Sertijab Kepala BPMA, Mawardi Nur Tegaskan Tak Ada Lagi Sekat: Lifting Migas Meningkat, Penerimaan Aceh Naik

Banda Aceh, Infoaceh.net — Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melaksanakan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPMA pada Senin (10/8/2026), bertempat di Kantor BPMA.

Kegiatan ini menandai pergantian kepemimpinan dari Nasri Djalal kepada Mawardi Nur sebagai Kepala BPMA yang baru.

Acara berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting dalam kesinambungan tata kelola sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh, sekaligus penegasan arah baru penguatan kinerja lembaga.

Dalam sambutannya, Mawardi Nur menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada Kepala BPMA sebelumnya, Nasri Djalal, beserta seluruh jajaran atas dedikasi, pengabdian, serta capaian yang telah diraih selama masa kepemimpinan sebelumnya.

Ia menegaskan fondasi yang telah dibangun akan menjadi modal penting untuk dilanjutkan, diperkuat, dan disempurnakan dalam menghadapi tantangan industri hulu migas yang semakin dinamis.

“Mulai hari ini, tidak ada lagi kelompok, tidak ada lagi sekat, dan tidak ada lagi kepentingan pribadi maupun golongan dalam BPMA. Yang ada adalah satu tujuan. Loyalitas kita adalah kepada institusi, amanah negara, dan kepentingan masyarakat Aceh,” tegas Mawardi Nur.

Dorong BPMA Lebih Profesional dan Berorientasi Hasil

Mawardi Nur menekankan BPMA harus menjadi organisasi yang profesional, cepat dalam pengambilan keputusan, bersih dalam tata kelola, serta berorientasi pada hasil.

Ia juga menegaskan perlunya perubahan budaya kerja agar lebih produktif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan industri hulu migas.

Budaya kerja yang lamban dan tidak berorientasi pada kinerja, menurutnya, harus ditinggalkan. Seluruh insan BPMA dituntut bekerja dengan integritas, kompetensi, disiplin, dan semangat pelayanan terbaik.

Tiga Agenda Strategis BPMA

Dalam kepemimpinan baru, BPMA menetapkan tiga agenda strategis utama.

Pertama, peningkatan lifting minyak dan gas bumi. Upaya ini dilakukan melalui optimalisasi produksi lapangan eksisting, percepatan pengembangan lapangan baru, penerapan teknologi yang lebih efektif, serta penguatan sinergi dengan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Peningkatan lifting menjadi indikator penting dalam menjaga ketahanan energi dan meningkatkan penerimaan negara.

Kedua, optimalisasi penerimaan negara dan daerah dari sektor hulu migas. BPMA juga akan mempercepat pengembangan ekosistem sumur tua dan sumur masyarakat sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, keselamatan, lingkungan, produktivitas, dan kepastian hukum.

Ketiga, penguatan peran kontraktor lokal dan SDM Aceh. BPMA akan memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Aceh agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam industri hulu migas secara profesional dan berkelanjutan.

Mawardi Nur juga menegaskan bahwa BPMA membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi dan kerja sama yang sehat di sektor hulu migas.

BPMA siap menjadi mitra yang profesional, responsif, transparan, dan memberikan kepastian dalam proses bisnis. KKKS, investor, kontraktor nasional maupun lokal, akademisi, dan dunia usaha diharapkan dapat berkolaborasi secara produktif dengan tetap berpedoman pada regulasi dan prinsip tata kelola yang baik.

“Kita ingin mengirimkan pesan yang jelas bahwa Aceh adalah wilayah yang layak, aman, dan menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mawardi Nur juga menegaskan komitmen terhadap penegakan disiplin dan integritas di lingkungan BPMA.

Ia menyatakan tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran disiplin, konflik kepentingan, maupun tindakan yang mencederai integritas institusi.

Setiap pelanggaran akan ditindak secara profesional dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku, sementara pegawai berprestasi akan diberikan apresiasi dan kesempatan pengembangan karier.

Acara pisah sambut ini menjadi penanda dimulainya babak baru kepemimpinan BPMA di bawah Mawardi Nur, dengan semangat memperkuat kelembagaan, meningkatkan kinerja sektor hulu migas, serta memastikan manfaat pengelolaan sumber daya migas dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Aceh.