Jack Libya Sebut JK Dapat Informasi Sampah soal Kericuhan Hari Damai Aceh

BANDA ACEH, Infoaceh.net — Pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait kericuhan pada peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh mendapat respons keras dari Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Zakaria N Yacob alias Bang Jack Libya.

Jack Libya menilai pandangan JK yang menyebut kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, sebagai ekspresi ketidakpuasan internal terhadap kepemimpinan di Aceh terlalu menyederhanakan persoalan.

Menurut Jack Libya, insiden yang terjadi pada Sabtu (15/8/2026), tepat pada momentum 21 tahun penandatanganan MoU Helsinki, seharusnya dilihat dalam konteks perjalanan perdamaian Aceh secara lebih menyeluruh.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang belum sepenuhnya tuntas.

“Jusuf Kalla sebagai salah satu inisiator dan pemegang peran penting perdamaian Aceh lewat Perjanjian Helsinki 21 tahun lalu di Finlandia, dalam komentarnya terhadap kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai 15 Agustus 2026 di Masjid Raya Baiturrahman, seperti mencoba ingin berlepas tangan terhadap apa yang sudah diperjanjikan Indonesia dalam Perjanjian Helsinki,” kata Jack Libya, Ahad (16/8/2026).

Jack Libya mengatakan perdamaian Aceh selama 21 tahun merupakan capaian penting. Namun, menurut dia, keberhasilan mempertahankan situasi tanpa konflik bersenjata tidak berarti seluruh persoalan yang melatarbelakangi perdamaian telah selesai.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah butir dalam kesepakatan Helsinki yang menurutnya belum sepenuhnya direalisasikan.

Salah satu persoalan yang disorot adalah keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Aceh.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan bagian penting dari perjalanan perdamaian yang tidak boleh diabaikan.

Ia menilai evaluasi terhadap MoU Helsinki perlu dilakukan secara terbuka agar berbagai persoalan yang masih menjadi ganjalan dapat diselesaikan melalui mekanisme politik dan dialog.

Bantah Kericuhan Hanya Konflik Internal

Jack Libya juga menolak cara pandang yang menempatkan kericuhan tersebut semata-mata sebagai konflik horizontal atau pertentangan antarsesama kelompok Aceh.

“Jika kericuhan itu memang antarsesama Aceh seperti disinyalir JK, tentu setiap hari akan terjadi kericuhan di Aceh, bukan hanya terjadi di saat Hari Damai Aceh 15 Agustus seperti kemarin,” ujarnya.

Menurut dia, waktu dan tempat terjadinya kericuhan justru memiliki makna politik yang kuat.

Peristiwa tersebut berlangsung pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, ketika masyarakat berkumpul untuk memperingati lahirnya kesepakatan yang mengakhiri konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Karena itu, Jack Libya menilai berbagai ekspresi ketidakpuasan yang muncul pada momentum tersebut seharusnya dibaca sebagai bagian dari evaluasi terhadap perjalanan perdamaian.

“Ini artinya ada ketidakpuasan masyarakat Aceh, termasuk mantan kombatan GAM, terhadap apa yang sudah diperjanjikan Indonesia di Helsinki terhadap Aceh,” katanya.

Perdamaian Bukan Sekadar Tidak Ada Perang

Jack Libya menilai ukuran keberhasilan perdamaian tidak cukup hanya dengan melihat apakah konflik bersenjata kembali terjadi atau tidak.

Menurutnya, perdamaian juga harus menghadirkan keadilan, kepastian politik, kesejahteraan dan pemenuhan berbagai kesepakatan yang telah dibuat.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat Aceh memiliki ekspektasi besar terhadap perdamaian yang lahir dari MoU Helsinki.

Karena itu, setiap persoalan yang masih menyisakan kekecewaan, kata dia, harus dibuka dan diselesaikan, bukan justru disederhanakan sebagai konflik internal.

Sentil JK soal Informasi dari Aceh
Jack Libya kemudian melontarkan kritik tajam terhadap informasi yang menjadi dasar pernyataan JK.

Ia menyayangkan JK sebagai salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian Aceh justru memberikan penilaian yang menurutnya tidak menggambarkan persoalan secara utuh.

