Dua Perusahaan Kelola Seluruh Paket Kendaraan Dinas Nagan Raya, Nilainya Capai Rp2,29 Miliar
Nagan Raya, Infoaceh.net – Belanja pengadaan dan sewa kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2026 mencapai sekitar Rp2,29 miliar, berdasarkan hasil analisis terhadap data realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
Dari data yang ditelusuri, terdapat lima paket aktif yang berkaitan langsung dengan kendaraan dinas operasional maupun kendaraan jabatan. Seluruh paket tersebut dilaksanakan melalui mekanisme E-Purchasing (E-Katalog) dan hingga saat ini masih berstatus ON PROCESS atau dalam tahap pelaksanaan.
Menariknya, keseluruhan paket kendaraan dinas tersebut hanya melibatkan dua perusahaan penyedia, yakni TARISA ELEKTRONIK dan DUNIA BARUSA.
Paket dengan nilai terbesar tercatat pada kegiatan Sewa Mobil Jabatan Kepala Dinas Badan/Kantor yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan nilai kontrak mencapai Rp1.471.860.000 melalui penyedia TARISA ELEKTRONIK.
Selain itu, BPKD juga mengelola paket Sewa Kendaraan Dinas Kesehatan senilai Rp165.168.000 dan Sewa Kendaraan Dinsyar sebesar Rp124.320.000, yang seluruhnya dikerjakan oleh penyedia yang sama.
Sementara itu, satu-satunya paket pengadaan kendaraan baru tercatat pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan nilai Rp476.000.000 melalui penyedia DUNIA BARUSA.
Adapun paket lainnya berada di lingkungan Sekretariat DPRK berupa Sewa Mobil Wakil Ketua I DPRK senilai Rp60.206.400, yang juga dikelola oleh TARISA ELEKTRONIK.
Berdasarkan komposisi anggaran, belanja kendaraan dinas di Nagan Raya tahun ini didominasi oleh skema sewa atau rental kendaraan.
Dari total alokasi sekitar Rp2,29 miliar, anggaran sewa kendaraan mencapai Rp1.821.554.400 atau sekitar 79,3 persen dari total nilai paket. Sementara pengadaan kendaraan baru hanya sebesar Rp476.000.000 atau sekitar 20,7 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan kendaraan melalui mekanisme sewa dibandingkan pembelian unit baru.
Meski demikian, data yang tersedia belum menjelaskan secara rinci alasan pemilihan skema sewa maupun perbandingan efisiensi antara penyewaan dan pengadaan kendaraan baru.
Dari sisi organisasi perangkat daerah, BPKD Kabupaten Nagan Raya menjadi satuan kerja dengan porsi terbesar karena mengelola empat dari lima paket kendaraan dinas yang tercatat dalam data pengadaan tahun berjalan.
Keterbukaan informasi pengadaan menjadi penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipantau oleh publik.
Transparansi tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami arah kebijakan belanja pemerintah, termasuk pada sektor kendaraan operasional yang menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung aktivitas pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak terdapat informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan paket-paket tersebut.
Seluruh informasi dalam laporan ini merupakan hasil analisis terhadap data pengadaan yang tersedia secara terbuka dan ditujukan untuk kepentingan transparansi serta pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.