Tanpa Kehadiran Negara di Jalan Enang-Enang, Warga Kumpulkan Rp1,08 Miliar Demi Putuskan Isolasi Pascabanjir

SEBUAH peristiwa yang sarat makna sekaligus menjadi tamparan bagi lambannya penanganan infrastruktur pascabencana banjir bandang dan longsor terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Jalan dan akses Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang berstatus sebagai jalan nasional akhirnya kembali dibuka dan diresmikan pada Kamis (2/7/2026), bukan melalui proyek pemerintah ataupun anggaran negara, melainkan hasil gotong royong dan swadaya masyarakat.

Saat diresmikan oleh warga, tidak ada satupun pejabat negara yang hadir baik dari provinsi maupun kabupaten setempat.

Lebih dari Rp1,08 miliar berhasil dikumpulkan melalui donasi warga, perantau, pelaku usaha hingga pengguna jalan.

Dana tersebut digunakan untuk menyewa alat berat, membeli material, memperkuat badan jalan, melakukan pengaspalan, hingga membuka kembali jalur yang selama berbulan-bulan terputus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.

Peresmian pembukaan jalan berlangsung sederhana namun penuh haru. Tangis pecah saat pita dipotong sebagai simbol terbukanya kembali jalur penghubung Bireuen–Takengon yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi masyarakat pesisir dan dataran tinggi Gayo.

Ironisnya, pembangunan akses tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana APBN maupun APBA, apalagi APBK kabupaten setempat.

Berbulan-bulan Terisolasi Pascabanjir Bandang

Sejak bencana banjir bandang dan longsor menghancurkan kawasan Enang-Enang, akses utama menuju Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues hingga Aceh Tenggara lumpuh total.

Pemerintah melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh mengalihkan arus kendaraan ke jalur Simpang Lancang–Uwerlah.

Namun jalur alternatif tersebut dinilai masyarakat terlalu jauh, sempit, rawan longsor serta meningkatkan biaya transportasi.

Akibatnya, roda perekonomian di sejumlah desa praktis berhenti. Warung-warung tutup. Pedagang kehilangan pelanggan.

Distribusi hasil pertanian terganggu. Harga angkutan meningkat. Mobilitas masyarakat menjadi sangat sulit.

Tokoh Masyarakat Jual Kebun Demi Jalan

Gerakan swadaya dipimpin mantan Mukim Pintu Rime Gayo, Sahrial Abadi. Awalnya, ia hanya mampu mengumpulkan uang untuk menyewa satu unit ekskavator selama dua hari dengan biaya sekitar Rp10 juta. Namun dukungan masyarakat terus mengalir.

Donasi datang dari warga lokal, para perantau, pedagang, pengguna jalan hingga dermawan yang tidak ingin kawasan tersebut terus terisolasi. Total dana yang terkumpul mencapai Rp1.081.893.000.

Bahkan terdapat pengorbanan pribadi yang menyentuh hati. Demi menutupi kebutuhan operasional alat berat dan pekerjaan di lapangan, salah seorang tokoh masyarakat disebut rela menjual kebun miliknya.

Seluruh penggunaan dana dipaparkan secara terbuka kepada masyarakat sebelum peresmian dilakukan sebagai bentuk transparansi.

Tiga Desa Lumpuh Ekonomi

Putusnya Jalan Enang-Enang membuat tiga desa terdampak paling parah, yakni Arul Cincin, Arul Gading dan Simpang Lancang.

Warga yang sebelumnya menggantungkan hidup dari lalu lintas kendaraan kehilangan mata pencaharian.

Penjual air nira, warung makan, kios BBM eceran, pedagang sayur hingga usaha kecil lainnya berhenti beroperasi karena tidak ada lagi kendaraan yang melintas.

Salah seorang warga, Zanibar, mengaku warung makan dan toko kelontong yang telah ia kelola sejak 2011 kini mati total. Sebelum bencana, omzet hariannya bisa mencapai Rp2 juta.

Kini ia harus bekerja serabutan sebagai buruh panen kopi dan cabai demi membiayai sekolah anak-anaknya.

Pemerintah: Jembatan Lama Berbahaya

Di sisi lain, BPJN Aceh menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kondisi tersebut.

Kasatker Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Aceh, M. Abdul Azis G mengatakan hasil kajian teknis menunjukkan struktur jembatan lama sudah rusak berat dan tidak lagi aman digunakan.

Selain itu, geometrik jalan menuju lokasi memiliki tikungan tajam dengan kemiringan lebih dari 20 persen sehingga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Karena alasan tersebut, pemerintah memilih mengalihkan arus ke jalur Simpang Lancang–Uwerlah sambil menyiapkan pembangunan permanen.

Menurut Aziz, pembangunan jembatan baru dijadwalkan dimulai pada 2027 dan saat ini masih berada pada tahap perencanaan teknis serta penyelesaian desain.

BPJN juga berencana membangun dua jembatan permanen di jalur alternatif pada tahun ini untuk mengurangi titik penyempitan yang selama ini menjadi sumber kemacetan.

Meski demikian, BPJN mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat yang telah membuka kembali akses secara swadaya.

Potret Solidaritas, Sekaligus Kritik bagi Negara

Keberhasilan warga membuka kembali Jalan Enang-Enang menjadi bukti kuat bahwa budaya gotong royong masih hidup di tengah masyarakat Aceh.

Namun di sisi lain, peristiwa ini juga memunculkan pertanyaan publik mengenai kecepatan respons negara terhadap pemulihan infrastruktur vital pascabencana.

Ketika masyarakat mampu menghimpun lebih dari Rp1 miliar dalam waktu singkat demi membuka kembali jalan nasional, muncul harapan agar pembangunan permanen yang telah direncanakan pemerintah dapat segera direalisasikan sehingga keselamatan pengguna jalan tetap terjamin dan roda perekonomian masyarakat dapat pulih sepenuhnya.

Peristiwa di Enang-Enang akhirnya bukan sekadar kisah pembangunan jalan, melainkan menjadi simbol solidaritas warga yang memilih bergerak sendiri ketika kebutuhan mendesak masyarakat belum sepenuhnya dapat dijawab oleh proses birokrasi yang memerlukan waktu lebih panjang.