TTI Nilai Kinerja BP2JK Aceh Lambat, Tender Jembatan Krueng Baro Rp135 Miliar Berlarut-larut

Banda Aceh, Infoaceh.net – Transparansi Tender Indonesia (TTI) menilai kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Aceh di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berjalan lambat dan tidak produktif.

Penilaian tersebut disampaikan menyusul belum tuntasnya proses tender pembangunan Jembatan Krueng Baro di Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki nilai proyek mencapai Rp135 miliar.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mengatakan lambannya proses evaluasi tender tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pelaku jasa konstruksi maupun masyarakat yang menantikan realisasi pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

“Pada data LPSE Kementerian Pekerjaan Umum tertulis bahwa tender telah memasuki tahapan penunjukan penyedia barang dan jasa (gunning). Namun hingga saat ini belum ada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang tender. Kondisi ini menimbulkan kebingungan karena status administrasi berbeda dengan fakta yang terlihat di lapangan,” kata Nasruddin dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Menurutnya, berdasarkan data yang tersedia pada aplikasi LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, proses tender tersebut telah diumumkan sejak 4 Mei 2026.

Namun hingga 13 Juni 2026 atau lebih dari satu bulan kemudian, kolom penetapan pemenang masih kosong.

TTI juga mencermati adanya isu yang berkembang terkait kemungkinan dilakukan tender ulang terhadap proyek tersebut.

Meski belum dapat dipastikan kebenarannya, Nasruddin menilai hal itu akan menjadi indikator penting untuk melihat bagaimana hasil akhir proses evaluasi yang sedang berlangsung.

“Kalau memang nantinya dilakukan tender ulang, tentu publik berhak mengetahui alasan yang melatarbelakanginya. Apalagi proses evaluasi sudah berlangsung lebih dari 30 hari. Ini menimbulkan kesan bahwa Pokja Pemilihan tidak bekerja secara efektif dan serius dalam menyelesaikan tahapan pengadaan,” ujarnya.

Nasruddin menjelaskan, dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, seharusnya Pokja Pemilihan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan verifikasi maupun evaluasi terhadap dokumen peserta tender.

Berbagai data penting peserta dapat diakses melalui sistem yang telah tersedia secara digital.

Ia menyebutkan, melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyedia (SiMPAN), Pokja dapat dengan mudah memeriksa data peralatan, tenaga ahli, pengalaman kerja, sisa kemampuan paket (SKP), hingga berbagai informasi lainnya yang dibutuhkan dalam proses evaluasi.

“Teknologi dan sistem sudah tersedia. Seharusnya proses evaluasi dapat berjalan lebih cepat dan objektif. Kalau satu pekerjaan membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk menentukan pemenang, tentu yang dirugikan adalah masyarakat karena pembangunan menjadi tertunda,” katanya.

TTI juga menyinggung pengalaman pada proyek pembangunan ruas jalan di wilayah Woyla yang menurut mereka menunjukkan lemahnya proses seleksi penyedia jasa konstruksi.

Nasruddin mengklaim bahwa hingga enam bulan berjalan, progres pekerjaan proyek tersebut baru mencapai sekitar 0,3 persen.

“Kasus Woyla menjadi pelajaran penting. Sangat disayangkan sampai saat ini kemajuan pekerjaan disebut baru sekitar 0,3 persen. Kondisi itu menunjukkan bahwa Pokja Pemilihan diduga tidak cermat dalam menetapkan pemenang tender sehingga berdampak pada pelaksanaan proyek,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, TTI meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat maupun pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan jasa konstruksi di Aceh.

Menurut Nasruddin, pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional atau diduga sengaja memperlambat proses pengadaan harus diberikan perhatian khusus agar tidak menghambat pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah.

“Kepada Dirjen Bina Konstruksi sudah seharusnya melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang tidak mampu bekerja secara optimal atau yang terkesan bekerja santai. Kasus tender pembangunan Jembatan Krueng Baro Aceh Selatan menjadi salah satu contoh yang perlu mendapat perhatian serius,” tegasnya.

TTI berharap proses tender proyek Jembatan Krueng Baro dapat segera diselesaikan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Aceh Selatan tidak mengalami keterlambatan lebih lanjut.