Di Tengah Keluhan Korban Enam Bulan Pascabencana, Mendagri Tito Klaim Pemulihan Aceh Berjalan Baik

BANDA ACEH, Infoaceh.net – Di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan rumah, sawah, tambak, hingga fasilitas pendidikan akibat bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim proses pemulihan pascabencana di Aceh berjalan baik dan kondisi masyarakat telah berangsur kembali normal.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan serta Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).

Menurut Tito, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan berbagai sektor yang sempat lumpuh akibat bencana kini telah kembali berfungsi, mulai dari pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

“Tadi kita melakukan evaluasi, apa yang sudah dicapai selama masa tanggap darurat dan transisi. Intinya kita sudah kembali ke normal. Tapi belum permanen, normalnya normal fungsional,” kata Tito Karnavian yang juga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.

Klaim tersebut muncul di tengah fakta bahwa sejumlah daerah terdampak masih menghadapi berbagai persoalan serius.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) secara terbuka meminta pemerintah pusat mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur, normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pertanian, hingga pembangunan kembali fasilitas publik yang rusak akibat bencana.

Banyak petani dilaporkan belum dapat menggarap sawah mereka karena tertimbun material banjir dan rusaknya jaringan irigasi.

Sejumlah jembatan dan ruas jalan juga masih membutuhkan perbaikan permanen, sementara sebagian warga korban bencana masih menunggu kepastian pembangunan hunian yang layak.

Meski demikian, Tito menilai kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan ketika bencana terjadi beberapa bulan lalu.

Di sektor pemerintahan, kata dia, sebagian besar fasilitas pelayanan publik telah kembali beroperasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan normal. Fasilitas kesehatan juga telah kembali memberikan pelayanan kepada warga di wilayah terdampak.

Sementara di bidang pendidikan, sebagian besar sekolah telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun Tito mengakui masih terdapat sejumlah sekolah yang belum sepenuhnya pulih.

“Masih ada yang belajar di tenda, ada yang masih menggunakan fasilitas darurat, ada yang menumpang di sekolah lain. Tetapi sebagian besar sudah kembali ke sekolah asal,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah mengklaim sebagian besar akses jalan dan jembatan telah kembali berfungsi sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang berjalan lancar. Aktivitas ekonomi di pasar-pasar dan pusat perdagangan juga disebut mulai pulih.

Selain itu, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), jaringan telekomunikasi dan logistik dinilai sudah kembali normal.

“Pergerakan orang dan barang berjalan baik, SPBU beroperasi, listrik tersedia, internet berjalan dan logistik tidak mengalami kekurangan,” kata Tito.

Namun di balik berbagai capaian tersebut, pemerintah pusat mengakui pekerjaan besar pemulihan Aceh belum selesai.

Berbagai kerusakan fisik akibat bencana masih membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan anggaran besar serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Tito menegaskan pemerintah tidak akan berhenti hanya pada pemulihan fungsi dasar, melainkan akan melanjutkan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak agar kondisinya lebih baik dibanding sebelum bencana.

“Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Perumahan, pendidikan, madrasah, jalan, jembatan, sawah, tambak dan lainnya perlu direhabilitasi dan direkonstruksi. Kalau perlu dibangun lebih baik lagi,” tegasnya.

Pernyataan Mendagri tersebut sekaligus menunjukkan adanya dua gambaran berbeda mengenai kondisi Aceh pascabencana. Di satu sisi pemerintah pusat menilai kehidupan masyarakat telah kembali normal secara fungsional.

Namun di sisi lain, masyarakat terdampak dan pemerintah daerah masih menunggu percepatan penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang hingga kini belum tuntas.

Rapat koordinasi itu turut dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Kepala Posko Nasional Satgas PRR Wilayah Sumatera Wahyu Bintono, serta para bupati dan wali kota se-Aceh.

Bagi ribuan warga yang masih menanti rumah layak huni, petani yang belum bisa mengolah lahan, dan pelajar yang masih belajar di ruang darurat, klaim bahwa Aceh telah “kembali normal” tampaknya masih menyisakan tanda tanya besar.