Partai Aceh Gelar Rapim Tanpa Kehadiran Mualem, Targetkan 40 Kursi DPRA

Banda Aceh, Infoaceh.net – Partai Aceh (PA) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Ban Sigom Aceh Tahun 2026 di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Jumat (18/9/2026).

Rapim yang berlangsung pada 18–20 September 2026 tersebut menjadi forum konsolidasi internal, evaluasi kinerja organisasi, sekaligus pembahasan arah perjuangan politik Partai Aceh menghadapi agenda politik mendatang.

Kegiatan itu diikuti sekitar 326 peserta yang terdiri atas pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aceh, pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah se-Aceh, bupati dan wali kota yang diusung Partai Aceh, anggota DPRA dan DPRK dari Fraksi PA, serta organisasi sayap partai.

Ketua Panitia Rapim, Teuku Rasyidin, mengatakan forum tersebut diarahkan untuk memperkuat konsolidasi kader sekaligus mengevaluasi kinerja Partai Aceh.

“Rapim ini bertujuan untuk memperkuat konsolidasi kader partai serta mengevaluasi kinerja Partai Aceh,” kata Rasyidin dalam pembukaan kegiatan.

Peserta Rapim kemudian dibagi ke dalam tiga komisi. Komisi I terdiri atas pimpinan KPA wilayah, Komisi II diikuti pimpinan DPP dan DPW Partai Aceh, sedangkan Komisi III melibatkan unsur anggota dan organisasi sayap partai.

Salah satu agenda yang mencuat dalam Rapim tersebut adalah target Partai Aceh untuk memperoleh 40 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada pemilu 2029 mendatang atau meningkat 100 persen dari perolehan kursi saat ini.

Target tersebut menjadi bagian dari pembahasan strategi politik dan penguatan organisasi Partai Aceh.

Ketua DPRA yang juga Bendahara Umum Partai Aceh, Zulfadhli atau Abang Samalanga, mengatakan Rapim 2026 bukan sekadar agenda rutin organisasi.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan kembali pandangan, langkah dan arah perjuangan politik Partai Aceh.

“Ini bukan konsolidasi biasa, kita menyatukan kembali pandangan dan arah perjuangan politik Partai Aceh,” ujar Zulfadhli.

Ia menegaskan setiap keputusan politik partai harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Menurut Zulfadhli, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pembangunan, pendidikan yang lebih baik serta kebijakan yang memberi perhatian kepada petani, nelayan, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, pemuda, perempuan dan kelompok masyarakat lainnya.

“Semakin besar amanah yang kita terima, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita jalankan,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh Aiyub Abbas atau Abuwa, dalam pembukaan Rapim juga mengingatkan seluruh kader agar menjaga kekompakan dan menghindari konflik internal.

Salah satu yang disorot adalah persoalan perebutan jabatan di tingkat DPW.

Abuwa meminta persoalan kepengurusan di tingkat wilayah diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah sebelum diajukan kepada DPP untuk mendapatkan pengesahan.

“Saya berharap di wilayah tidak ribut-ribut untuk mendapat jabatan. Mari duduk bersama di wilayah, tentukan siapa yang terbaik untuk memimpin DPW, baru kemudian bawa ke DPP untuk di-SK-kan. Jangan ribut-ribut,” kata Abuwa.

Menurut dia, kekompakan menjadi salah satu modal penting Partai Aceh dalam menjalankan agenda organisasi dan perjuangan politik di seluruh Aceh.

Dalam Rapim tersebut, Ketua Umum DPP Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem tidak hadir. Menurut Abuwa, Mualem sedang menjalani pengobatan di luar negeri sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan secara langsung.

Mualem disebut telah menyerahkan kepada jajaran pengurus untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal partai melalui forum Rapim.

Abuwa juga menyampaikan bahwa Mualem terus berupaya memperjuangkan penyelesaian sejumlah poin dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ia mengajak seluruh kader untuk mendukung upaya tersebut agar berbagai hal yang masih menjadi tuntutan Aceh dapat memperoleh penyelesaian dari pemerintah pusat.

Rangkaian kegiatan Rapim juga dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota legislatif dari Fraksi Partai Aceh.

Bimtek tersebut diikuti 20 anggota DPRA dan 115 anggota DPRK kabupaten/kota. Jumlah peserta tersebut sebelumnya juga tercatat dalam kegiatan Bimtek Partai Aceh yang digelar di Bireuen pada Juli 2026 sebagai bagian dari program penguatan kapasitas kader legislatif.

Kegiatan Bimtek diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kader yang menjalankan tugas di lembaga legislatif sekaligus memperkuat kesamaan arah kebijakan dan disiplin organisasi.

Dengan adanya Rapim dan Bimtek, Partai Aceh berupaya menggabungkan evaluasi organisasi dengan penguatan kapasitas kader yang saat ini berada di parlemen maupun pemerintahan daerah.

Rapim Partai Aceh berlangsung ketika partai tersebut menghadapi sejumlah agenda politik dan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Aceh.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi Partai Aceh di Bireuen pada Juli 2026, sejumlah kader telah membahas persoalan implementasi MoU Helsinki, penguatan UUPA, pengelolaan sumber daya alam, persoalan pertambangan, hingga penguatan koordinasi antara DPRA dan DPRK.

Dalam forum tersebut, isu mengenai kekuatan politik dalam mengawal UUPA juga menjadi salah satu pembahasan. Sejumlah peserta mendorong agar anggota legislatif dari Partai Aceh lebih aktif mengawal kepentingan Aceh melalui lembaga politik.

Isu sumber daya alam juga menjadi perhatian. Sejumlah kader mempertanyakan manfaat aktivitas pertambangan bagi masyarakat lokal serta meminta adanya data yang lebih lengkap mengenai izin pertambangan di Aceh.

Zulfadhli dalam Rapim kembali menyerukan agar seluruh unsur Partai Aceh memperkuat barisan.

Ia menyebut perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam organisasi. Namun, perbedaan tersebut, menurutnya, harus diselesaikan melalui kebersamaan, etika, aturan organisasi dan kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar amanah politik yang diberikan kepada kader tidak diarahkan untuk kepentingan pribadi.

“Pada akhirnya, amanah yang kita bawa bukan kepentingan pribadi, tetapi untuk masyarakat dan masa depan Aceh,” ujarnya.

Rapim Ban Sigom Aceh 2026 menjadi forum bagi jajaran Partai Aceh untuk membahas hasil evaluasi organisasi, menyusun langkah ke depan serta menyatukan kembali arah perjuangan partai dari tingkat pusat hingga wilayah.

Target perolehan 40 kursi DPRA, penguatan struktur organisasi, penyelesaian persoalan internal, pengawalan kepentingan Aceh serta konsolidasi kader menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam forum tersebut.