BPK Mulai Audit Kinerja Pemerintah Aceh, Dana Pendidikan hingga Ketahanan Energi Diperiksa
BANDA ACEH, Infoaceh.net – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Aceh mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan kinerja terhadap Pemerintah Aceh.
Dua sektor strategis menjadi fokus pemeriksaan, yakni pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan dukungan pemerintah daerah terhadap ketahanan energi nasional.
Pemeriksaan tersebut ditandai dengan entry meeting antara tim BPK RI dan Pemerintah Aceh yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (31/8/2026).
Pertemuan diikuti Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taufik ST MSi bersama jajaran pejabat Pemerintah Aceh dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Ada dua objek utama yang akan diperiksa BPK RI. Pertama, pemeriksaan pendahuluan kinerja mengenai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan BOSP untuk menunjang pemenuhan layanan pendidikan selama 2025 hingga Semester I 2026.
Kedua, pemeriksaan pendahuluan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional selama Tahun Anggaran 2025 hingga Semester I Tahun Anggaran 2026.
Pemeriksaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi, tetapi juga diarahkan untuk melihat efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam pertemuan tersebut, Plt Sekda Aceh Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap mendukung proses pemeriksaan BPK RI. Ia meminta seluruh SKPA yang berkaitan dengan objek pemeriksaan memberikan data dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa.
“Pemerintah Aceh memberikan support terhadap pemeriksaan ini. Tim kami akan menyiapkan apa yang diperlukan,” ujar Taufik.
Ia berharap proses pemeriksaan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh.
“Kami berharap pemeriksaan ini dapat memberikan masukan, wawasan, dan saran untuk perbaikan kinerja Pemerintah Aceh ke depan,” katanya.
Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI Muhammad Husni mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk menilai efektivitas program dan langkah yang telah ditempuh pemerintah daerah.
Untuk sektor pendidikan, BPK akan melihat upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan BOSP agar dapat berkontribusi terhadap pemenuhan layanan pendidikan.
Sedangkan pada sektor energi, pemeriksaan diarahkan pada upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional, termasuk pengembangan energi baru terbarukan serta konservasi energi.
Dua sektor tersebut memiliki posisi strategis dalam pembangunan Aceh. Pengelolaan BOSP berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan pendidikan, sementara ketahanan energi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.
Karena itu, hasil pemeriksaan BPK RI nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret terhadap kebijakan dan pelaksanaan program Pemerintah Aceh.
Muhammad Husni juga meminta dukungan Pemerintah Aceh dan SKPA terkait agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan.
Entry meeting tersebut turut dihadiri Asisten I Sekda Aceh Syakir, Asisten II Sekda Aceh Ir T Robby Irza, Asisten III Sekda Aceh Dr A Murtala MSi, Kepala BPKA Muhammad Diwarsyah, Kepala Inspektorat Aceh Abubakar serta kepala SKPA terkait lainnya.
Pemeriksaan pendahuluan ini selanjutnya menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program Pemerintah Aceh pada sektor pendidikan dan energi telah berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.