Serapan Perkim Aceh Baru 2 Persen, Ratusan Proyek Rumah Layak Huni Terancam Molor

Banda Aceh, Infoaceh.net – Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menjadi sorotan setelah realisasi anggaran hingga pertengahan Mei 2026 tercatat sangat rendah.

Dari total pagu Rp 660,46 miliar, serapan keuangan baru mencapai 2,12 persen atau berada di bawah target internal 2,42 persen.

Data tersebut tercantum dalam laporan TV Monitor Tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA per 19 Mei 2026.

Dengan capaian itu, Perkim Aceh masuk dalam jajaran SKPA dengan progres serapan terendah menjelang evaluasi triwulan yang dijadwalkan pada akhir Mei.

Penelusuran pada dokumen SiRUP LKPP menunjukkan dinas ini mengelola sedikitnya 1.922 paket pengadaan sepanjang tahun anggaran 2026.

Namun, sebagian besar paket yang telah berjalan hingga Mei masih didominasi kegiatan non-tender berupa jasa konsultansi perencanaan.

Sejumlah paket yang telah terealisasi justru berupa penyusunan dokumen teknis untuk kawasan terdampak bencana dan permukiman. Misalnya, CV Diameter Design Consultant mengerjakan paket perencanaan revitalisasi kawasan permukiman di Aceh Tengah senilai Rp 59,7 juta.

Paket serupa juga dikerjakan CV Eleven Engineering Consultant di Bireuen senilai Rp 44,8 juta, serta CV Multi Consultancy di Aceh Timur dengan nilai Rp 89,7 juta.

Sementara di Aceh Utara, CV Mozarindo Consultant tercatat mengerjakan paket perencanaan senilai Rp 89,8 juta.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengadaan yang bergerak justru didominasi proyek administratif di atas kertas, sedangkan kegiatan fisik yang menyentuh masyarakat langsung belum berjalan signifikan.

Padahal, di dalam dokumen perencanaan terdapat ratusan paket pengawasan dan pembangunan Rumah Layak Huni Aceh yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Nilai tiap paket pengawasan berkisar Rp 28,8 juta hingga Rp 57,6 juta.

Selain program rumah untuk masyarakat miskin, terdapat pula proyek fisik skala besar yang belum tampak progres signifikan. Salah satunya pembangunan gedung kuliah Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh dengan pagu Rp 7,17 miliar.

Lambatnya realisasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap target pembangunan sektor perumahan dan permukiman tahun ini. Sebab, dengan waktu efektif anggaran yang terus berjalan, sisa dana ratusan miliar masih mengendap di kas daerah.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat yang menunggu realisasi bantuan rumah layak huni. Program yang dirancang untuk keluarga miskin dan warga di kawasan rentan bencana berpotensi tertunda jika proses tender fisik tidak segera dipercepat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Perkim Aceh terkait rendahnya serapan di dinas tersebut.

Dengan sisa waktu kurang dari dua pekan menuju evaluasi triwulan, Perkim Aceh menghadapi tekanan untuk mempercepat eksekusi proyek fisik yang selama ini masih tertahan pada tahap perencanaan.