Tuanku Muhammad Minta Sistem Kelistrikan Aceh Merdeka dari Sumbagut

Banda Aceh, Infoaceh.net – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendesak pemerintah pusat dan PT PLN untuk segera membangun sistem kelistrikan Aceh yang lebih mandiri dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).

Desakan ini menguat menyusul gangguan kelistrikan massal yang terjadi dalam dua hari terakhir dan menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Aceh.

Menurut Tuanku Muhammad, peristiwa pemadaman listrik massal (blackout) yang berulang telah menunjukkan bahwa ketahanan energi Aceh masih berada dalam posisi rentan karena terlalu bergantung pada jaringan luar daerah.

Padahal, Aceh dinilai memiliki potensi sumber energi yang cukup untuk menopang kebutuhan listrik secara lebih mandiri.

“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kita membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih mandiri, kuat, dan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi masyarakat. Kejadian pemadaman listrik dalam dua hari ini sangat merugikan dan memberi trauma mendalam bagi warga Aceh,” kata Tuanku Muhammad, Sabtu (24/5).

Ia menjelaskan, selama ini sistem kelistrikan Aceh masih menjadi bagian dari jaringan interkoneksi Sumbagut yang terhubung dengan Sumatera Utara dan sejumlah wilayah lainnya.

Konsekuensinya, setiap terjadi gangguan transmisi, krisis energi, atau gangguan pembangkit di luar Aceh, dampaknya langsung dirasakan masyarakat di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Kondisi ini, kata dia, menunjukkan bahwa surplus daya listrik yang selama ini kerap diklaim tidak otomatis menjamin keamanan energi.

Sebab, persoalan utama bukan hanya jumlah daya tersedia, melainkan kemandirian sistem dan kemampuan daerah menjaga stabilitas pasokan saat jaringan utama terganggu.

Berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik Aceh terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada malam pergantian tahun 2024, misalnya, beban puncak listrik Aceh mencapai sekitar 516 MegaWatt (MW), sementara daya mampu pasok berada di kisaran 733 MW.

Bahkan pada tahun 2023, Pemerintah Aceh mencatat daya mampu kelistrikan mencapai sekitar 822 MW dengan beban puncak sekitar 567 MW.

“Secara angka memang terlihat surplus. Tapi surplus daya tidak berarti aman kalau pusat kendali energi masih bertumpu pada sistem luar. Ketika ada gangguan di jaringan Sumatera, Aceh ikut terdampak,” ujarnya.

Sebagai contoh, Tuanku Muhammad mengingatkan insiden gangguan regasifikasi LNG pada tahun 2022 yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara kehilangan pasokan hingga 1.124 MW.

Gangguan tersebut berimbas langsung pada pemadaman listrik di Aceh karena pasokan energi tidak lagi mencukupi kebutuhan beban puncak yang saat itu berada di kisaran 530 MW.

Menurutnya, pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pembangkit lokal dan menyediakan cadangan energi strategis yang dapat diandalkan ketika interkoneksi mengalami gangguan.

Salah satu langkah yang dianggap realistis dalam waktu dekat adalah mengaktifkan kembali sekaligus mengoptimalkan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong di Aceh Besar.

Ia menilai pembangkit tersebut memiliki posisi strategis karena dapat menopang kebutuhan listrik kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.

“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Aceh memiliki sumber gas dan infrastruktur yang bisa mendukung pembangkit ini beroperasi maksimal. Jika diaktifkan optimal, PLTG Ladong dapat menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,” tegasnya.

Selain PLTG Ladong, Aceh saat ini juga ditopang sejumlah pembangkit lain seperti PLTU Nagan Raya, PLTMG Arun, pembangkit diesel, serta pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah.

Bahkan, berbagai kajian pengembangan energi menunjukkan Aceh masih memiliki potensi besar dari sektor hidro, panas bumi, dan gas alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Tuanku Muhammad menilai, penguatan sistem pembangkit lokal semakin mendesak karena kebutuhan listrik Aceh diproyeksikan terus meningkat seiring tumbuhnya kawasan industri, rumah sakit, kampus, investasi baru, serta perkembangan ekonomi masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian pasokan energi bukan hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga dapat mengganggu pelayanan publik, aktivitas industri, hingga menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Aceh.

“Kalau Aceh terus bergantung penuh pada sistem luar tanpa memperkuat pembangkit sendiri, maka kita akan terus menghadapi ketidakpastian energi. Dampaknya bukan hanya pemadaman listrik, tetapi juga kerugian ekonomi yang besar, terganggunya pelayanan publik, dan menurunnya kepercayaan investor,” katanya.

Karena itu, Komisi III DPRK Banda Aceh mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat segera menyusun roadmap ketahanan energi daerah yang lebih konkret.

Roadmap tersebut, menurutnya, harus berfokus pada penguatan pembangkit lokal, optimalisasi aset energi yang sudah tersedia, pembangunan cadangan listrik strategis, serta penguatan sistem distribusi yang lebih independen dan berkelanjutan.

“Sudah saatnya Aceh memiliki sistem kelistrikan yang mandiri demi masa depan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkasnya.