Kabid Tata Ruang Picu Perdebatan, Pejabat Sabang Saling Lempar Kewenangan Soal Bangunan Tanpa PBG

Sabang, Infoaceh.net – Sebuah proyek pembangunan yang disebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kawasan Gunung Labu, Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, hingga kini tetap berjalan tanpa tindakan nyata.

Proyek yang dikelola Kelompok/Koperasi Berkah Sabang Indah (BSI) itu memunculkan pertanyaan publik: apakah aturan penataan ruang masih dijalankan secara tegas atau hanya menjadi formalitas administratif yang kehilangan daya paksa?

Di tengah sorotan terhadap keberadaan bangunan yang disebut berdiri tanpa PBG, pernyataan yang justru menjadi perdebatan baru, datang dari Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sabang, Agus Ramadhan.

Alih-alih memberi penegasan terhadap legalitas pembangunan di kawasan yang disebut rawan bencana, pernyataan yang disampaikan dinilai membuka ruang tafsir dan menimbulkan kesan bahwa pembangunan di lokasi sensitif tersebut bukan persoalan yang mendesak untuk ditertibkan.

Saat dikonfirmasi, Agus Ramadhan meminta agar persoalan dipahami dari sudut pandang tata ruang.

Menurutnya, kawasan rawan bencana tidak otomatis tertutup dari aktivitas pembangunan.

“Rawan bencana itu menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan ketentuan zonasi pola ruang. Bukan berarti tidak boleh sama sekali untuk dibangun,” ujar Agus Ramadhan.

Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai peran koordinasi lintas sektor terhadap bangunan yang dibangun tanpa mengantongi PBG, khususnya pada lokasi yang dikategorikan rawan bencana.

Agus menjelaskan bahwa Bidang Tata Ruang hanya memiliki kewenangan menerbitkan kesesuaian tata ruang berdasarkan pernyataan mandiri yang diproses secara daring.

“Yang harus dipahami, kesesuaian tata ruang bukan izin, tapi salah satu syarat perizinan,” katanya, Sabtu (13/6/2026).

Namun ketika ditanya secara spesifik mengenai adanya aktivitas pembangunan yang berjalan tanpa PBG di kawasan rawan bencana, penjelasan yang muncul kembali bersifat normatif.

“Terkait bencana kita harus buka peta, jenis bencananya apa? Kalau saya jelaskan panjang,” tambahnya.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru di tengah publik.

Sebab yang dipersoalkan bukan semata boleh atau tidaknya membangun di kawasan rawan bencana, melainkan apakah pembangunan yang sedang berlangsung telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan mekanisme pengawasan yang diwajibkan.

Ketika menyangkut tindakan penertiban, Agus menyatakan hal tersebut bukan menjadi kewenangannya.

“Itu kewenangan Satpol PP, saya kan hanya sebatas eselon III. Kalau kebijakan ada pada pimpinan,” tutupnya.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP-WH Kota Sabang, Husaini, menyatakan pihaknya masih mempelajari persoalan tersebut dan menunggu koordinasi tertulis dari Dinas PUPR.

Pola saling menunjuk kewenangan ini justru menjadi sorotan. Sebab selama hampir satu tahun, bangunan yang disebut belum memiliki PBG itu tetap berdiri dan aktivitas pembangunan disebut terus berlangsung tanpa langkah administratif yang terlihat di lapangan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) Kota Sabang, Faisal Azwar, membenarkan bahwa bangunan tersebut belum mengantongi PBG.

Namun, untuk tindakan penertiban disebut menjadi bagian dari mekanisme penataan ruang dan koordinasi lintas sektor.

Situasi ini memperlihatkan ironi birokrasi: satu pihak menyatakan bangunan belum memiliki persyaratan, pihak lain menunggu koordinasi, sementara pembangunan tetap berjalan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, bangunan tanpa PBG dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penghentian kegiatan pembangunan.

Sementara pemanfaatan ruang juga wajib memperhatikan aspek keselamatan dan ketentuan tata ruang.

Hingga kini, yang terlihat bukan ketegasan penegakan aturan, melainkan rantai alasan dan perpindahan tanggung jawab. Publik pun mempertanyakan: jika bangunan tanpa PBG di lokasi yang dipersoalkan saja tidak segera ditindak, lalu di titik mana negara menunjukkan kewibawaannya?

Upaya konfirmasi terus dilakukan kepada Koperasi Berkah Sabang Indah, BSI Maslahat selaku pengelola dana ZISWAF, hingga pihak penyalur pendanaan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan terkait legalitas maupun status perizinan proyek tersebut.