Pascabencana Belum Tuntas, Belanja Kendaraan Dinas Miliaran di Aceh Tamiang Tuai Perhatian

lustrasi kendaraan dinas pemerintah daerah dengan latar dampak bencana banjir. Data pengadaan Tahun Anggaran 2026 menunjukkan adanya paket pengadaan kendaraan dinas perorangan senilai lebih dari Rp1,1 miliar di Kabupaten Aceh Tamiang yang masih menjalani proses pemulihan pascabencana hidrometeorologi dan banjir bandang. Foto/Ilustrasi: Infoaceh.net/AI ChatGPT.

Aceh Tamiang, Infoaceh.net – Proses pemulihan pascabencana masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kabupaten Aceh Tamiang.

Ribuan warga yang terdampak banjir bandang dan bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu masih berupaya membangun kembali kehidupan mereka setelah kehilangan rumah, lahan usaha, hingga akses terhadap layanan publik.

Di tengah kondisi tersebut, data pengadaan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan adanya paket pengadaan kendaraan dinas perorangan dengan nilai mencapai Rp1,11 miliar.

Berdasarkan data yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah, paket tersebut berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan menjadi salah satu paket dengan nilai terbesar pada tahap awal realisasi pengadaan tahun berjalan.

Temuan tersebut memunculkan perhatian publik karena muncul di tengah upaya pemerintah daerah yang masih terus melakukan rehabilitasi dan pemulihan berbagai sektor terdampak bencana.

Sebagaimana diketahui, bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang sebelumnya menyebabkan kerusakan luas di berbagai wilayah.

Selain menimbulkan korban jiwa dan memaksa ribuan warga mengungsi, bencana tersebut juga merusak fasilitas pendidikan, sarana ibadah, infrastruktur jalan, fasilitas pemerintahan, hingga lahan pertanian masyarakat.

Sejumlah sekolah bahkan sempat menghentikan aktivitas belajar mengajar karena bangunan dan perlengkapan pendidikan terdampak material banjir serta lumpur.

Di beberapa lokasi, proses pembelajaran harus dilaksanakan menggunakan fasilitas darurat sebelum perbaikan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah daerah selama ini menempatkan pemulihan pascabencana sebagai salah satu agenda utama pembangunan.

Berbagai program rehabilitasi infrastruktur, penanganan kawasan terdampak, hingga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana terus dijalankan melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, serta berbagai elemen masyarakat.

Karena itu, kemunculan paket kendaraan dinas bernilai lebih dari Rp1 miliar memunculkan diskusi mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah.

Sebagian kalangan menilai belanja tersebut merupakan kebutuhan operasional pemerintahan, sementara pihak lain berpendapat anggaran publik sebaiknya lebih banyak diarahkan pada penguatan layanan dasar, mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, dan percepatan rehabilitasi kawasan terdampak.

Data pengadaan juga menunjukkan terdapat sejumlah paket lain yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan publik seperti pengelolaan lingkungan hidup, dukungan pendidikan, dan peralatan kebencanaan dengan nilai yang relatif lebih kecil dibandingkan pengadaan kendaraan dinas tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi mengenai spesifikasi kendaraan yang akan dibeli maupun urgensi kebutuhan pengadaan tersebut dalam konteks prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Transparansi dan keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dinilai penting agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai alasan, kebutuhan, serta manfaat dari setiap belanja yang menggunakan dana publik.

Di daerah yang masih menghadapi tantangan pemulihan pascabencana, setiap kebijakan anggaran akan selalu menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan harapan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.