Mahasiswa USK Demo Kantor Gubernur Aceh, Protes Lambannya Penanganan Pascabencana

BANDA ACEH, Infoaceh.net — Ratusan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026). Mereka mendesak Pemerintah Aceh memperjelas dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.

Aksi tersebut menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap penanganan pascabencana yang dinilai belum maksimal. Hampir 10 bulan setelah bencana, mahasiswa masih menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih, fasilitas pendidikan yang rusak, fasilitas kesehatan hingga persoalan transparansi dan serapan anggaran.

Massa mahasiswa tiba di kawasan Kantor Gubernur Aceh sekitar pukul 15.15 WIB setelah berjalan dari kawasan Simpang Taman Sulthanah Safiatuddin.

Setibanya di kompleks Kantor Gubernur Aceh, massa sempat tertahan di depan gerbang yang telah dijaga aparat keamanan gabungan.

Mahasiswa kemudian menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap proses pemulihan Aceh pascabencana.

Salah satu tulisan yang mencolok berbunyi, “Rehab Rekon Aceh Hanya Bersifat Simbolis.”

Tidak lama kemudian, aparat memberikan izin kepada massa untuk masuk ke halaman Kantor Gubernur Aceh. Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian. Sejumlah kendaraan pengendali massa, termasuk kendaraan water cannon, juga terlihat disiagakan di sekitar lokasi.

Mahasiswa menilai waktu hampir 10 bulan seharusnya cukup untuk menunjukkan perkembangan nyata dalam proses pemulihan pascabencana.

Namun, menurut mereka, sejumlah persoalan mendasar masih ditemukan di lapangan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bencana yang terjadi pada 25–26 November 2025 berdampak luas terhadap masyarakat Aceh. Kerusakan tidak hanya menyentuh permukiman warga, tetapi juga infrastruktur publik, jalan, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Mahasiswa meminta pemerintah tidak menjadikan proses rehab-rekon sebatas laporan administratif dan seremonial, sementara masyarakat terdampak masih menghadapi kerusakan fasilitas dasar.

Mereka juga menuntut adanya informasi yang lebih terbuka mengenai program, lokasi kegiatan, nilai anggaran, progres pekerjaan hingga target penyelesaian setiap proyek rehab-rekon.

Ketua BEM USK dalam aksi tersebut menyampaikan hasil observasi mahasiswa di sejumlah daerah terdampak bencana.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Gayo Lues.

Dari hasil pemantauan mahasiswa, masih ditemukan infrastruktur dan sarana pendidikan yang terdampak bencana namun belum seluruhnya tertangani.

Mahasiswa menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis semata. Kerusakan fasilitas pendidikan berpotensi mengganggu proses belajar-mengajar dan secara langsung memengaruhi anak-anak serta masyarakat di wilayah terdampak.

Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan pemulihan sekolah dan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama.

Transparansi Anggaran Dipertanyakan

Kritik juga diarahkan pada aspek pengelolaan anggaran rehab-rekon.

Ketua BEM Fakultas Teknik USK mempertanyakan transparansi anggaran yang digunakan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Mahasiswa meminta pemerintah membuka data penggunaan anggaran secara lebih transparan agar masyarakat dapat mengetahui ke mana dana publik dialokasikan.

Menurut mereka, keterbukaan informasi menjadi penting karena nilai anggaran pemulihan pascabencana sangat besar dan melibatkan berbagai sumber pembiayaan.

Publik, kata mereka, tidak cukup hanya diberi informasi bahwa program rehab-rekon sedang berjalan. Pemerintah perlu menjelaskan secara konkret program apa yang dikerjakan, siapa pelaksananya, berapa anggarannya, bagaimana progresnya dan kapan pekerjaan tersebut selesai.

Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.

Mahasiswa menilai pemulihan layanan kesehatan harus menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi pascabencana.

Masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana tetap membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak, sementara kerusakan fasilitas dan infrastruktur dapat menghambat akses mereka terhadap layanan medis.

Mahasiswa juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang berkaitan dengan penanganan dampak bencana.

Mereka meminta pemerintah menjelaskan persoalan tersebut secara terbuka, terutama jika rendahnya serapan anggaran berpotensi menghambat pemulihan masyarakat.

Aksi mahasiswa USK tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pascabencana belum selesai hanya karena fase tanggap darurat telah berakhir.

Ketika masyarakat masih menemukan sekolah yang rusak, fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya pulih dan infrastruktur yang membutuhkan penanganan, maka ukuran keberhasilan rehab-rekon tidak cukup hanya dilihat dari jumlah rapat, dokumen perencanaan maupun anggaran yang telah dialokasikan.

Ukuran keberhasilan seharusnya terlihat langsung di lapangan: apakah rumah masyarakat sudah kembali layak huni, apakah anak-anak sudah dapat belajar dalam fasilitas yang aman, apakah layanan kesehatan kembali normal, apakah jalan dan jembatan sudah berfungsi, serta apakah masyarakat terdampak benar-benar merasakan manfaat dari anggaran pemulihan.

Karena itu, tuntutan mahasiswa mengenai transparansi dan percepatan rehab-rekon menjadi penting untuk dijawab dengan data dan progres yang terukur.

Pemerintah Aceh kini menghadapi tantangan membuktikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar simbolis, melainkan benar-benar menghadirkan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Aksi mahasiswa USK juga menjadi pengingat bahwa pengawasan publik terhadap dana dan program pascabencana tidak boleh berhenti.

Justru ketika memasuki tahap rehab-rekon dengan nilai anggaran besar dan melibatkan banyak instansi, transparansi, akuntabilitas serta keterlibatan masyarakat menjadi semakin penting.