“Sayang sekali sebagai salah satu inisiator perdamaian Aceh berkomentar seperti ini dan JK kelihatan mendapat informasi sampah dari Aceh,” pungkas Jack Libya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian paling keras dari kritik Jack Libya terhadap JK.

Ia berharap para tokoh yang memiliki peran dalam proses perdamaian Aceh tidak hanya melihat situasi dari perspektif keamanan dan stabilitas, tetapi juga memahami berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

Sebelumnya, Jusuf Kalla memberikan tanggapan terhadap kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh.
JK menilai insiden tersebut tidak mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh dan tidak ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Menurut JK, persoalan lebih berkaitan dengan dinamika internal di Aceh dan ketidakpuasan sebagian kelompok terhadap kepemimpinan di daerah.

“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” kata JK.

JK mengatakan, selama 21 tahun terakhir, Aceh telah dipimpin oleh sejumlah tokoh yang memiliki latar belakang ekskombatan GAM dan dipilih melalui proses demokrasi.

Namun, menurutnya, tetap ada kemungkinan sebagian kelompok merasa tidak puas terhadap kepemimpinan yang ada.

“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” ujarnya.

JK juga mengingatkan masyarakat Aceh agar tidak membiarkan insiden tersebut mengganggu perdamaian yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.

Menurut JK, perdamaian telah membawa perubahan positif bagi Aceh, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan kebebasan masyarakat.

“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK.

JK juga meminta para pemimpin Aceh segera mengambil langkah untuk meredam situasi dan menyelesaikan persoalan melalui mekanisme damai.

Ia berharap Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wali Nanggroe Aceh ikut mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang.

Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman pada Sabtu (15/8/2026) awalnya berlangsung melalui doa dan zikir bersama.

Namun, suasana berubah setelah muncul aksi pengibaran bendera Bulan Bintang yang kemudian memicu respons aparat keamanan.

Ketegangan meningkat hingga terjadi bentrokan antara massa dan aparat.
Laporan mengenai peristiwa tersebut menyebut bendera Merah Putih di salah satu tiang kemudian diturunkan dan digantikan dengan bendera Bulan Bintang. Situasi selanjutnya berkembang menjadi kericuhan yang melibatkan massa dan aparat keamanan.

Peristiwa itu menjadi sorotan luas karena terjadi tepat pada tanggal 15 Agustus, hari yang menandai 21 tahun penandatanganan MoU Helsinki.

Pengibaran bendera Bulan Bintang juga kembali membuka perdebatan lama mengenai simbol Aceh.

Persoalan tersebut selama bertahun-tahun berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh serta perdebatan mengenai desain bendera yang memiliki kemiripan dengan simbol GAM.

Pernyataan JK dan kritik Jack Libya akhirnya memperlihatkan adanya dua perspektif dalam membaca kericuhan Hari Damai Aceh.

JK melihat insiden tersebut sebagai dinamika internal yang dipicu ketidakpuasan sebagian kelompok dan tidak mewakili mayoritas masyarakat Aceh.

Sementara Jack Libya melihat kericuhan tersebut sebagai momentum untuk kembali mempertanyakan berbagai persoalan yang belum tuntas dalam implementasi perdamaian.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan Aceh.

Sebab, setelah 21 tahun perdamaian, tantangan Aceh bukan hanya bagaimana mencegah kembalinya konflik bersenjata, tetapi juga bagaimana memastikan seluruh komitmen perdamaian benar-benar dirasakan masyarakat.

Kericuhan di tengah peringatan Hari Damai Aceh akhirnya menjadi semacam alarm politik bahwa masih terdapat persoalan yang membutuhkan ruang dialog.

Apakah persoalan tersebut semata-mata konflik internal sebagaimana dinilai JK, atau merupakan akumulasi ketidakpuasan terhadap implementasi MoU Helsinki sebagaimana disampaikan Jack Libya, tentu membutuhkan pembahasan yang lebih terbuka dan tidak terburu-buru.
Yang terpenting, perbedaan pandangan tersebut tidak berkembang menjadi konflik baru.