Timwas DPR RI Tinjau Pemondokan Jamaah Haji Aceh di Mekkah, Transportasi ke Masjidil Haram Dikeluhkan

Mekkah, Infoaceh.net – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jamaah haji asal Aceh di Sektor 6, Mekkah, Arab Saudi, Jumat (22/5/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan penginapan, konsumsi, hingga transportasi bagi jamaah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Dalam peninjauan tersebut, anggota Timwas Haji DPR RI, M Nasir Djamil, menyebutkan bahwa secara umum kondisi penginapan jamaah haji Aceh dinilai cukup memadai.

Fasilitas hotel disebut telah memenuhi kebutuhan dasar jamaah, mulai dari kenyamanan kamar, kebersihan, hingga penyediaan konsumsi yang relatif baik.

Namun demikian, Timwas menemukan masih adanya persoalan yang menjadi keluhan utama jamaah, yakni layanan transportasi menuju Masjidil Haram, khususnya armada Bus Shalawat yang dinilai belum optimal.

“Fasilitas hotel dan konsumsi secara umum sudah cukup baik dan nyaman bagi jamaah. Akan tetapi, persoalan transportasi masih menjadi keluhan yang cukup dominan, terutama terkait akses menuju Masjidil Haram,” ujar Nasir Djamil saat melakukan peninjauan di lokasi.

Menurutnya, sejumlah jamaah lanjut usia (lansia) mengeluhkan jauhnya jarak tempuh dari hotel menuju titik keberangkatan bus, ditambah keterbatasan jumlah armada pada waktu-waktu tertentu.

Kondisi tersebut dinilai cukup menguras tenaga jamaah, terlebih suhu panas ekstrem di Makkah yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan.

Bus Shalawat sendiri merupakan moda transportasi yang disediakan pemerintah Arab Saudi untuk mengantar dan menjemput jamaah haji dari hotel menuju kawasan Masjidil Haram.

Namun dalam praktiknya, keterbatasan armada dan tingginya kepadatan jamaah pada jam-jam tertentu sering memicu antrean panjang.

Timwas DPR RI menilai kondisi ini perlu segera dievaluasi, mengingat puncak haji akan segera berlangsung dan mobilitas jamaah dipastikan semakin tinggi. Terlebih, mayoritas jamaah haji asal Aceh tahun ini didominasi kelompok usia lanjut yang membutuhkan perhatian lebih dalam aspek pelayanan.

Selain menyoroti layanan transportasi, Timwas Haji DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan pembimbingan ibadah bagi jamaah.

Menurut mereka, kualitas pembinaan spiritual dan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah mampu menjalani seluruh rangkaian ibadah secara optimal.

Timwas mencatat masih terdapat persoalan minimnya pendampingan di lapangan, yang menyebabkan sebagian jamaah menjalankan ibadah secara terpisah-pisah tanpa arahan yang memadai.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kekhusyukan sekaligus meningkatkan risiko jamaah tersesat atau mengalami kebingungan, terutama di tengah padatnya aktivitas menjelang Armuzna.

“Pembimbing ibadah harus lebih intensif mendampingi jamaah, terutama jamaah lansia. Jangan sampai mereka harus berjalan sendiri atau kesulitan memahami tahapan ibadah,” kata Nasir.

DPR RI mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah dan petugas penyelenggara ibadah haji untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, termasuk penambahan armada dan pengaturan jadwal yang lebih efektif.

Selain itu, peningkatan kualitas pembimbing ibadah juga dianggap mendesak agar jamaah memperoleh layanan yang lebih maksimal.

Di sisi lain, jamaah asal Aceh berharap berbagai kendala teknis yang masih muncul dapat segera diatasi sebelum memasuki fase puncak haji. Mereka menginginkan pelayanan yang tidak hanya layak secara fasilitas, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Peninjauan Timwas DPR RI ini menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, guna memastikan seluruh jamaah Indonesia memperoleh pelayanan optimal, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, kesehatan, hingga transportasi.

Meski penginapan jamaah Aceh dinilai telah memenuhi standar kenyamanan, sorotan terhadap Bus Shalawat menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi pemerintah.

Tanpa sistem transportasi yang baik, kenyamanan jamaah—terutama kelompok rentan seperti lansia—berpotensi terganggu pada fase paling krusial dalam ibadah haji.