Mualem Harus Gunakan Jalur Khusus ke Prabowo dan Presiden UEA Terkait Gas Andaman

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pengelolaan cadangan gas raksasa Blok Andaman kembali menjadi sorotan publik. Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Dr Rustam Effendi SE MEcon menilai Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengambilan keputusan strategis terkait pemanfaatan gas yang ditemukan di perairan Aceh tersebut.

Menurut Rustam, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem harus memanfaatkan hubungan personal dan kedekatan politiknya dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kepentingan Aceh agar memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari proyek energi terbesar yang ditemukan dalam beberapa tahun terakhir itu.

“Pemerintah Aceh tidak boleh hanya menunggu keputusan dari Jakarta. Mualem memiliki akses dan hubungan yang sangat baik dengan Presiden Prabowo. Jalur komunikasi itu harus digunakan untuk memastikan bahwa gas Andaman benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh,” kata Prof Rustam Effendi kepada Infoaceh.net, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, perjuangan Aceh tidak boleh berhenti pada pembagian dana bagi hasil semata.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan hadirnya industri hilir berbasis gas di Aceh sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kalau gas hanya dialirkan ke daerah lain, sementara industri tumbuh di luar Aceh, maka kita hanya mengulangi sejarah lama. Aceh hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara nilai tambah ekonomi dinikmati daerah lain,” ujarnya.

Mualem Diminta Temui Presiden UEA

Lebih jauh Prof Rustam menilai langkah diplomasi ekonomi yang lebih agresif perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Ia bahkan menyarankan Mualem melakukan kunjungan langsung ke Uni Emirat Arab untuk bertemu Presiden UEA, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat operator utama penemuan gas terbesar di Laut Andaman saat ini adalah Mubadala Energy yang berasal dari negara tersebut.

“Saya melihat Mualem perlu melawat ke Uni Emirat Arab dan meminta waktu bertemu Presiden UEA. Aceh memiliki hubungan historis dan emosional yang kuat dengan dunia Islam. Kita berharap pemerintah UEA dapat mendorong perusahaan-perusahaannya agar tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam Aceh, tetapi juga ikut berinvestasi dalam pembangunan ekonomi daerah,” katanya.

Menurut Rustam, Aceh memiliki posisi yang cukup strategis untuk menawarkan kerja sama ekonomi yang lebih luas kepada investor Timur Tengah, terutama dalam sektor energi, petrokimia, pupuk, pelabuhan, hingga kawasan industri.

“Ini bukan sekadar urusan bisnis. Ada hubungan sesama negara muslim yang bisa menjadi pintu masuk diplomasi ekonomi. Kita berharap Mubadala tidak hanya mengambil gas dari Aceh, tetapi juga membantu membangun industri hilir dan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Jangan Ulangi Sejarah Arun

Rustam mengingatkan bahwa masyarakat Aceh masih menyimpan memori panjang terkait pengelolaan sumber daya alam pada masa kejayaan gas Arun.

Pada masa itu, kata dia, Aceh dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gas terbesar di dunia. Namun manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dinilai belum sebanding dengan besarnya kekayaan alam yang dihasilkan.

“Jangan sampai sejarah Arun terulang kembali. Dulu gas Aceh menghidupi industri nasional dan menghasilkan devisa yang luar biasa besar, tetapi banyak masyarakat Aceh yang tetap hidup dalam keterbatasan. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran penting dalam mengelola Blok Andaman,” tegasnya.

Karena itu, ia mendukung penuh pernyataan Gubernur Aceh yang meminta agar pemanfaatan gas Andaman difokuskan terlebih dahulu untuk pengembangan industri di Aceh.

Menurutnya, pembangunan kawasan industri berbasis gas di Lhokseumawe, Arun, Aceh Utara maupun wilayah strategis lainnya harus menjadi prioritas utama sebelum gas dialirkan secara besar-besaran ke luar daerah.

Rustam menjelaskan bahwa manfaat terbesar dari industri migas tidak berada pada aktivitas eksplorasi dan produksi semata, melainkan pada sektor hilirisasi.

Jika gas hanya dijual sebagai komoditas mentah, nilai ekonomi yang diperoleh daerah relatif terbatas. Sebaliknya, apabila gas diolah menjadi pupuk, petrokimia, methanol, amonia, hingga pembangkit listrik dan industri manufaktur, maka dampak ekonominya akan jauh lebih besar.

“Yang harus diperjuangkan adalah hilirisasi. Setiap satu dolar nilai gas mentah yang dijual dapat berlipat ganda ketika diolah menjadi produk industri. Di situlah lapangan kerja tercipta dan ekonomi daerah tumbuh,” katanya.

Ia menilai Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri energi baru di kawasan barat Indonesia apabila momentum penemuan gas Andaman dimanfaatkan secara tepat.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana penyaluran gas Blok Andaman ke Pulau Jawa melalui proyek pipa transmisi gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

Dalam pernyataannya, Mualem menegaskan pemanfaatan gas yang berasal dari Aceh harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.

Ia mengingatkan agar pemerintah pusat tidak mengulangi pola lama yang menjadikan Aceh hanya sebagai daerah penghasil sumber daya alam tanpa memperoleh nilai tambah ekonomi yang memadai.

Mualem juga mendorong pembangunan industri-industri baru berbasis gas di Aceh guna membuka lapangan kerja bagi generasi muda dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Sementara itu, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menyebutkan bahwa gas dari Blok Andaman direncanakan mulai mengalir pada 2028 seiring rampungnya proyek pipa transmisi Dusem.

Sebagian produksi juga disebut akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan domestik Aceh, termasuk mendukung operasional industri strategis seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Namun bagi Prof Rustam Effendi, perjuangan Aceh tidak boleh berhenti pada sekadar alokasi pasokan gas lokal.

“Yang harus diperjuangkan sekarang adalah bagaimana Aceh menjadi pusat pertumbuhan industri energi nasional. Mualem harus menggunakan seluruh modal politik, jaringan nasional, dan hubungan internasional yang dimiliki untuk memastikan gas Andaman menjadi berkah bagi rakyat Aceh, bukan sekadar komoditas yang mengalir keluar daerah,” pungkasnya.