayah seperti Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie Jaya tercatat menjadi dua titik paling dominan dalam daftar penerima paket.
Salah satu pola yang mencolok tampak pada program “Mewujudkan Generasi Emas Aceh Bersama Protein Ikan.” Program ini tersebar ke sejumlah kabupaten dengan nominal hampir seragam, yakni Rp195 juta per paket.
Bantuan menyasar dayah, kelompok masyarakat, hingga titik pesisir dari wilayah timur seperti Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Utara, sampai kawasan barat-selatan seperti Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, serta kepulauan seperti Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Singkil.
Pola angka seragam juga muncul dalam paket pengadaan alat pengolahan hasil perikanan pascapanen, dengan kisaran Rp185 juta hingga Rp194 juta.
Model seperti ini menimbulkan dugaan bahwa desain anggaran disusun dalam formula template, lalu direplikasi lintas wilayah untuk memudahkan distribusi paket.
Namun, distribusi nilai besar tetap terpusat di daerah tertentu. Aceh Utara, yang dikenal sebagai basis politik tradisional Partai Aceh sekaligus kampung halaman Muzakir Manaf atau Mualem, menempati porsi dominan dalam paket normalisasi tambak, pengawasan, hingga rehabilitasi kawasan budidaya.
Paket-paket dipecah hingga tingkat desa seperti Matang Sijuek, Lhok Pu’uk, Blang Rue, dan Meurandeh Paya.
Sementara itu, Pidie Jaya tercatat memperoleh sejumlah tender bernilai besar untuk rehabilitasi tambak air payau. Paket-paket di Kecamatan Bandar Baru, Meureudu, dan Ulim bernilai antara Rp400 juta hingga Rp800 juta per kegiatan.
Untuk proyek bernilai miliaran, jumlahnya jauh lebih sedikit. Beberapa di antaranya meliputi pengerukan muara dan alur pelayaran PPN Idi di Kabupaten Aceh Timur senilai Rp4,6 miliar, serta pembangunan tanggul dan pengerukan kolam labuh PP Keude Meukek di Kabupaten Aceh Selatan senilai Rp5,5 miliar.
Di tengah argumentasi pemerintah soal percepatan pascabencana dan pemerataan intervensi ekonomi pesisir, publik tetap melihat ketimpangan yang sulit diabaikan.
Skema pengadaan langsung dalam jumlah sangat besar berpotensi melonggarkan pengawasan, terutama jika pengawasan teknis tidak sebanding dengan sebaran titik kegiatan.
Tahun anggaran 2026 pun menjadi ujian bagi profesionalisme DKP Aceh. Apakah 1.280 paket ini benar-benar dirancang untuk memperkuat nelayan kecil dan masyarakat pesisir, atau hanya menjadi pola distribusi proyek yang efektif menjaga loyalitas politik di wilayah-wilayah strategis.