Dipertanyakan, Kadis Pertanian Aceh Tak Ikut Dampingi Mualem Saat Bertemu Mentan

Banda Aceh, Infoaceh.net – Tidak hadirnya Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dalam pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (4/8/2026), menuai tanda tanya.

Padahal, pertemuan tersebut membahas agenda strategis percepatan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana, termasuk rehabilitasi puluhan ribu hektare lahan pertanian yang rusak, dukungan anggaran pemerintah pusat, hingga berbagai program pemulihan untuk petani.

Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menilai absennya pimpinan OPD teknis dalam pertemuan yang menentukan arah kebijakan tersebut patut dipertanyakan.

Menurutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai penanggung jawab teknis seharusnya ikut mendampingi gubernur agar setiap keputusan yang dihasilkan dapat langsung ditindaklanjuti.

“Pertemuan strategis seperti ini semestinya juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Kehadiran OPD teknis sangat penting untuk mempercepat penyusunan rencana aksi, sinkronisasi data, hingga memastikan seluruh komitmen pemerintah pusat dapat segera direalisasikan di lapangan,” kata Nasruddin Bahar, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, tanpa kehadiran pejabat teknis, implementasi hasil pertemuan berpotensi berjalan lebih lambat karena seluruh keputusan tetap harus dikomunikasikan kembali kepada instansi pelaksana di daerah.

TTI juga meminta Pemerintah Aceh memberikan penjelasan mengenai komposisi rombongan yang mendampingi Gubernur Aceh dalam pertemuan tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan Pemerintah Aceh, Gubernur Muzakir Manaf didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin, Staf Khusus Gubernur T. Irsyadi serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Said Marzuki.

Sementara Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia tidak tercantum dalam daftar yang hadir.

TTI menilai koordinasi antara kepala daerah dan OPD teknis merupakan faktor penting dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh, terlebih pemerintah pusat telah menyatakan komitmennya mendukung rehabilitasi melalui program optimalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, serta pemulihan komoditas perkebunan.

“Komitmen pemerintah pusat harus segera diterjemahkan menjadi program nyata. Untuk itu, perangkat daerah yang akan mengeksekusi program tersebut semestinya terlibat sejak proses pembahasan di tingkat pusat,” ujar Nasruddin.

TTI berharap Pemerintah Aceh ke depan memastikan setiap agenda strategis yang berkaitan dengan sektor pertanian melibatkan pejabat teknis yang memiliki kewenangan langsung, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai komitmen di atas kertas, melainkan dapat segera diwujudkan dalam bentuk program yang dirasakan manfaatnya oleh petani di seluruh Aceh.

Sebelumnya, pertemuan Gubernur Aceh dengan Menteri Pertanian menjadi sorotan setelah Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan teguran terkait lambannya realisasi anggaran pemulihan pertanian Aceh yang telah disiapkan pemerintah pusat.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan sektor pertanian pascabencana yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Aceh.