Rehabilitasi Aceh Masuk Fase Percepatan, Anggaran Rp58,9 Triliun Disiapkan Pemerintah

Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemerintah mulai menggenjot percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana hidrometeorologi dengan menggandeng perguruan tinggi.

Langkah tersebut dilakukan di tengah masih lambannya pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak, meski Aceh menjadi provinsi dengan alokasi anggaran terbesar dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera 2026–2028.

Komitmen itu mengemuka dalam forum diskusi yang digelar Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh di Universitas Syiah Kuala (USK), Jumat (24/7/2026).

Sebanyak 12 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Aceh hadir untuk membahas percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan sebagian besar indikator pemulihan telah menunjukkan perkembangan positif.

Menurut Safrizal, pelayanan kesehatan telah kembali berjalan normal di seluruh daerah terdampak. Aktivitas pendidikan juga mulai pulih melalui relokasi dan rehabilitasi ratusan sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana.

Di sektor infrastruktur, seluruh ruas jalan nasional telah kembali berfungsi, sementara sebagian besar jalan provinsi juga telah dapat digunakan. Aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak seiring beroperasinya kembali hampir seluruh pasar yang sempat terdampak.

Namun demikian, proses penyediaan hunian tetap masih menjadi pekerjaan besar pemerintah. Dari target pembangunan sebanyak 37.373 unit, realisasi pembangunan baru mencapai sekitar 4,9 persen.

“Fungsi pemerintahan pada umumnya sudah kembali normal. Namun masih ada sekitar 16 persen kantor desa yang membutuhkan rehabilitasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung optimal,” kata Safrizal.

Untuk mempercepat pembangunan rumah bagi warga terdampak, pemerintah telah menyiapkan anggaran tahap pertama sebesar Rp2 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga akhir 2026.

Safrizal juga mengungkapkan, dari total kebutuhan pendanaan Rp100,66 triliun dalam Rencana Induk PRR Sumatera 2026–2028, Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp58,973 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan rehabilitasi berjalan efektif. Karena itu, pemerintah menggandeng perguruan tinggi untuk memberikan dukungan ilmiah mulai dari penyusunan tata ruang, kajian risiko bencana, revitalisasi kawasan pertanian, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pentahelix dalam penanganan pascabencana, dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media sebagai mitra pembangunan.