Kerusuhan 15 Agustus, Pemerintah Didesak Evaluasi Pejabat Intelijen Aceh

BANDA ACEH, Infoaceh.net — Kerusuhan yang terjadi pada momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh pada 15 Agustus 2026 dinilai sebagai persoalan serius yang tidak cukup hanya diselesaikan dengan penindakan di lapangan.

Pemerintah didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem deteksi dini, koordinasi intelijen, hingga pola pengamanan di Aceh.

Sorotan tersebut disampaikan Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kinerja unsur intelijen yang memiliki tanggung jawab strategis dalam membaca potensi kerawanan di Aceh.

Bahkan, apabila evaluasi menemukan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi deteksi dini dan koordinasi yang berkontribusi terhadap terjadinya kerusuhan, ia meminta pemerintah tidak ragu mengambil tindakan terhadap pejabat terkait, termasuk Kabinda Aceh, Dirintelkam Polda Aceh dan Asintel Kodam Iskandar Muda.

“Ini bukan persoalan mencari kambing hitam. Ini soal pertanggungjawaban. Kalau momentum yang sangat sensitif seperti 15 Agustus berakhir dengan kerusuhan, maka harus ada evaluasi terhadap pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam sistem deteksi dini dan koordinasi intelijen,” kata Muhammad Hasbar Kuba dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, peringatan Hari Damai Aceh bukan agenda yang muncul secara tiba-tiba. Setiap 15 Agustus merupakan momentum tahunan yang memiliki dimensi sejarah, sosial dan politik yang sangat kuat bagi Aceh.

Karena itu, potensi kerawanan semestinya telah dipetakan jauh sebelum kegiatan berlangsung.

“Intelijen seharusnya bekerja sebelum peristiwa terjadi. Kalau informasi sudah ada tetapi tidak ditindaklanjuti, berarti ada persoalan koordinasi. Kalau informasi tidak tersedia, berarti sistem deteksi dininya yang harus dipertanyakan,” ujarnya.

Jangan Hanya Evaluasi Aparat di Lapangan

Hasbar menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada massa maupun aparat yang berada di lokasi ketika kerusuhan terjadi. Pemerintah perlu membongkar seluruh rantai pengambilan keputusan, mulai dari proses pengumpulan informasi, analisis, penyampaian laporan kepada pimpinan, hingga langkah mitigasi yang dilakukan sebelum situasi berkembang.

“Jangan hanya bertanya siapa yang berada di lapangan ketika kerusuhan terjadi. Kita juga harus bertanya, apa yang sudah diketahui sebelum kerusuhan terjadi dan mengapa informasi tersebut tidak mampu mencegah eskalasi,” katanya.

Ia menilai koordinasi antara unsur intelijen, kepolisian, TNI dan pemerintah daerah juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi.

Sebab, menurutnya, sistem keamanan yang efektif bukan hanya bergantung pada jumlah personel yang diterjunkan, tetapi juga pada kualitas informasi dan kemampuan mengambil keputusan secara cepat berdasarkan informasi tersebut.

Hasbar juga meminta pemerintah membuka seluruh kemungkinan dalam membaca kerusuhan 15 Agustus, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan situasi untuk membangun persepsi negatif terhadap Aceh.

“Jangan-jangan kita hanya melihat pelaku di lapangan, tetapi lupa bertanya siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini. Apakah ada pihak yang sengaja memanfaatkan momentum 15 Agustus untuk kembali membangun persepsi bahwa Aceh tidak stabil?” ujarnya.

Namun, ia menegaskan pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa kerusuhan merupakan operasi kontra-intelijen.

“Saya tidak mengatakan ini pasti operasi kontra-intelijen. Itu harus dibuktikan. Tetapi dalam perspektif intelijen, semua kemungkinan harus diuji, termasuk kemungkinan adanya aktor yang sengaja mendorong eskalasi untuk menciptakan persepsi tertentu,” katanya.

Menurutnya, dugaan mengenai adanya aktor tertentu tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan tanpa bukti. Namun, kemungkinan tersebut juga tidak semestinya ditutup sebelum seluruh fakta dan informasi dianalisis secara menyeluruh.

