Jumlah Penduduk Miskin Aceh Naik Lagi Jadi 12,34 Persen, Masih Tertinggi di Sumatera
BANDA ACEH, Infoaceh.net — Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis potret terbaru kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh kembali mengalami peningkatan.
Per Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 713,78 ribu orang atau 12,34 persen dari total penduduk.
Angka tersebut naik dibandingkan September 2025 yang tercatat 703,33 ribu orang atau 12,22 persen.
Dengan demikian, dalam kurun enam bulan terakhir jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah sekitar 10,45 ribu orang.
Data tersebut dipaparkan Kepala BPS Aceh, Agus Andria, dalam konferensi pers mengenai Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2026, Rabu (5/8/2026).
Kenaikan ini memang relatif kecil secara persentase, namun cukup untuk menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Aceh masih menghadapi tantangan besar.
Jika dibandingkan dengan Maret 2025, persentase kemiskinan Aceh sebenarnya hampir tidak berubah.
Saat itu, angka kemiskinan berada pada 12,33 persen dengan jumlah penduduk miskin 704,69 ribu orang. Artinya, selama setahun terakhir, tingkat kemiskinan di Aceh cenderung stagnan.
Lebih memprihatinkan lagi, Aceh masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera.
Posisi Aceh berada jauh di atas rata-rata nasional yang pada Maret 2026 tercatat 8,07 persen.
Di bawah Aceh berturut-turut terdapat Bengkulu (11,83 persen), Sumatera Selatan (9,50 persen), Lampung (9,31 persen), dan Riau (6,19 persen).
Kemiskinan Desa Masih Dominan
Berdasarkan wilayah tempat tinggal, kemiskinan di Aceh masih didominasi kawasan perdesaan.
Persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan meningkat dari 14,51 persen pada September 2025 menjadi 14,66 persen pada Maret 2026.
Sementara di wilayah perkotaan juga mengalami kenaikan, meski lebih kecil, yakni dari 8,15 persen menjadi 8,27 persen.
Data ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih menjadi kelompok paling rentan terhadap gejolak ekonomi, terutama akibat fluktuasi harga hasil pertanian, perikanan, dan tingginya biaya hidup.
Garis Kemiskinan Terus Naik
BPS juga mencatat Garis Kemiskinan (GK) di Aceh mengalami kenaikan menjadi Rp742.464 per kapita per bulan.
Sebelumnya, pada September 2025 Garis Kemiskinan berada di angka Rp715.103, sedangkan pada Maret 2025 sebesar Rp676.247.
Artinya, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulan berada di bawah angka tersebut.
Naiknya Garis Kemiskinan menunjukkan biaya hidup masyarakat terus meningkat.
Beras dan Rokok Penyumbang Terbesar Kemiskinan di Aceh
Menurut BPS, komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan dengan kontribusi lebih dari 70 persen.
Di Aceh, komoditas yang paling besar memengaruhi Garis Kemiskinan antara lain: Beras, Rokok kretek filter, Ikan tongkol/tuna/cakalang dan telur ayam ras.
Sementara dari kelompok nonmakanan, pengeluaran terbesar berasal dari biaya perumahan, listrik, dan bahan bakar (bensin).
Ironisnya, kenaikan angka kemiskinan terjadi ketika ekonomi Aceh mulai menunjukkan pertumbuhan positif.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sekitar 4,86 persen. Namun, pertumbuhan tersebut tampaknya belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati kelompok masyarakat berpendapatan rendah atau belum bersifat inklusif.
Struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat masyarakat sangat rentan terhadap perubahan iklim, gagal panen, serta fluktuasi harga komoditas.
Data terbaru BPS menjadi alarm bagi Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Di tengah besarnya anggaran pemerintah, berbagai program bantuan sosial, hingga dana otonomi khusus yang terus mengalir, fakta bahwa Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Sumatera menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Penguatan lapangan kerja produktif, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, pengendalian inflasi pangan, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dinilai menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan, bukan sekadar meningkatkan angka statistik ekonomi makro.