Dilema Gubernur Bayangan Aceh: Siapa Sebenarnya Pengendali Pemerintahan?

Apakah seluruh keputusan strategis berada di tangan gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah, atau terdapat aktor-aktor lain yang memiliki pengaruh begitu besar sehingga keputusan formal pemerintah harus menunggu persetujuan informal?

Oleh: Dr Taufik A Rahim SE MSi*

Sesungguhnya, kondisi dan realitas kehidupan rakyat Aceh saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Perkembangan dan dinamika politik Pemerintahan Aceh semakin rumit, ruwet, dan tampak kehilangan arah terhadap konsep, program kerja, serta indikator keberhasilan pembangunan yang seharusnya menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja pemerintahan.

Pemerintahan pada hakikatnya bukan sekadar persoalan siapa yang menduduki jabatan, siapa yang berada di lingkaran kekuasaan, atau kelompok mana yang paling dekat dengan pusat pengambilan keputusan.

Pemerintahan adalah instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

Karena itu, kepemimpinan Aceh semestinya dikendalikan oleh figur yang memiliki kompetensi, kapasitas manajerial, keberanian mengambil keputusan, kemampuan membangun komunikasi politik, serta leadership yang kuat.

Pemimpin harus mampu mengelola perbedaan dan menjadikan seluruh potensi Aceh sebagai kekuatan pembangunan, bukan justru memperlebar sekat antara kelompok yang dianggap berada di dalam kekuasaan dengan kelompok yang dianggap berada di luar kekuasaan.

Hal yang mesti disadari dan dipahami adalah Aceh memiliki karakter politik, pemerintahan, sosial, dan kemasyarakatan yang khas. Kekhususan Aceh tidak lahir semata-mata setelah diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 sebagai konsekuensi dari Kesepakatan Damai Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.

MoU Helsinki memang menjadi tonggak penting dalam mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung hampir tiga dekade. Konflik tersebut telah menimbulkan penderitaan panjang bagi rakyat Aceh. Namun, karakter dan identitas Aceh jauh lebih tua daripada UUPA maupun MoU Helsinki.

Aceh memiliki sejarah panjang mengenai pemerintahan, perdagangan, kebudayaan, pendidikan, peradaban, dan kedaulatan.

Karena itu, membicarakan Aceh tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan administratif dan politik kekuasaan kontemporer.

Jika sejarah Aceh hanya dianggap sebagai romantisme masa lalu, maka kita justru sedang mengabaikan salah satu modal sosial terbesar yang dimiliki daerah ini.

Persoalannya bukan apakah rakyat Aceh harus hidup dalam romantisme sejarah. Persoalannya adalah mengapa setelah memiliki kekhususan politik dan pemerintahan serta berbagai instrumen fiskal dan kewenangan yang relatif besar, kehidupan rakyat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.

Kekhususan Aceh seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat kesejahteraan, bukan sekadar menjadi simbol politik.

Dalam perspektif ekonomi politik, tujuan akhir pemerintahan adalah menghadirkan kesejahteraan rakyat. Negara dan pemerintah harus bekerja untuk menciptakan the wealth of nation, yaitu peningkatan kemakmuran masyarakat secara nyata, bukan sekadar kemakmuran segelintir elite.

Pemerintahan Aceh Jangan Terjebak Politik Kelompok

Sejak dilantiknya Gubernur Aceh periode hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, kontroversi terus muncul, baik dalam aspek administrasi pemerintahan, kebijakan politik, kebijakan ekonomi maupun persoalan leadership.

Kondisi ini menjadi semakin problematik apabila pemerintahan dibangun dengan logika “awak kamoe, awak kah”—siapa orang kita dan siapa orang di luar kelompok kita.

Cara berpikir seperti itu sangat berbahaya apabila masuk terlalu jauh ke dalam sistem pemerintahan.

