Diamnya Gubernur Aceh Saat Menteri Pertanian Singgung Bantuan Rp1,6 Triliun Sangat Memalukan

Banda Aceh, Infoaceh.net – Pengamat ekonomi dan akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha), Dr Taufik A Rahim SE MSi melontarkan kritik keras terhadap sikap Pemerintah Aceh dalam menyikapi pernyataan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman terkait bantuan pemulihan sektor pertanian Aceh.

Kritik tersebut disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertanian yang menyebut pemerintah pusat telah mentransfer bantuan pemulihan sektor pertanian Aceh sebesar Rp1,6 triliun.

Namun, menurut Taufik, kondisi sektor pertanian di Aceh yang terdampak banjir bandang, kerusakan ekosistem, serta kerusakan lingkungan hingga kini belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

“Kalau benar bantuan sebesar Rp1,6 triliun sudah disalurkan, mengapa kondisi pertanian dan persawahan di Aceh masih memprihatinkan? Petani masih hidup dalam keterpurukan, banyak lahan belum pulih, dan masyarakat belum merasakan dampak nyata dari bantuan tersebut,” kata Taufik, Jumat (7/8).

Menurutnya, pernyataan Menteri Pertanian yang disampaikan di hadapan Gubernur Aceh beserta jajaran pemerintah daerah semestinya dijawab secara langsung oleh kepala daerah apabila terdapat data atau fakta yang berbeda.

Ia mengaku prihatin karena Gubernur Aceh dinilainya tidak memberikan tanggapan ataupun klarifikasi saat pernyataan tersebut disampaikan.

“Diamnya Gubernur saat Menteri Pertanian menyampaikan pernyataan itu sangat memalukan bagi Aceh. Seorang pemimpin seharusnya mampu menjelaskan kondisi daerahnya apabila ada pernyataan yang berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat,” ujarnya.

Taufik menilai, realitas di lapangan menunjukkan kehidupan petani yang terdampak bencana masih sangat berat. Banyak petani, katanya, belum mampu bangkit akibat kerusakan lahan, irigasi, maupun ekosistem pertanian yang belum sepenuhnya dipulihkan.

Ia bahkan menyebut kondisi tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat belum merasakan hasil pemulihan secara maksimal meskipun pemerintah pusat menyatakan bantuan telah dikucurkan dalam jumlah besar.

Lebih lanjut, Taufik menilai sikap diam Pemerintah Aceh dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah daerah tidak memiliki argumentasi ataupun data yang memadai untuk menjelaskan penggunaan bantuan tersebut.

Dalam pandangannya, seorang gubernur memiliki tanggung jawab politik untuk memberikan penjelasan kepada publik, terutama ketika daerah yang dipimpinnya menjadi sorotan di hadapan pemerintah pusat.

“Kalau memang bantuan itu sudah disalurkan dan digunakan sesuai peruntukannya, maka pemerintah harus mampu menjelaskan kepada masyarakat, ke mana anggaran tersebut dialokasikan, program apa saja yang sudah dilaksanakan, serta mengapa kondisi petani masih belum pulih. Transparansi menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” katanya.

Taufik juga mengkritik fakta bahwa klarifikasi justru lebih banyak disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh.

Menurutnya, dalam persoalan yang menyangkut kebijakan strategis dan menyangkut kehormatan pemerintah daerah, penjelasan seharusnya disampaikan langsung oleh kepala daerah.

“Juru bicara memang memiliki fungsi komunikasi. Namun legitimasi politik tetap berada pada gubernur sebagai kepala pemerintahan. Karena itu masyarakat menunggu penjelasan langsung dari pemimpinnya, bukan hanya dari pihak lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, polemik tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.

Menurutnya, masyarakat Aceh membutuhkan pemimpin yang mampu menjelaskan berbagai persoalan secara terbuka, terutama menyangkut anggaran publik yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

“Yang paling dirugikan adalah rakyat. Mereka hidup dalam kesulitan pascabencana, sementara muncul perdebatan mengenai besarnya bantuan yang diklaim telah disalurkan. Rakyat tentu ingin mengetahui fakta sebenarnya,” kata Taufik.

Ia berharap Pemerintah Aceh segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai realisasi bantuan pemulihan sektor pertanian, termasuk rincian penyaluran, program yang telah dilaksanakan, serta capaian pemulihan di lapangan.

“Keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak terus dibayangi berbagai spekulasi,” tutupnya.