Kapolda dan Kasdam IM Pimpin Apel Gelar Pasukan: Siaga Karhutla dan Amankan Hari Damai Aceh
Banda Aceh, Infoaceh.net — Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan bersama Kasdam Iskandar Muda (IM) Brigjen TNI Dwi Sasongko memimpin apel gelar pasukan dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pengamanan peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21.
Apel tersebut berlangsung di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Jumat (14/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan lintas instansi menghadapi potensi karhutla sekaligus memastikan seluruh rangkaian peringatan 21 tahun perdamaian Aceh berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Pasukan yang mengikuti apel terdiri atas unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, serta berbagai instansi terkait lainnya.
Keterlibatan lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla maupun pengamanan momentum Hari Damai Aceh tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Diperlukan koordinasi, kesiapan personel, serta langkah pencegahan dan penindakan yang terintegrasi.
Dalam amanatnya, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengatakan apel gelar pasukan memiliki makna strategis karena menjadi wujud kesiapan dan komitmen bersama dalam menghadapi potensi karhutla sekaligus memastikan peringatan HDA ke-21 berlangsung aman, tertib, khidmat, dan lancar.
Menurutnya, kondisi cuaca harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Berdasarkan prediksi BMKG, Aceh memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga September 2026, dengan potensi fenomena El Nino dalam kategori lemah.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran, khususnya di wilayah dengan lahan kering, gambut, perkebunan, kawasan hutan, serta semak belukar.
Kapolda mengungkapkan, berdasarkan data periode Januari hingga Juli 2026, luas hutan dan lahan yang terbakar di Aceh telah mencapai lebih dari 291,1 hektare.
Titik kebakaran terbanyak tercatat berada di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Utara.
“Jangan sampai kita baru bertindak setelah api membesar. Pencegahan harus dimulai sebelum api muncul, deteksi harus dilakukan sebelum kebakaran meluas, dan penanganan harus dilaksanakan secepat mungkin ketika terjadi kebakaran,” tegas Ruddi.
Ia menegaskan, karhutla merupakan ancaman bersama yang membutuhkan keseriusan, kecepatan, ketegasan, serta kolaborasi seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, pendekatan terhadap karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi. Pencegahan, pemantauan wilayah rawan, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum harus dilakukan secara berkesinambungan.
“Karhutla ini ancaman bersama. Penanganannya memerlukan keseriusan, kecepatan, ketegasan, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa,” ujarnya.
21 Tahun Perdamaian Aceh
Selain persoalan karhutla, apel tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan kesiapan pengamanan peringatan Hari Damai Aceh yang akan berlangsung pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Tanggal tersebut menjadi salah satu momentum bersejarah bagi masyarakat Aceh karena menandai 21 tahun perjalanan perdamaian setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Peringatan HDA tahun ini mengusung tema “Pelaksanaan Penyelesaian Konflik secara Damai, Menyeluruh, Berkelanjutan dan Bermartabat dalam Kerangka NKRI.”
Kapolda menilai tema tersebut memiliki makna mendalam karena perdamaian bukan hanya ditandai dengan tidak adanya konflik bersenjata, tetapi juga bagaimana seluruh elemen masyarakat menjaga keharmonisan, memperkuat persatuan, menghormati perbedaan, dan memastikan masyarakat dapat hidup aman serta damai.
“Bagi Polri, tugas kita menjaga agar rangkaian peringatan HDA berjalan aman dan tertib, dan juga menjaga roh perdamaian itu sendiri. Jangan sampai ada tindakan, ucapan, atau sikap kita yang justru mencederai nilai-nilai perdamaian yang selama ini telah kita jaga,” kata Ruddi.
Ia meminta seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan HDA mengedepankan pendekatan profesional dan humanis.
Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk isu-isu provokatif, juga diminta diperkuat.
Seluruh rangkaian kegiatan, kata dia, harus dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat, sementara masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik dari aparat di lapangan.
Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
Dalam penanganan karhutla, Kapolda menekankan pentingnya memperkuat langkah pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi secara masif, terutama di daerah yang masuk kategori rawan kebakaran.
Bhabinkamtibmas juga diminta dioptimalkan sebagai ujung tombak kepolisian dalam melakukan pencegahan di tingkat desa.
Menurutnya, masyarakat harus menjadi bagian utama dalam sistem pencegahan karena sebagian besar potensi kebakaran dapat ditekan apabila kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran hutan dan lahan terus ditingkatkan.
“Perkuat sinergitas dan soliditas antarinstansi dalam satu gerakan dan satu tujuan, serta tegakkan hukum secara tegas, profesional, dan berkeadilan terhadap setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” pesannya.
Ia juga meminta seluruh unsur yang terlibat membangun koordinasi yang kuat sehingga setiap potensi kebakaran dapat diketahui sedini mungkin dan segera ditangani sebelum meluas.
Kapolda menegaskan bahwa pencegahan karhutla dan pengamanan HDA pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keselamatan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat Aceh.
“Saya percaya, dengan kesungguhan, kedisiplinan, sinergitas, dan kerja keras kita semua, kita mampu mewujudkan Aceh bebas asap, zero karhutla, serta menjadikan HDA tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan memperkokoh persatuan dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.
Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda yang diwakili Kasdam IM Brigjen TNI Dwi Sasongko menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam menjalankan seluruh tugas tersebut.
Menurutnya, penanganan karhutla maupun pengamanan HDA tidak mungkin dibebankan kepada satu institusi.
“Tidak ada tugas dan pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh ‘superman’, tetapi ‘super team’ karena kita saling bekerja sama,” ujarnya.
Dwi mengatakan, apa yang disampaikan Kapolda Aceh sejalan dengan komitmen jajaran TNI dalam membantu Pemerintah Aceh dan masyarakat.
“Kita tadi sangat menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Selaras dengan penyampaian Pangdam, semua kita lakukan dalam rangka membantu Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh, khususnya. Untuk itu, apa yang menjadi penekanan dari Kapolda kita laksanakan dan kita implementasikan di lapangan,” katanya.
Ia mengapresiasi kesiapan seluruh peserta apel dalam menghadapi ancaman karhutla.
Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pencegahan dengan edukasi kepada masyarakat, pengawasan melalui patroli, hingga penindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Seluruh tahapan tersebut hanya dapat berjalan maksimal apabila koordinasi lintas instansi benar-benar terlaksana.
“Semua itu akan dapat terwujud apabila kerja sama lintas instansi dapat terlaksana secara optimal,” ujarnya.
Kondusivitas Aceh Jadi Modal Pemulihan Pascabencana
Dwi juga menyoroti pentingnya kondisi keamanan dan stabilitas Aceh dalam mendukung proses pemulihan pascabencana.
Menurutnya, Aceh saat ini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana. Karena itu, situasi yang damai, kondusif, dan tertib menjadi modal utama agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik.
Pengamanan HDA, kata dia, juga tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keamanan kegiatan, tetapi turut menjaga suasana damai yang telah dibangun selama 21 tahun terakhir.
“Untuk itu, yang pertama jaga kesehatan, jaga kekompakan. Yakinlah, apa yang kita lakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan tetap tegak dalam bingkai NKRI,” katanya.
Ia kemudian menyampaikan salam hormat kepada seluruh peserta apel sekaligus mengingatkan agar seluruh personel melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Salam hormat kepada para peserta apel. Selamat bertugas,” pungkasnya.
Apel gelar pasukan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa menghadapi ancaman karhutla dan menjaga perdamaian Aceh membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh unsur masyarakat dituntut tidak hanya siap ketika persoalan muncul, tetapi juga aktif melakukan pencegahan agar keamanan, ketertiban, dan perdamaian Aceh tetap terjaga.