Jangan Sampai Aceh Kembali Dicap Tidak Stabil

Hasbar mengingatkan, jika kerusuhan 15 Agustus kemudian membentuk persepsi bahwa Aceh kembali menjadi daerah yang tidak stabil, dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Ia meminta pemerintah pusat tidak menggeneralisasi tindakan segelintir pihak sebagai gambaran masyarakat Aceh secara keseluruhan.

“Jangan sampai tindakan segelintir orang membuat kepercayaan Presiden Prabowo terhadap masyarakat Aceh ikut tergerus. Masyarakat Aceh secara umum telah memilih dan menjaga perdamaian selama 21 tahun. Jangan karena ulah segelintir pihak, seluruh Aceh mendapatkan stigma,” tegasnya.

Menurutnya, Aceh telah melewati perjalanan panjang sejak perdamaian ditandatangani. Karena itu, stabilitas yang telah dibangun selama dua dekade tidak boleh rusak akibat kegagalan membaca dinamika di lapangan.

Minta Pejabat Intelijen Dicopot Jika Terbukti Gagal

Hasbar kembali menegaskan tuntutannya agar pejabat intelijen terkait dievaluasi secara objektif.

Ia menyebut pencopotan bukan semata-mata bentuk hukuman, tetapi dapat menjadi konsekuensi administratif apabila pemeriksaan menemukan adanya kegagalan serius dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab.

“Kalau hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan dalam deteksi dini, koordinasi atau mitigasi sehingga kerusuhan tidak dapat dicegah, maka pemerintah harus berani mengambil tindakan. Kabinda, Dirintelkam dan Asintel Kodam harus dievaluasi, dan jika terbukti gagal, saya meminta mereka dicopot,” katanya.

Ia menegaskan tuntutan tersebut bukan bentuk politisasi terhadap institusi keamanan, melainkan bagian dari prinsip pertanggungjawaban pejabat yang memegang fungsi strategis dalam menjaga stabilitas daerah.

“Negara tidak boleh hanya meminta masyarakat menjaga perdamaian. Institusi negara juga harus menunjukkan bahwa sistemnya bekerja. Kalau sistem gagal, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Tidak Salah Membaca Aceh

Hasbar juga meminta pemerintah membedakan berbagai bentuk persoalan yang muncul dalam peristiwa 15 Agustus. Menurutnya, tindakan individu, konflik antarkelompok, aspirasi politik, pelanggaran hukum dan ancaman keamanan tidak dapat begitu saja dipukul rata sebagai satu persoalan.

“Pemerintah harus mampu membedakan antara tindakan individu, konflik internal kelompok, aspirasi politik, pelanggaran hukum dan ancaman nyata terhadap negara. Jangan semuanya dipukul rata sebagai persoalan keamanan Aceh,” katanya.

Ia menilai pendekatan yang keliru justru berpotensi memperlebar jarak antara masyarakat dan pemerintah.

“Perdamaian Aceh tidak boleh hanya dirayakan setiap 15 Agustus, tetapi harus terus dijaga melalui kepercayaan, komunikasi politik dan kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Hasbar berharap setiap dugaan provokasi maupun aktor yang sengaja memainkan situasi dapat diungkap berdasarkan fakta dan proses hukum yang transparan.

“Aceh tidak membutuhkan kecurigaan baru. Aceh membutuhkan kepercayaan. Jika ada provokasi, ungkap. Jika ada aktor yang memainkan situasi, bongkar. Jika intelijen gagal, evaluasi dan ambil tindakan. Tetapi jangan biarkan masyarakat Aceh menjadi korban dari kegagalan membaca sebuah situasi politik,” tegasnya.

Ia menilai peristiwa 15 Agustus seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak, bukan justru menjadi pintu masuk bagi munculnya kembali ketegangan politik dan keamanan di Aceh.

“Jangan sampai kita salah membaca Aceh. Karena ketika negara salah membaca Aceh, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan satu hari, tetapi kepercayaan dan perdamaian yang telah dibangun selama 21 tahun,” pungkasnya.