Australia dan The Asia Foundation Luncurkan Program Partisipasi Demokrasi di Aceh, Kucurkan Dana 30 Juta Dolar
BANDA ACEH, Infoaceh.net – Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meluncurkan sosialisasi awal Program Partisipasi (The Indonesia Democratic Participation) di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Jum’at (30/10/2026).
Program kerja sama pembangunan Australia-Indonesia tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, terutama melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan institusi pemerintah dan masyarakat sipil serta pembukaan ruang kolaborasi dalam proses pengambilan kebijakan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), The Asia Foundation, serta GeRAK Aceh yang telah memilih Aceh sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program tersebut.
“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil,” kata Taufik.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.
Ia menegaskan, partisipasi publik yang bermakna harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Karena itu, masyarakat, termasuk kelompok rentan, perlu mendapatkan ruang yang setara untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
“Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan semakin inklusif, responsif, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Taufik juga berharap seluruh jajaran Pemerintah Aceh dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut melalui koordinasi dan kerja sama sesuai tugas masing-masing.
Selain itu, kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat secara terbuka dan konstruktif.
Sementara Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan bahwa Program Partisipasi merupakan bagian dari kerja sama pembangunan Australia-Indonesia yang berfokus pada penguatan demokrasi substantif.
Program yang berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030 tersebut memiliki nilai pendanaan mencapai 30 juta Dolar Australia atau AUD 30 juta.
Robert mengatakan, program ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran Program Percontohan Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) yang telah dilaksanakan pada 2021–2026.
Melalui program tersebut, terdapat tiga capaian utama yang ingin diwujudkan, yakni penguatan institusi, penguatan masyarakat sipil, serta pengembangan kegiatan demokrasi yang kolaboratif.
Pelaksanaan Program Partisipasi mencakup lima area fokus utama. Pertama, mendorong pemilu yang berintegritas. Kedua, memperkuat keterlibatan parlemen. Ketiga, meningkatkan partisipasi dan pendidikan warga negara.
Selanjutnya, memperkuat media independen dan berkualitas serta mendorong upaya melawan misinformasi dan disinformasi yang dapat mengganggu kualitas demokrasi.
Robert menambahkan, prinsip kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial menjadi bagian penting yang diintegrasikan dalam seluruh kegiatan program.
Secara nasional, Program Partisipasi dilaksanakan di tiga wilayah sasaran, yakni Yogyakarta, Makassar, dan Aceh, serta mencakup berbagai kegiatan di tingkat nasional.
Program ini melibatkan sejumlah unsur, mulai dari lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media hingga kalangan akademisi. Pelaksanaannya dibangun melalui dua komponen utama, yaitu kemitraan antarlembaga negara dan kemitraan masyarakat sipil.
Pada komponen masyarakat sipil, Kedutaan Besar Australia menyalurkan hibah melalui The Asia Foundation sebagai pengelola atau convenor program. Pendanaan tersebut selanjutnya diberikan kepada organisasi mitra untuk melaksanakan berbagai kegiatan sesuai lima area fokus yang telah ditetapkan.
Adapun lima mitra utama dalam program ini adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Kemitraan, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Melalui Program Partisipasi, kerja sama Australia-Indonesia diharapkan tidak hanya memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara institusi negara dan masyarakat sipil.
Khusus di Aceh, program ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, inklusif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat mendapat tempat dalam proses pengambilan kebijakan.