Pemko Banda Aceh, ACCI USK, dan UN Women Perkuat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim

Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) dan UN Women memperkuat upaya penyusunan Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) sebagai langkah menghadapi dampak perubahan iklim melalui kebijakan pembangunan yang inklusif, berbasis bukti, dan responsif gender.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan RAD-GPI Kota Banda Aceh yang berlangsung di Amel Convention Hall, Selasa (8/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Workshop ini merupakan inisiatif Aceh Climate Change Initiative (ACCI) Universitas Syiah Kuala bersama Tim RAD-GPI Kota Banda Aceh dengan dukungan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).

Dalam sambutannya, Illiza mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan pembangunan yang semakin nyata bagi Banda Aceh sebagai kota pesisir. Ancaman banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi pantai, penurunan kualitas lingkungan, gangguan layanan dasar, hingga tekanan terhadap mata pencaharian masyarakat harus direspons melalui kebijakan yang terencana dan melibatkan seluruh kelompok masyarakat.

Menurutnya, penyusunan RAD-GPI menjadi bagian dari penguatan perencanaan pembangunan daerah, termasuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh (RPJMK) 2025–2029, implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Illiza.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membangun kota yang tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus menjamin pembangunan yang adil bagi perempuan dan laki-laki, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh warga.

“Bagi Pemko Banda Aceh, membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Melalui berbagai program prioritas bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi,” ujarnya.

Workshop ini diikuti 145 peserta yang terdiri atas perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta mitra pembangunan. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan dokumen RAD-GPI yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan Kota Banda Aceh yang adaptif terhadap perubahan iklim sekaligus menjamin prinsip kesetaraan gender dalam setiap kebijakan daerah.