Akses ke Gayo Lues Terganggu Pascabencana, Dek Fad Minta Kementerian PU Prioritaskan 8 Infrastruktur

JAKARTA, Infoaceh.net – Akses transportasi dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Gayo Lues yang terdampak bencana hidrometeorologi menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh.

Untuk mempercepat pemulihan, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fad) bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan pembangunan infrastruktur permanen di Gayo Lues, khususnya jalan dan jembatan yang menjadi akses vital masyarakat.

Dek Fad mengatakan, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat.

“Memperkuat sinergi sangat penting untuk mempercepat pergerakan pemulihan daerah yang terdampak bencana,” kata Dek Fad.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Kementerian PU, Pemerintah Aceh dan Pemkab Gayo Lues memaparkan sejumlah titik infrastruktur yang dinilai mendesak untuk segera ditangani secara permanen.

Delapan infrastruktur tersebut diusulkan menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan konektivitas masyarakat, distribusi logistik serta kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial.

“Kami mengusulkan demi pemulihan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan keselamatan masyarakat Gayo Lues,” ujar Dek Fad.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur pascabencana tidak cukup hanya dengan penanganan darurat. Infrastruktur yang dibangun kembali harus memiliki ketahanan sehingga mampu mendukung mobilitas masyarakat dalam jangka panjang.

“Infrastruktur yang tangguh merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap Kementerian PU dapat segera merespons usulan ini,” katanya.

Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan, kerusakan dan gangguan terhadap akses transportasi memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.

Jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian daerah, terutama bagi masyarakat yang mengandalkan akses tersebut untuk mengangkut hasil pertanian, memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menjalankan aktivitas pendidikan, kesehatan dan sosial.

“Karena itu, pascabencana hidrometeorologi, akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama kami, agar masyarakat Gayo Lues bisa kembali beraktivitas dengan aman dan lancar,” ujar Suhaidi.

Suhaidi menegaskan, pemerintah daerah telah melakukan penanganan darurat secara bertahap. Namun, penanganan tersebut harus segera dilanjutkan dengan pembangunan permanen.

“Penanganan darurat sudah berjalan bertahap. Namun, pembangunan permanen perlu segera dimulai agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terus terhambat,” katanya.

Menurut Suhaidi, pembangunan permanen juga menjadi penting karena sejumlah akses yang terdampak bencana merupakan jalur strategis bagi masyarakat Gayo Lues.

Usulan pembangunan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari dua kali kunjungan Wakil Presiden ke Gayo Lues.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden melihat langsung kondisi infrastruktur yang terdampak bencana sekaligus menerima gambaran mengenai kebutuhan mendesak masyarakat dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah kemudian membawa kebutuhan tersebut ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembangunan.

Pertemuan di Kementerian PU diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur permanen di wilayah yang terdampak.

Pemprov Aceh dan Pemkab Gayo Lues menilai dukungan pemerintah pusat sangat penting mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur pascabencana membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar.

Adapun delapan infrastruktur strategis yang diusulkan untuk dipercepat pembangunan permanennya terdiri dari tujuh jembatan dan satu ruas jalan.

Pertama, Jembatan Aih Bobo dengan bentang 80 meter.

Kedua, Jembatan Kendawi dengan bentang 80 meter.

Ketiga, Jembatan Rerebe di Kecamatan Tripe Jaya dengan bentang 180 meter.

Keempat, Jembatan Pintu Rime dengan bentang 180 meter.

Kelima, Jembatan Atu Peltak Penomon Jaya dengan bentang 80 meter.

Keenam, Jembatan Simpang Kenyaran–Aih Ilang dengan bentang 80 meter.

Ketujuh, Jembatan Lesten dengan bentang 120 meter.

Kedelapan, pembangunan Jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer.

Seluruh infrastruktur tersebut dinilai memiliki posisi strategis dalam membuka kembali akses masyarakat dan memperkuat konektivitas antarkawasan di Gayo Lues.

Pemerintah Aceh berharap Kementerian PU dapat memberikan perhatian dan memprioritaskan usulan tersebut dalam program pembangunan infrastruktur pascabencana.

Percepatan pembangunan tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan kondisi jalan dan jembatan seperti sebelum bencana, tetapi juga memastikan infrastruktur yang dibangun lebih aman dan mampu menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Dengan kembali normalnya akses transportasi, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial tanpa hambatan berkepanjangan.

Pemprov Aceh dan Pemkab Gayo Lues juga berharap koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat sehingga proses pemulihan tidak berhenti pada tahap tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga pembangunan kembali infrastruktur secara permanen.

Bagi masyarakat Gayo Lues, pemulihan jalan dan jembatan bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas sehari-hari, distribusi kebutuhan pokok, pelayanan publik serta pergerakan ekonomi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah berharap delapan infrastruktur yang telah diusulkan tersebut dapat segera mendapat tindak lanjut dan dukungan nyata dari pemerintah pusat.