Ke mana Bupati dan Wakil Bupati Pidie Saat Kapolri Tinjau Pabrik Sabu 1,2 Ton?

PIDIE, Infoaceh.net — Kunjungan kerja Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Suyudi Ario Seto saat meninjau langsung lokasi laboratorium gelap atau pabrik sabu berskala besar seberat 1,2 ton di Gampong Beureueh (Ulee Tutue), Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie pada Jumat, 23 Oktober 2026, menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Di saat jajaran kepolisian tertinggi dan Pemerintah Aceh turun langsung, sosok nomor satu di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie justru tidak nampak sama sekali di lokasi penggerebekan.

Kapolri hadir langsung di lokasi dua rumah toko (ruko) yang disulap menjadi pabrik sabu di Gampong Beureueh (Ulee Tutue), Kecamatan Mutiara Timur.

Peninjauan ini dilakukan setelah tim gabungan Mabes Polri, BNN, dan Bea Cukai sukses membongkar jaringan internasional Tiongkok–Malaysia–Indonesia dengan menyita barang bukti 1,2 ton sabu cair serta mengamankan 11 orang tersangka.

Didampingi Wagub Aceh, Absen Pemkab Pidie

Dalam agenda berskala nasional yang menyelamatkan estimasi 6 juta jiwa generasi muda tersebut, Kapolri didampingi oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), Ketua DPRA Zulfadhli, Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi dan Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dedy Tabrani.

Pemerintah Aceh secara tegas hadir memberikan apresiasi tinggi dan menaruh perhatian penuh pada kasus luar biasa ini.

Namun, sepanjang prosesi peninjauan ruko hingga konferensi pers berlangsung di bawah penjagaan ketat aparat bersenjata lengkap, Bupati Pidie Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati Al Zaizi beserta unsur pimpinan daerah lainnya tidak terlihat hadir mendampingi rombongan utama Mabes Polri.

Ketidakhadiran otoritas lokal ini dinilai kontras, mengingat lokasi pabrik narkotika tersebut berada langsung di wilayah administrasi dan lingkungan pemukiman masyarakat Kabupaten Pidie.

Absennya pimpinan daerah Pidie memicu sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat dan praktisi hukum setempat.

Kritik muncul karena kasus penemuan pabrik sabu perdana yang didirikan di tanah “Bumi Serambi Mekkah” ini dinilai sebagai tamparan keras bagi fungsi pengawasan lingkungan yang lemah.

Tokoh masyarakat setempat menyebutkan bahwa penemuan ruko yang dijadikan pusat produksi sabu jaringan internasional ini mencerminkan kelengahan lini pengawasan administrasi dari tingkat terbawah hingga kabupaten.

“Pidie tidak hanya butuh tugu kebanggaan, tapi butuh tindakan nyata pemerintah daerahnya dalam memperkuat pengawasan lingkungan. Kejadian ini harus menjadi evaluasi besar,” tegas tokoh masyarakat Pidie.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam pidatonya secara khusus berpesan langsung kepada elemen masyarakat dan pemilik properti agar tidak apatis terhadap lingkungan sekitar mereka.

“Jangan apatis dengan kondisi wilayah kita, dengan tetangga kita. Hati-hati, saya berpesan terutama yang punya ruko disewakan harus memastikan identitas penyewa bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Kapolri di lokasi kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Pidie terkait alasan absennya pimpinan daerah dalam kunjungan strategis Kapolri tersebut.

Informasi internal di lingkungan pemerintahan menyebutkan adanya benturan agenda kedinasan luar daerah yang sudah terjadwal sebelumnya, sehingga delegasi resmi tingkat provinsi langsung diambil alih oleh Wakil Gubernur Aceh.

Aparat gabungan sendiri kini terus melakukan pengembangan perkara guna memburu dalang utama jaringan ini yang terindikasi berada di luar negeri.