APBA Aceh Sudah Tembus Rp3,5 Triliun, Tapi Proyek Fisik Masih Lambat Bergerak, Pengadaan Baru Rp788 Miliar

Banda Aceh, Infoaceh.net — Pemerintah Aceh mencatat capaian realisasi keuangan APBA 2026 hingga 26 Mei sebesar Rp3,555 triliun atau 30,65 persen dari total pagu anggaran Rp11,601 triliun.

Angka tersebut bahkan melampaui target akhir Mei yang dipatok 29,23 persen, dengan deviasi positif mencapai 1,42 persen.

Di atas kertas, capaian itu menunjukkan performa penyerapan anggaran berada pada jalur yang cukup baik. Namun ketika data keuangan dibandingkan dengan aktivitas pengadaan dan progres pekerjaan lapangan, muncul selisih yang cukup besar.

Data pengadaan pemerintah pada sistem LKPP memperlihatkan total transaksi pengadaan Pemerintah Aceh hingga 27 Mei 2026 baru mencapai sekitar Rp788,4 miliar dari 1.567 paket yang tercatat.

Nilai itu masih jauh di bawah realisasi APBA yang sudah melampaui Rp3,5 triliun. Bahkan untuk paket konstruksi melalui tender dan pemilihan langsung di atas Rp200 juta, total nilainya baru berada di kisaran Rp588,4 miliar.

Jika dibandingkan, terdapat selisih hampir Rp2,96 triliun antara realisasi keuangan dengan aktivitas pengadaan yang mulai masuk ke sektor riil.

Kondisi tersebut memang dapat dijelaskan secara administratif. Realisasi APBA tidak hanya berisi pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mencakup belanja pegawai, transfer, hibah, perjalanan dinas hingga pembayaran rutin lainnya.

Meski demikian, bagi pelaku usaha lokal dan kontraktor daerah, aktivitas pengadaan tetap dianggap sebagai indikator utama untuk melihat apakah uang pemerintah mulai bergerak ke lapangan.

Data TV Monitor P2K Aceh menunjukkan pergerakan proyek fisik masih relatif terbatas. Dari 743 paket konstruksi senilai Rp588,4 miliar, baru 42 paket yang telah masuk tahap kontrak atau sekitar 5,7 persen.

Sebanyak 581 paket masih berada pada tahap belum tayang atau belum masuk proses undangan. Sementara 69 paket tercatat belum serah, 29 paket baru tayang, dan 22 paket sudah menetapkan pemenang.

Pada sisi lain, jalur pengadaan melalui PSE dan E-Katalog tercatat mencapai 1.610 paket senilai Rp1,726 triliun. Namun sekitar 1.139 paket atau 70,7 persen masih belum diproses.

Di tengah lambatnya pergerakan proyek fisik, sejumlah perusahaan mulai muncul sebagai penyedia dengan nilai transaksi terbesar pada awal tahun anggaran 2026.

Posisi teratas sementara ditempati CITRA SARANA TEHNIK dengan nilai transaksi sekitar Rp23,5 miliar, disusul HIDRO JAYA ABADI sekitar Rp19 miliar, SAN AMERTA ROMORA sebesar Rp17,2 miliar, METADATA SOLUSI TEKNOLOGI sekitar Rp15,6 miliar, serta KREASI PINTAR INDONESIA yang telah menembus Rp14 miliar.

Selain itu terdapat KERJA KREASI NUSANTARA sebesar Rp13,2 miliar, SOLUSI KERJA CERDAS Rp13,1 miliar, KENCANA MAKMUR LESTARI Rp12,1 miliar, ARIF PUTRA JUANG Rp11 miliar dan YUK UTAMA KREATIF sekitar Rp10,2 miliar.

Mayoritas transaksi masih didominasi pengadaan barang, teknologi informasi dan jasa pendukung pemerintahan berbasis E-Katalog maupun mekanisme non tender.

Ketimpangan juga terlihat pada capaian antar SKPA.

Beberapa instansi strategis masih mencatat realisasi di bawah target, di antaranya Dinas Dayah yang baru mencapai 13,39 persen dari target 50,98 persen, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebesar 36,84 persen dari target 73,11 persen, serta Baitul Mal Aceh yang baru menyentuh 19,08 persen.

Dinas ESDM juga menjadi salah satu yang terendah dengan realisasi 7,91 persen, sedangkan Dinas Syariat Islam berada di angka 14,69 persen.

Sebaliknya, sejumlah SKPA justru bergerak lebih cepat. BKA mencatat realisasi 36,41 persen, BPKA mencapai 39,63 persen, sementara Dinas Pendidikan menjadi salah satu tertinggi dengan capaian 39,04 persen.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, meminta seluruh SKPA mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar target realisasi akhir Juni sebesar 38,31 persen dapat tercapai.

“Percepatan realisasi anggaran penting agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal sesuai target,” ujar M. Nasir.

Kini perhatian publik tidak lagi hanya tertuju pada besarnya angka serapan APBA. Yang mulai ditunggu adalah sejauh mana realisasi Rp3,555 triliun tersebut benar-benar berubah menjadi proyek fisik, kontrak pekerjaan, aktivitas usaha, dan perputaran ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat.