Perlu Hadir Ulama Damaikan Perselisihan Kepala Daerah dengan Wakilnya di Pidie Jaya 

PIDIE JAYA, Infoaceh.net — Perselisihan di ruang publik yang melibatkan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Pidie Jaya dinilai membutuhkan jalan keluar yang lebih menyejukkan.

Di tengah dinamika pemerintahan yang menjadi perhatian masyarakat, kehadiran ulama dinilai penting untuk mengambil peran sebagai penengah, pemberi nasihat, sekaligus penjaga keseimbangan moral dan sosial.

Pandangan tersebut disampaikan Drs M Isa Alima, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik Aceh, yang menilai bahwa persoalan antara kepala daerah tidak semestinya terus berlarut hingga menguras energi pemerintahan dan menjadi konsumsi publik.

Menurutnya, Pidie Jaya memiliki sejarah panjang dengan tradisi keulamaan yang kuat. Wilayah Meureudu dan sekitarnya sejak dahulu dikenal memiliki jejak penting dalam perkembangan pendidikan dan kehidupan keislaman di Aceh. Sejumlah sumber sejarah juga mencatat keberadaan ulama dan pusat pendidikan Islam di kawasan tersebut.

“Pidie Jaya bukan daerah yang kekurangan ulama. Justru karena daerah ini memiliki tradisi keulamaan yang kuat, sudah saatnya para ulama mengambil posisi sebagai penyejuk ketika hubungan antarpemimpin mengalami ketegangan,” ujar Isa Alima dalam keterangannya, Jum’at (2/10/2026).

Ia menilai, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bekerja dengan tenang, bukan pemerintahan yang terus dibayangi oleh perselisihan terbuka antarpemegang kekuasaan.

Menurut Isa, apabila persoalan pribadi, politik, atau perbedaan pandangan antara kepala daerah dan wakilnya terus terbawa ke ruang publik, dampaknya tidak berhenti pada kedua pihak.

Kepercayaan masyarakat, efektivitas pemerintahan, pelayanan publik, serta agenda pembangunan juga berpotensi ikut terdampak.

“Yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan dua orang. Yang dipertaruhkan adalah suasana pemerintahan dan masa depan masyarakat Pidie Jaya. Karena itu, harus ada pihak yang mampu menurunkan tensi dan mengembalikan semuanya kepada kepentingan rakyat,” katanya.

Isa menegaskan, kehadiran ulama bukan untuk berpihak kepada salah satu kubu. Justru posisi ulama yang dihormati masyarakat dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan pihak-pihak yang sedang berbeda pandangan.

Ia mendorong para ulama, pimpinan dayah, tokoh masyarakat, dan unsur adat di Pidie Jaya untuk bersama-sama membuka ruang komunikasi yang lebih teduh.

“Ulama tidak perlu masuk untuk memenangkan siapa-siapa. Ulama hadir untuk memenangkan perdamaian, menjaga marwah daerah, dan mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan adalah amanah, bukan ruang untuk mempertahankan ego masing-masing,” tegasnya.

Pidie Jaya sendiri memiliki jejak keulamaan yang kuat. Sejarah Meureudu mencatat peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat, sementara berbagai dayah hingga kini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

Pemerintah Aceh juga pernah mencatat keterlibatan sejumlah ulama karismatik dalam berbagai kegiatan keagamaan di Pidie Jaya.

Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban Konflik Elit

Lebih jauh, Isa mengingatkan bahwa masyarakat Pidie Jaya telah melewati berbagai ujian berat. Bencana alam seperti gempa bumi dan berbagai kejadian hidrometeorologi telah memberikan pelajaran bahwa masyarakat membutuhkan pemerintah yang solid dan cepat merespons ketika musibah datang.

Dalam kondisi seperti itu, menurutnya, energi pemerintah seharusnya diarahkan untuk memperkuat pelayanan, pembangunan, ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Rakyat jangan sampai menjadi korban dari konflik elite. Masyarakat sudah cukup banyak menghadapi persoalan kehidupan. Jangan lagi dibebani dengan pertikaian politik dan kekuasaan yang tidak kunjung reda,” katanya.

Isa juga menggunakan istilah “musibah fisik dan musibah moral” sebagai pengingat agar pemerintah dan masyarakat tidak hanya memikirkan pembangunan secara material, tetapi juga menjaga keteduhan sosial dan nilai-nilai moral.

“Kita tentu berharap Pidie Jaya dijauhkan dari musibah. Tetapi menjaga daerah dari musibah bukan hanya soal membangun tanggul, jalan dan infrastruktur. Kita juga harus menjaga moral, persatuan, keteladanan pemimpin dan keharmonisan masyarakat. Jangan sampai musibah fisik kita lawan, tetapi musibah moral justru kita biarkan tumbuh,” ujarnya.

Isa berharap semua pihak yang sedang berselisih dapat menahan diri dan membuka ruang penyelesaian secara bermartabat.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pemerintahan merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

“Kursi kekuasaan ada batas waktunya. Jabatan akan berakhir. Tetapi masyarakat dan daerah ini akan tetap ada. Karena itu, jangan wariskan kepada rakyat luka akibat pertikaian para pemimpinnya,” katanya.

Ia kembali menyerukan agar ulama Pidie Jaya dapat mengambil peran lebih aktif sebagai jembatan perdamaian.

“Kalau ada pintu yang mulai tertutup, ulama harus menjadi orang yang membuka pintu itu. Kalau komunikasi mulai buntu, ulama harus menjadi jembatan. Kalau ego mulai meninggi, ulama harus mengingatkan bahwa di atas kepentingan pribadi dan kelompok masih ada kepentingan rakyat dan amanah Allah SWT,” pungkas Isa Alima.

Bagi Isa, Pidie Jaya tidak membutuhkan pertikaian yang berkepanjangan. Pidie Jaya membutuhkan ketenangan, persatuan, pemerintahan yang bekerja, dan pemimpin yang mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas ego kekuasaan.