Pemerintah Siapkan Rp58,9 Triliun Rekonstruksi Aceh Pascabencana, Dimulai 1 Agustus 2026

Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah pusat mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp58,9 triliun khusus untuk mendanai program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Provinsi Aceh selama tiga tahun (2026-2028).

Langkah strategis ini diambil guna mempercepat pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat Aceh setelah terdampak serangkaian bencana alam.

Pengerjaan pemulihan berskala besar ini dijadwalkan akan mulai berjalan serentak pada 1 Agustus 2026.

Hal itu disampaikan Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera, Safrizal ZA pada konferensi pers di Media Center Satgas PRR Provinsi Aceh, di Banda Aceh, Jum’at (24/7/2026).

Safrizal menjelaskan, alokasi dana sebesar Rp58,9 triliun ini merupakan porsi terbesar dari total anggaran pemulihan pascabencana untuk wilayah Sumatra yang disiapkan pemerintah, yaitu mencapai Rp100,1 triliun.

Dengan kata lain, Aceh mendapatkan lebih dari 50,97 persen dari total dana kedaruratan jangka panjang tersebut.

Pemerintah pusat menegaskan bahwa dana ini bersifat khusus dan dialokasikan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rutin regional. Sumber pendanaan bergerak dari kementerian/lembaga terkait di tingkat pusat serta didukung oleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang telah disetujui.

Program pemulihan ini dirancang sebagai proyek multi-years (tahun jamak) yang akan digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran, terhitung mulai tahun 2026 hingga 2028.

Khusus untuk Aceh dari Rp58,9 triliun, pada tahun 2026 dialokasikan Rp24,2 triliun, tahun 2027 Rp20,2 triliun dan tahun 2028 sebesar Rp14,5 triliun.

Empat Fokus Utama Pemulihan Aceh

Guna memastikan dana terserap dengan efektif dan tepat sasaran, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan empat pilar utama dalam rencana induk (masterplan) pemulihan:

1. Percepatan Hunian Tetap (Huntap)

Pemerintah memprioritaskan pemindahan warga terdampak yang hingga kini masih bertahan di hunian sementara (huntara). Pembangunan Huntap baru akan mengusung konsep ramah bencana dan ditempatkan di zona aman yang sudah melalui kajian geologis.

2. Kenaikan Stimulan Rumah Rusak

Satgas PRR mengusulkan peningkatan nilai bantuan stimulan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat. Nilai bantuan yang sebelumnya sebesar Rp60 juta per unit diusulkan naik menjadi Rp80 juta per unit. Penyesuaian ini dilakukan agar struktur bangunan baru yang didirikan warga benar-benar memenuhi standar keselamatan serta tahan terhadap potensi bencana di masa depan.

3. Pemulihan Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas sosial yang lumpuh, mulai dari jaringan jalan, jembatan konektivitas, gedung sekolah, hingga fasilitas pelayanan kesehatan. Fokus perbaikan diarahkan pada infrastruktur vital yang langsung berdampak pada urat nadi perekonomian masyarakat.

4. Revitalisasi Ekonomi Lokal

Tidak hanya sekadar membangun fisik, program ini juga mencakup stimulus ekonomi. Pemerintah akan mengucurkan bantuan modal usaha, perbaikan lahan pertanian/perkebunan yang rusak, serta pemulihan sektor perikanan guna memastikan mata pencaharian warga kembali stabil.

Fase pelaksanaan fisik yang dimulai pada 1 Agustus 2026 ini akan dikawal ketat oleh lintas kementerian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta aparat penegak hukum guna mencegah adanya penyimpangan anggaran.

Pemerintah Aceh juga diminta untuk mempercepat proses birokrasi, terutama terkait kliring lahan dan validasi data penerima bantuan, agar proyek berjalan sesuai lini masa yang ditentukan hingga 2028.