Satgas PRR Pacu Pemulihan Irigasi Aceh Pascabencana: Rp37,97 Triliun Disiapkan

Banda Aceh, Infoaceh.net – Pemulihan jaringan irigasi menjadi salah satu agenda terbesar dalam rehabilitasi pascabencana hidrometeorologi di Aceh.

Meski penanganan darurat telah mencapai 87,42 persen, pemerintah masih dihadapkan pada pekerjaan berat untuk mengembalikan fungsi bendung dan mengalirkan air hingga ke areal persawahan.

Kondisi tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang digelar Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jum’at (7/8/2026).

Pertemuan yang dipimpin Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas PRR sekaligus Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr Safrizal ZA, itu mempertemukan kementerian teknis, pemerintah daerah, akademisi, TNI dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyinkronkan percepatan pemulihan sektor pengairan dan pertanian.

Data yang dipaparkan menunjukkan kerusakan infrastruktur pengairan pascabencana tidak berskala kecil.

Sedikitnya 67 daerah irigasi (DI) terdampak, terdiri atas 9 daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat dan 58 daerah irigasi kewenangan pemerintah daerah.

Selain itu, tercatat 54 bendung mengalami kerusakan, masing-masing 8 bendung menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan 46 bendung berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Pemerintah menetapkan sejumlah daerah irigasi strategis sebagai prioritas pemulihan.

Di antaranya DI Jambo Aye dengan layanan 19.473 hektare, DI Lhok Guci 18.642 hektare, DI Lawe Alas/Kutacane Lama 15.000 hektare, DI Baro Raya 12.194 hektare, DI Krueng Pase 8.922 hektare, hingga DI Pante Lhong di Kabupaten Bireuen seluas 6.562 hektare.

Kawasan-kawasan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menjaga produksi pangan di Aceh.

Anggaran Rp37,97 Triliun Disiapkan

Untuk mendukung percepatan rehabilitasi, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Aceh 2026–2028 mengalokasikan pagu sekitar Rp37,97 triliun.

Anggaran tersebut tersebar pada 556 kegiatan, meliputi rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, penyediaan air minum, hingga sanitasi.

Sementara itu, Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp30 miliar untuk pemeliharaan 300 unit jaringan irigasi tersier di berbagai kabupaten dan kota.

Namun hingga awal Agustus 2026, realisasi program tersebut baru mencapai Rp7,90 miliar atau 26,33 persen.

Dari target 300 unit, sebanyak 79 unit telah terealisasi, sedangkan 176 unit masih berada dalam proses verifikasi administrasi dan pemberkasan.

Selain rehabilitasi jaringan tersier, pemerintah juga mengembangkan sistem irigasi perpompaan sebanyak 641 unit dengan dukungan anggaran sekitar Rp98,07 miliar.

Hingga kini realisasi fisiknya telah mencapai 456 unit atau sekitar 71 persen. Adapun pembangunan irigasi perpipaan sebanyak 149 unit dengan nilai sekitar Rp14 miliar telah berjalan sekitar 50 persen.

BWS: Penanganan Darurat Hampir Selesai

Sebagai satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh melaporkan progres penanganan darurat infrastruktur pengairan telah mencapai 87,42 persen per 8 Agustus 2026.

Untuk wilayah Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah, progres pekerjaan mencapai 78,56 persen. Di wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang, capaian meningkat menjadi 89,29 persen.

Sementara paket pekerjaan di Aceh Barat, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara hampir rampung dengan progres 99,62 persen.

Air Mulai Mengalir, Sawah Belum Sepenuhnya Pulih

Salah satu capaian penting terjadi di Daerah Irigasi Jambo Aye. Setelah proses flushing sedimen dan uji coba pengaliran air di saluran primer sepanjang sekitar 15 kilometer, jaringan irigasi tersebut kini telah mampu mengairi sekitar 15.375 hektare lahan pertanian di wilayah Aceh Utara.

Perkembangan serupa juga terjadi di DI Pante Lhong Kabupaten Bireuen.

Pekerjaan pembersihan sedimen dan pembangunan coverdam darurat telah diselesaikan, sehingga pemerintah menargetkan sekitar 1.300 hektare lahan dapat kembali berfungsi secara bertahap.

Meski demikian, proses pemulihan belum sepenuhnya berjalan mulus.

Material lumpur, batu, dan kayu yang terbawa banjir masih menumpuk di sejumlah bendung utama, seperti Jambo Aye, Jamuan dan Pante Lhong.

Kondisi tersebut menyebabkan distribusi air menuju saluran sekunder dan tersier belum dapat berlangsung secara optimal.

Di sisi lain, persoalan administratif juga masih menjadi hambatan.

Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, hingga Agustus 2026 belum merealisasikan satu pun dari 25 unit kegiatan pemeliharaan irigasi tersier yang dialokasikan senilai sekitar Rp2,5 miliar.

Keterlambatan penyampaian dokumen teknis menjadi salah satu penyebab belum bergulirnya program tersebut.

Dampaknya mulai dirasakan di sektor pertanian. Dari target pemulihan sawah seluas 31.464 hektare, lahan yang telah memasuki tahap penanaman padi baru sekitar 191 hektare atau sekitar 1 persen.

Kondisi itu menunjukkan bahwa pemulihan jaringan irigasi masih menjadi faktor penentu sebelum aktivitas tanam dapat kembali berlangsung secara normal.

Secara keseluruhan, data yang dipaparkan dalam FGD menunjukkan rehabilitasi infrastruktur pengairan di Aceh terus bergerak maju.

Namun tantangan berikutnya bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, melainkan memastikan air benar-benar mengalir hingga ke lahan pertanian sehingga produktivitas petani dapat pulih dan ketahanan pangan Aceh kembali terjaga.