Rektor UIN Ar-Raniry: Mahasiswa Harus Kritis Awasi Pemerintah

Banda Aceh, Infoaceh.net — Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg mengingatkan mahasiswa agar tetap kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta ikut menjaga perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui pengorbanan banyak pihak.

Menurut Mujiburrahman, sikap kritis mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta gagasan yang menawarkan solusi bagi persoalan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Mujiburrahman yang dibacakan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Ar-Raniry, Reza Idria MA PhD pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XX Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Auditorium Ali Hasjmy, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Senin (19/10/2026).

Rakernas yang berlangsung pada 19–25 Oktober 2026 itu dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Dalam sambutan tertulisnya, Mujiburrahman secara khusus menitipkan pesan kepada para delegasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia agar menjadikan perdamaian Aceh sebagai pelajaran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perdamaian Aceh tidak bisa ditawar,” demikian pesan Mujiburrahman.

Mujiburrahman menegaskan, perdamaian merupakan fondasi utama bagi Aceh untuk melanjutkan pembangunan, memperkuat kehidupan sosial, serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Ia mengaku pernah mengalami langsung masa konflik Aceh ketika masih muda. Pengalaman tersebut membuatnya memahami bagaimana konflik menghadirkan ketakutan, ketidakpastian, dan keterbatasan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Karena itu, menurut dia, kondisi damai yang memungkinkan masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari, menyelenggarakan kegiatan akademik, berdiskusi secara terbuka, dan menerima mahasiswa dari berbagai daerah dengan aman merupakan sesuatu yang sangat berharga.

“Perdamaian bukan sekadar keadaan tanpa konflik bersenjata. Perdamaian merupakan fondasi bagi pembangunan Aceh yang bermartabat, bagi tumbuhnya pengetahuan, dan bagi masa depan generasi muda,” ujarnya dalam sambutan tersebut.

Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang masih dihadapi Aceh, termasuk kekurangan pembangunan dan ketimpangan kesejahteraan, harus diselesaikan melalui pembenahan tata kelola pemerintahan, perbaikan kebijakan, serta langkah-langkah konkret yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Mujiburrahman, persoalan pembangunan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mempertaruhkan perdamaian yang telah diperjuangkan bersama.

Sebaliknya, perdamaian harus menjadi landasan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat dialog, memperjuangkan keadilan, dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan daerah.

Mahasiswa Harus Berani Mengawasi Pemerintah

Selain menekankan pentingnya perdamaian, Mujiburrahman mendorong mahasiswa agar tetap menjalankan peran kritis dalam kehidupan demokrasi.

Ia menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual muda yang dapat mengawasi kebijakan pemerintah, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengingatkan pengambil kebijakan ketika terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian.

Namun, ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik atau menolak kebijakan. Mahasiswa juga perlu memperkuat kapasitas intelektual agar mampu memahami akar persoalan dan menyusun rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Mahasiswa harus tetap kritis, berani mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Namun, mahasiswa juga perlu membangun kapasitas untuk membaca persoalan secara mendalam, menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan menawarkan solusi yang berlandaskan pengetahuan,” kata dia.

Pesan tersebut menempatkan sikap kritis dan tanggung jawab intelektual sebagai dua hal yang harus berjalan beriringan.

Bagi Mujiburrahman, mahasiswa perlu menjaga independensi dalam menyampaikan pandangan, sekaligus memastikan bahwa kritik yang disampaikan berangkat dari kajian, fakta, dan kepentingan publik.

Dengan demikian, gerakan mahasiswa dapat berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan tanpa kehilangan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

Mujiburrahman juga menyoroti pentingnya hubungan yang sehat antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah maupun nasional.

Menurut dia, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, serta menghasilkan analisis ilmiah terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan publik.

Kedua peran tersebut, kata dia, dapat saling melengkapi selama masing-masing pihak menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional.

