Taufik Pegang Kendali Birokrasi Pemerintah Aceh, Sosok Komunikatif Diharap Redam Ego Sektoral

BANDA ACEH, Infoaceh.net — Penunjukan Taufik ST MSi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyegarkan kembali kinerja birokrasi Pemerintah Aceh.

Taufik dipercaya menggantikan M. Nasir Syamaun yang kini mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Penunjukan tersebut mendapat apresiasi dari analis kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Nasrul Zaman. Menurutnya, Taufik memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan tugas sebagai pengendali administrasi pemerintahan Aceh.

Nasrul mengatakan, posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif. Sekda memiliki peran strategis dalam memastikan koordinasi antar-Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) berjalan efektif serta kebijakan gubernur dan wakil gubernur dapat diterjemahkan menjadi program yang konkret.

“Penunjukan Taufik merupakan langkah strategis dan tepat untuk menyegarkan kembali komando birokrasi di Pemerintah Aceh,” kata Nasrul, Senin (24/8).

Nasrul menilai Taufik memiliki modal pengalaman yang cukup lengkap. Sebelum dipercaya sebagai Plt Sekda Aceh, Taufik pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Aceh.

Di antaranya pernah memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, kemudian dipercaya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tenggara, serta terakhir menjabat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh.

Menurut Nasrul, pengalaman tersebut membuat Taufik memahami berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi, regulasi, pembangunan infrastruktur hingga persoalan tata ruang dan permukiman.

“Dari sisi kualifikasi teknokratis, rekam jejak kepangkatan, pengalaman administrasi serta kapasitas kepemimpinannya sudah teruji di sejumlah posisi strategis,” ujarnya.

Ia menyebut pengalaman menjadi Pj kepala daerah juga memberikan nilai tambah. Sebab, seorang pejabat yang pernah berada di posisi tersebut dituntut memahami koordinasi lintas sektor dan mengambil keputusan dalam berbagai situasi pemerintahan.

Selain pengalaman birokrasi, Nasrul menilai karakter personal Taufik menjadi salah satu keunggulan yang dapat mendukung tugasnya sebagai Plt Sekda.

Taufik dinilai memiliki gaya komunikasi yang terbuka, inklusif dan mudah membangun hubungan dengan berbagai pihak.

Karakter tersebut, menurut Nasrul, sangat dibutuhkan dalam posisi Sekda karena jabatan tersebut menjadi salah satu simpul utama koordinasi pemerintahan.

“Sekda harus mampu menjadi jembatan antara pimpinan daerah dengan seluruh perangkat pemerintahan. Karena itu, kemampuan komunikasi dan membangun hubungan kerja sangat penting,” katanya.

Nasrul berharap karakter komunikatif tersebut dapat membantu Pemerintah Aceh mengurangi ego sektoral di antara SKPA.

Menurutnya, ego sektoral dapat menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan program pembangunan apabila masing-masing perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.

“Keteladanan dan keterbukaan Taufik diharapkan dapat mengikis ego sektoral yang selama ini kerap menjadi penyumbat akselerasi program kerja daerah,” ujar Nasrul.

Nasrul menegaskan, tantangan Taufik sebagai Plt Sekda tidak ringan. Ia harus memastikan birokrasi tetap berjalan efektif di tengah berbagai agenda pembangunan yang sedang dikerjakan Pemerintah Aceh.

Menurutnya, Sekda harus mampu memastikan kebijakan yang telah ditetapkan gubernur dan wakil gubernur tidak berhenti di tingkat perencanaan, tetapi benar-benar diterjemahkan oleh seluruh SKPA dalam bentuk program yang terukur.

“Sekda harus menjadi penggerak birokrasi. Jangan sampai program pemerintah hanya bagus di atas kertas, tetapi lambat ketika masuk dalam pelaksanaan,” katanya.

Ia juga menilai koordinasi antara SKPA, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda dan pemerintah pusat harus diperkuat.

Hal itu penting mengingat banyak program strategis Aceh membutuhkan dukungan lintas sektor serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Nasrul juga menyoroti wawasan dan jaringan komunikasi Taufik dengan pemerintah pusat.

Menurutnya, kemampuan menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta dapat menjadi modal penting dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan Aceh.

“Selain kemampuan internal birokrasi, Aceh membutuhkan figur yang mampu membangun komunikasi efektif dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia berharap Taufik dapat memanfaatkan pengalaman dan jaringan tersebut untuk memperkuat koordinasi terkait program pembangunan, dukungan anggaran maupun berbagai agenda strategis Aceh.

Menurut Nasrul, hubungan yang baik dengan pemerintah pusat harus diikuti kemampuan menyusun agenda daerah secara terukur agar kepentingan Aceh dapat diperjuangkan secara efektif.

Nasrul juga menilai hubungan kerja antara Taufik dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menjadi faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya, Sekda harus memiliki komunikasi yang harmonis dengan kepala daerah karena posisi tersebut merupakan penghubung penting antara keputusan politik kepala daerah dan implementasi teknokratis birokrasi.

“Chemistry antara pimpinan daerah dan Sekda sangat penting. Kebijakan gubernur dan wakil gubernur harus bisa diterjemahkan secara cepat dan tepat oleh birokrasi,” katanya.

Ia berharap komunikasi tersebut tidak hanya berlangsung pada level pimpinan, tetapi juga diteruskan ke seluruh jajaran pemerintahan.

Dengan demikian, setiap SKPA memiliki pemahaman yang sama terhadap target dan prioritas pembangunan Aceh.

Nasrul mengatakan, penunjukan Taufik juga datang pada momentum ketika Pemerintah Aceh menghadapi berbagai pekerjaan besar.

Mulai dari percepatan pembangunan, pemulihan pascabencana, peningkatan pelayanan publik, optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi pembangunan hingga penyelesaian berbagai program strategis daerah.

Karena itu, ia berharap Taufik tidak sekadar menjalankan fungsi administratif sebagai Plt Sekda, tetapi mampu menjadi dinamisator dan akselerator birokrasi.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah birokrasi yang bergerak cepat, tidak terjebak ego sektoral dan mampu merespons kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan Taufik nantinya tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan mempercepat pelaksanaan program dan memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik.

“Ukuran akhirnya adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari kerja pemerintah. Kalau birokrasi semakin solid, koordinasi semakin cepat dan pelayanan semakin baik, maka itu menjadi indikator bahwa komando birokrasi berjalan efektif,” ujar Nasrul.

Ia pun berharap penunjukan Taufik menjadi awal dari penguatan kembali soliditas birokrasi Aceh.

“Penunjukan ini membawa harapan baru bagi terwujudnya tata kelola birokrasi yang cepat, responsif, berintegritas dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.