Pemerintah seharusnya tidak mengenal istilah rakyat sendiri dan rakyat orang lain. Semua warga Aceh adalah rakyat yang harus dilayani secara adil.

Begitu pula dalam pengisian jabatan pemerintahan. Jabatan publik bukan hadiah politik. Jabatan adalah amanah yang membutuhkan kompetensi, integritas dan kapasitas.

Jika jabatan strategis lebih banyak ditentukan oleh kedekatan politik, hubungan keluarga, kelompok pendukung, loyalitas personal, atau kepentingan elektoral, maka meritokrasi akan kehilangan tempat.

Pada titik inilah praktik patron-klien menjadi berbahaya.

Pemerintahan dapat berubah menjadi arena distribusi kekuasaan kepada orang-orang yang dianggap loyal, sementara orang-orang yang memiliki kompetensi tetapi berada di luar lingkaran kekuasaan justru tersisih.

Apabila kondisi semacam ini dibiarkan, maka birokrasi tidak lagi bekerja berdasarkan sistem, melainkan berdasarkan hubungan personal.

Lebih berbahaya lagi apabila jabatan strategis kemudian diperlakukan sebagai modal politik untuk mengakumulasi kekuatan menghadapi kontestasi berikutnya.

Banjir, Kerusakan Lingkungan dan Ujian Kepemimpinan

Berbagai musibah yang menimpa Aceh seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi besar terhadap tata kelola pemerintahan.

Banjir bandang, kerusakan lingkungan, degradasi ekosistem, kerusakan infrastruktur dan berbagai persoalan kebencanaan bukan hanya persoalan teknis. Semua itu berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan, tata ruang, pengelolaan hutan, pertambangan, perkebunan, infrastruktur dan pengawasan pemerintah.

Karena itu, ketika rakyat mengalami bencana, pemerintah tidak cukup hanya hadir melalui seremoni, penyaluran bantuan atau kunjungan pejabat.

Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang menyentuh akar persoalan.

Rakyat ingin mengetahui mengapa bencana terjadi, siapa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan, bagaimana proses pemulihan dilakukan, berapa besar anggaran yang digunakan dan apakah pembangunan pascabencana benar-benar akan membuat Aceh lebih tangguh.

Kehadiran negara harus dapat dirasakan di tingkat masyarakat paling bawah.

Jika rakyat di daerah terdampak merasa harus berjuang sendiri, sementara pemerintah sibuk dengan urusan politik elite, maka yang muncul adalah persepsi bahwa pemerintah sedang jauh dari rakyat.

Munculnya Istilah “Gubernur Bayangan”

Dalam situasi seperti inilah istilah “Gubernur Bayangan” mulai mengemuka dalam ruang publik.

Istilah tersebut tentu bukan jabatan formal dalam struktur Pemerintahan Aceh. Tidak ada nomenklatur resmi bernama gubernur bayangan.

Namun secara politik, istilah ini muncul sebagai kritik terhadap dugaan adanya kekuatan informal di luar struktur pemerintahan yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan.

Jika benar terdapat kekuatan informal yang mampu memengaruhi kebijakan publik, penempatan jabatan, program pembangunan, pengelolaan proyek maupun arah politik pemerintahan, maka persoalannya menjadi sangat serius.

Pertanyaan publik kemudian sederhana: siapa sebenarnya yang mengambil keputusan di Aceh?

Inilah dilema yang harus dijawab secara terbuka.

Jika istilah “Gubernur Bayangan” hanya merupakan tudingan politik, maka pemerintah harus membantahnya dengan kinerja, transparansi dan keterbukaan.

Sebaliknya, apabila istilah tersebut muncul karena adanya fakta-fakta mengenai dominasi aktor tertentu terhadap pemerintahan, maka persoalan itu tidak boleh dianggap sebagai sekadar isu politik.

Sebab pemerintahan demokratis harus memiliki satu pusat pertanggungjawaban yang jelas.

Gubernur dipilih oleh rakyat. Karena itu, rakyat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan pemerintah.

Ketika Kepentingan Politik Mengalahkan Kepentingan Rakyat

Dilema terbesar Pemerintahan Aceh adalah ketika kepentingan politik jangka pendek mulai mengalahkan kepentingan pembangunan jangka panjang.

Aceh membutuhkan lapangan kerja. Aceh membutuhkan investasi. Aceh membutuhkan pendidikan berkualitas. Aceh membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik. Aceh membutuhkan infrastruktur.

Aceh membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Aceh membutuhkan kepastian usaha. Aceh membutuhkan perlindungan lingkungan.

Semua persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan politik pencitraan.

Rakyat tidak hidup dari slogan.

Rakyat tidak membayar kebutuhan rumah tangga dengan narasi politik.

Rakyat membutuhkan harga pangan yang stabil, BBM tersedia, pekerjaan tersedia, pendapatan meningkat, pelayanan publik membaik dan anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, ketika masyarakat harus mengantre mendapatkan barang tertentu, ketika pelaku usaha menghadapi berbagai hambatan, maka pemerintah harus berada di garis depan mencari solusi.

Pada titik tersebut, rakyat membutuhkan gubernur yang hadir sebagai pemimpin, bukan sekadar sebagai simbol kekuasaan.

Kritik terhadap leadership Gubernur Aceh juga semakin mengemuka ketika muncul berbagai peristiwa yang memperlihatkan lemahnya komunikasi dan koordinasi pemerintahan.

Seorang gubernur tidak harus mengetahui semua hal secara teknis. Tetapi gubernur harus memiliki kemampuan memahami persoalan, menguasai data, memberikan jawaban, mengarahkan bawahannya dan mengambil keputusan.

Jika seorang pemimpin tidak mampu menjelaskan persoalan sederhana yang menyangkut kepentingan publik, maka persoalannya bukan sekadar kesalahan komunikasi.

Hal tersebut dapat menjadi indikator mengenai kualitas penguasaan masalah dan kapasitas kepemimpinan.

Dalam pemerintahan modern, pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan staf, sekretaris daerah, juru bicara, tim komunikasi atau kelompok pendukung untuk menjelaskan seluruh persoalan.

Pemimpin harus tampil sebagai pengambil keputusan.

Buzzer boleh menyampaikan narasi. Tim komunikasi boleh menjelaskan kebijakan. Sekda boleh menjalankan administrasi pemerintahan.

Tetapi keputusan politik tetap harus memiliki pemilik yang jelas.

Jangan Sampai Aceh Dipimpin oleh Kepentingan yang Tidak Dipilih Rakyat

Dilema “Gubernur Bayangan” menjadi semakin serius apabila terdapat aktor politik, kelompok kepentingan, broker, agen kekuasaan atau kepentingan partai yang terlalu jauh masuk ke dalam pengambilan keputusan pemerintahan.

Aceh tidak boleh menjadi arena pertarungan kepentingan elite.

Rakyat Aceh sudah terlalu lama mengalami konflik, kemiskinan, ketertinggalan dan ketidakpastian.

Setelah perdamaian, seharusnya energi politik Aceh diarahkan untuk membangun masa depan.

Jangan sampai perdamaian hanya mengubah bentuk konflik dari konflik bersenjata menjadi konflik kepentingan di antara elite.

Jangan sampai politik hanya menjadi alat untuk memindahkan kekuasaan dari satu kelompok kepada kelompok lainnya.

Yang harus dipindahkan adalah kemiskinan menjadi kesejahteraan, ketertinggalan menjadi kemajuan, pengangguran menjadi lapangan kerja, dan ketidakpastian menjadi kepastian.

Pemerintahan Aceh membutuhkan evaluasi menyeluruh.

Pertama, seluruh proses pengisian jabatan strategis harus dikembalikan pada prinsip meritokrasi.

