Pemerintah Aceh dan USK Kembangkan Bata Ringan “Aceh Brick” dari Pasir dan Lumpur Bencana
Banda Aceh, Infoaceh.net – Tim Riset Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Pemerintah Aceh mengkaji pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi pascabencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan yang dikembangkan dengan nama Aceh Brick.
Gagasan tersebut dibahas dalam rapat khusus yang digelar di Ruang Potensi Daerah (Potda) Kantor Gubernur Aceh, Selasa (11/8/2026).
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Irza, serta dihadiri Tim Riset USK dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (Balai Jakon) Aceh.
Teuku Robby mengatakan pemanfaatan material sedimentasi pascabencana diarahkan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
“Poinnya adalah pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Robby.
Guru Besar USK yang juga ahli beton ringan, Prof Dr Ir Abdullah, mengatakan bata ringan memiliki keunggulan dari sisi bobot yang lebih ringan dibandingkan material konstruksi konvensional.
Karakteristik tersebut dinilai berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah yang sulit dijangkau, terutama karena material yang lebih ringan relatif mudah diangkut ke daerah pelosok.
Menurut Abdullah, Aceh Brick antara lain dapat dikaji untuk mendukung pembangunan jaringan irigasi dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Selain aspek konstruksi, pemanfaatan lumpur dan pasir pascabencana juga dinilai memiliki manfaat terhadap lingkungan.
“Pemanfaatan lumpur dan pasir juga berpotensi menjaga ekosistem karena dapat mengurangi kebutuhan pengambilan tanah liat dari alam sebagai bahan baku batu bata,” kata Abdullah.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh, Indra Suhada, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai Aceh Brick berpeluang dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Produk ini berpotensi dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan standar yang berlaku,” ujarnya.
Indra mengatakan Balai Jakon juga menyiapkan dukungan melalui kegiatan pembinaan, percontohan, serta pelatihan bagi kelompok masyarakat untuk memproduksi bata ringan.
Meski memiliki potensi besar, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa pemanfaatan lumpur dan pasir pascabencana sebagai bahan bangunan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa kajian.
Teuku Robby mengatakan setiap lokasi bencana memiliki karakteristik sedimen yang berbeda. Karena itu, material yang akan digunakan harus terlebih dahulu melalui penilaian teknis untuk memastikan kualitas dan kelayakannya.
“Setiap lokasi memiliki karakteristik sedimen yang dapat berbeda, sehingga perlu dilakukan penilaian untuk memastikan material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis,” katanya.
USK bersama Balai Jakon selanjutnya akan melakukan penilaian terhadap peluang kerja sama sekaligus transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan material sedimentasi menjadi bata ringan.
Tindak lanjut yang disiapkan meliputi penilaian teknis dan peluang kerja sama, penyusunan model produksi yang dapat diterapkan kelompok masyarakat, pembinaan dan pelatihan masyarakat terdampak, hingga penyiapan lokasi percontohan.
Selain itu, akan dilakukan pengkajian pemanfaatan Aceh Brick sebagai material rehabilitasi dan rekonstruksi serta pengembangan penggunaannya dalam program rehab-rekon Aceh 2026–2028.
Pemerintah Aceh melihat pengembangan Aceh Brick bukan hanya sebagai inovasi teknologi konstruksi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemulihan pascabencana berbasis ekonomi masyarakat.
Pemanfaatan material sedimentasi diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembersihan lumpur dan pasir yang menumpuk di wilayah terdampak bencana.
Di sisi lain, material tersebut dapat diolah menjadi produk konstruksi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat terdampak tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dapat dilibatkan dalam proses pemulihan melalui kegiatan produksi material bangunan.
Namun, Pemerintah Aceh menegaskan Aceh Brick harus memenuhi sejumlah tahapan sebelum digunakan secara luas dalam proyek pemerintah.
Tahapan tersebut mencakup uji mutu, pengujian lapangan, pemenuhan standar teknis, serta pembuktian kinerja produk. Langkah tersebut diperlukan agar material yang dihasilkan aman digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
“Kita ingin mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan bencana menjadi sumber solusi. Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh,” ujar Robby.
Ia menambahkan, inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu pendekatan baru dalam mempercepat pemulihan Aceh setelah bencana.
“Pemerintah Aceh melihat inovasi ini sejalan dengan kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh,” katanya.