Ia berharap Rakernas XX BEM SI mampu menghasilkan rekomendasi yang memperkuat hubungan antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan pemerintah tanpa mengabaikan independensi kampus maupun kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan kritik.

Mujiburrahman juga mengingatkan agar forum nasional tersebut tidak berhenti pada penyusunan agenda organisasi dan dokumen rekomendasi semata.

Lebih dari itu, Rakernas diharapkan melahirkan gagasan yang relevan, terukur, dan dapat ditindaklanjuti untuk menjawab persoalan masyarakat.

Dengan bekal kajian yang kuat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengajak mahasiswa menjadikan diri mereka sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan sosial secara kritis dan konstruktif.

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekda Aceh, Taufik, saat membuka Rakernas XX BEM SI.

“Pemerintah Aceh memandang mahasiswa sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Kami menyadari bahwa pembangunan yang baik membutuhkan keterbukaan terhadap aspirasi, kesediaan menerima kritik, dan kemauan untuk terus memperbaiki kebijakan,” ujar Muzakir Manaf dalam sambutan yang dibacakan Taufik.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan, termasuk melalui penyampaian aspirasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Kehadiran delegasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam Rakernas BEM SI juga menjadi ruang untuk mempertemukan pandangan mengenai persoalan daerah dan tantangan kebijakan nasional.

Melalui forum tersebut, mahasiswa diharapkan dapat membangun dialog yang produktif, memperluas perspektif, serta merumuskan rekomendasi berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Mujiburrahman turut mengajak seluruh delegasi BEM SI memanfaatkan kesempatan berada di Aceh untuk mengenal lebih dekat sejarah, adat istiadat, budaya, dan kehidupan masyarakat setempat.

Ia juga menyinggung penerapan syariat Islam sebagai salah satu bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat Aceh.

Menurut dia, perbedaan budaya dan tradisi antardaerah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi persatuan nasional. Sebaliknya, keberagaman dapat menjadi kesempatan untuk saling mengenal, memahami, dan belajar satu sama lain.

Ia berharap penyelenggaraan Rakernas BEM SI di Banda Aceh dapat memperlihatkan Aceh sebagai daerah yang terbuka bagi dialog, pertukaran gagasan, dan berbagai kegiatan intelektual.

Melalui interaksi selama kegiatan berlangsung, para mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman berorganisasi, tetapi juga pemahaman yang lebih luas mengenai sejarah dan dinamika sosial masyarakat Aceh.

Mujiburrahman berharap para peserta kembali ke daerah masing-masing dengan membawa hasil Rakernas, pengalaman berharga, persahabatan baru, serta pemahaman yang lebih baik tentang Aceh dan perjalanan perdamaian yang terus dijaga.

Rakernas XX BEM SI berlangsung pada 19–25 Oktober 2026 dengan mengusung tema “Poros Gerakan Intelektual: Menakar Arah Kebijakan Nasional dan Resiliensi Akar Rumput Demi Kedaulatan Rakyat”.

Tema tersebut menempatkan gerakan intelektual mahasiswa, arah kebijakan nasional, dan ketahanan masyarakat sebagai bagian penting dari pembahasan dalam forum nasional tersebut.

Melalui Rakernas ini, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi diharapkan dapat bertukar gagasan, mengevaluasi persoalan kebijakan, dan merumuskan rekomendasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pesan Rektor UIN Ar-Raniry menjadi pengingat mahasiswa memiliki ruang untuk bersikap kritis terhadap pemerintah sekaligus tanggung jawab untuk menjaga kualitas demokrasi melalui kajian yang mendalam dan argumentasi berbasis data.

Di Aceh, pesan itu juga membawa penekanan khusus: kritik, aspirasi, dan perjuangan untuk memperbaiki keadaan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga perdamaian.

Dengan demikian, perdamaian tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan konflik, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengawasi kekuasaan, memperjuangkan kesejahteraan, dan membangun masa depan yang lebih baik.