Kedua, kebijakan publik harus dapat diuji secara terbuka melalui data dan indikator yang terukur.

Ketiga, pengelolaan anggaran harus transparan dan mudah diawasi masyarakat.

Keempat, proyek pembangunan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan kepentingan politik.

Kelima, pemerintah harus memperkuat komunikasi dengan DPRA, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, ulama, masyarakat sipil dan seluruh elemen masyarakat.

Keenam, gubernur harus memastikan tidak ada kekuatan informal yang mengambil alih kewenangan pemerintahan.

Dan yang paling penting, Gubernur Aceh harus kembali menempatkan rakyat sebagai pusat seluruh kebijakan.

Rakyat Tidak Membutuhkan “Gubernur Bayangan”

Aceh sesungguhnya tidak membutuhkan “gubernur bayangan”.

Aceh membutuhkan gubernur yang nyata hadir di tengah rakyat.

Gubernur yang memahami persoalan ekonomi masyarakat. Gubernur yang menguasai data pembangunan.

Gubernur yang berani mengambil keputusan. Gubernur yang mampu membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.

Gubernur yang mampu menyatukan elite Aceh. Gubernur yang tidak membedakan antara pendukung dan bukan pendukung.

Gubernur yang menempatkan jabatan sebagai amanah, bukan alat membangun jaringan kekuasaan. Gubernur yang berani mengatakan benar ketika benar dan salah ketika salah.

Dan yang paling penting, gubernur yang mampu membuktikan bahwa kekhususan Aceh benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Karena itu, istilah “Gubernur Bayangan” seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai serangan politik. Istilah tersebut harus dibaca sebagai alarm demokrasi.

Jika memang tidak ada kekuatan informal yang mengendalikan pemerintahan, maka pemerintah harus membuktikannya dengan transparansi.

Namun jika ada, maka harus dihentikan.

Kekuasaan pemerintahan adalah mandat rakyat. Tidak boleh ada kekuatan lain yang lebih tinggi daripada mandat tersebut.

Aceh sedang berada dalam persimpangan penting.

Di satu sisi, Aceh memiliki kekhususan, sumber daya, sejarah, modal sosial dan peluang pembangunan yang besar.

Di sisi lain, Aceh masih menghadapi kemiskinan, pengangguran, inflasi, persoalan lingkungan, lemahnya investasi, tata kelola pemerintahan, serta berbagai persoalan sosial ekonomi lainnya.

Karena itu, energi pemerintah jangan lagi habis untuk mengurus siapa yang menjadi bagian dari kelompok kekuasaan dan siapa yang dianggap sebagai lawan.

Energi pemerintah harus digunakan untuk mengurus rakyat.

Rakyat Aceh tidak membutuhkan pemerintahan yang sibuk mempertahankan citra. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja.

Rakyat juga tidak membutuhkan banyak pusat kekuasaan. Rakyat membutuhkan satu pemerintahan yang jelas, transparan, bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dilema “Gubernur Bayangan” pada akhirnya bukan hanya persoalan siapa yang berada di belakang gubernur.

Dilema sebenarnya adalah apakah gubernur masih sepenuhnya menjadi pengendali pemerintahan yang dipilih rakyat, ataukah kebijakan Aceh mulai dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan informal di luar mandat rakyat?

Pertanyaan itu tidak boleh dijawab dengan kemarahan.

Tidak pula dengan propaganda.

Jawabannya harus diberikan melalui transparansi, kinerja, keberanian mengambil keputusan dan keberpihakan nyata kepada rakyat.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling banyak menguasai jabatan, siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, atau siapa yang paling keras membangun narasi politik.

Sejarah akan mencatat apakah pemerintahan pada zamannya mampu membuat rakyat Aceh hidup lebih sejahtera, lebih adil, lebih bermartabat dan lebih percaya terhadap masa depannya sendiri.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi dan Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha)