FKDK BPD SI Gelar Munas di Semarang, Komisaris Bank Aceh Ditunjuk Ketua Tim 7

Semarang, Infoaceh.net – Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar Nasional di Semarang, Jawa Tengah, pada 2–4 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia untuk memperkuat peran pengawasan serta merumuskan langkah menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global.

Salah satu agenda penting dalam Munas tersebut adalah pembentukan Tim 7 dan tim formatur yang akan mempersiapkan proses pemilihan serta penyusunan kepengurusan baru FKDK BPD SI.

Menariknya, Komisaris Independen Bank Aceh Syariah, Dr M Gaussyah, dipercaya sebagai Ketua Tim 7 yang akan memimpin proses tersebut.

Sekretaris Umum FKDK BPD SI, Bela Barus, mengatakan Munas diikuti sekitar 80 komisaris dari berbagai Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jajaran direksi BPD, serta Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2025–2026, Prof. M. Mas’ud Said yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Jatim.

Menurut Bela Barus, penyelenggaraan Munas kali ini berlangsung pada momentum yang sangat penting mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan berpotensi memengaruhi industri perbankan, termasuk BPD.

“Para komisaris sebagai pengawas dan penasihat internal bank daerah perlu menyatukan pandangan dan merumuskan langkah-langkah strategis agar BPD tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berkembang saat ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/6/2026).

Munas akan diawali dengan pidato kunci Gubernur Jawa Tengah selaku pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah kegiatan.

Selain membahas agenda organisasi, peserta juga akan mengikuti seminar nasional yang membedah berbagai isu strategis terkait industri perbankan daerah.

Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPD SI, Prof. M. Mas’ud Said, menilai kondisi ekonomi dunia saat ini memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan di sektor perbankan.

Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, ketidakpastian ekonomi global, serta dampak konflik geopolitik internasional terhadap sektor energi dan perdagangan dunia menjadi faktor yang harus diantisipasi oleh BPD.

Karena itu, FKDK BPD SI mengusung tema penguatan ketahanan dan daya saing Bank Pembangunan Daerah agar tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

“BPD harus semakin resilien, semakin tangguh menghadapi berbagai tantangan dan risiko, namun tetap kompetitif dalam persaingan industri perbankan dan dunia usaha,” kata Mas’ud Said.

Ia menegaskan, keberadaan 27 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Oleh sebab itu, BPD dituntut terus meningkatkan profesionalisme, tata kelola perusahaan, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Menurutnya, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak agar BPD tidak tertinggal dalam persaingan dengan perbankan nasional maupun lembaga keuangan berbasis teknologi yang berkembang pesat.

“BPD harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Keberadaannya harus berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujarnya.

Melalui Munas di Semarang ini, FKDK BPD SI juga menargetkan lahirnya kepengurusan baru yang lebih kuat, solid, dan mampu mendorong peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan BPD.

Selain itu, forum ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat posisi BPD sebagai lembaga keuangan daerah yang modern, profesional, dan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Penunjukan Dr M Gausyiah sebagai Ketua Tim 7 menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bank Aceh.

Kepercayaan tersebut menunjukkan peran dan kontribusi Bank Aceh yang semakin diperhitungkan dalam percaturan perbankan daerah di tingkat nasional, khususnya dalam penguatan tata kelola dan pengawasan Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia.