44 Desa di Aceh Disurvei untuk Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih

Banda Aceh, Infoaceh.net – Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (FKP USK) bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP), melakukan survei, verifikasi dan penilaian kelayakan terhadap 44 desa calon lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2027 di Aceh.

Puluhan desa tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Utara.

Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan calon lokasi melalui pengumpulan data, pemeriksaan kondisi lapangan, serta identifikasi kebutuhan masyarakat pesisir.

Project Manager kegiatan, Dr. Ir. Dedi Fazriansyah Putra, S.St.Pi., M.Sc., IPM., ASEAN Eng., mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bentuk dukungan keahlian akademik FKP USK terhadap proses penilaian calon lokasi KNMP berdasarkan instrumen dan ketentuan yang telah ditetapkan KKP.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sebanyak 44 fasilitator dilibatkan dan ditugaskan pada masing-masing desa. Mereka bertanggung jawab membantu pengumpulan informasi, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, serta memfasilitasi diskusi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir.

“Untuk mendukung pelaksanaannya, sebanyak 44 fasilitator dilibatkan dan ditugaskan pada masing-masing desa guna membantu proses pengumpulan informasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, serta fasilitasi diskusi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir,” jelas Dedi.

Sebelum diterjunkan ke lapangan, para fasilitator terlebih dahulu mengikuti pelatihan Training of Trainers (ToT) di Hotel Mekkah, Banda Aceh, pada 26–30 Oktober 2026.

Pelatihan tersebut bertujuan menyamakan pemahaman mengenai instrumen, indikator, skala, bobot, serta tata cara penilaian. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kesiapan fasilitator agar mampu menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan sesuai pedoman yang berlaku.

Dalam pelaksanaan survei, para fasilitator akan melakukan pengumpulan dokumen pendukung, observasi, wawancara, serta dokumentasi kondisi lokasi. Dokumentasi tersebut mencakup foto dan titik koordinat sesuai kebutuhan instrumen penilaian.

Dedi menjelaskan, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan akan dilengkapi bukti pendukung serta penjelasan yang relevan untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi masing-masing calon lokasi.

“Data dan informasi yang terkumpul akan dilengkapi dengan bukti pendukung dan penjelasan yang relevan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual masing-masing calon lokasi,” ujarnya.

Selain survei dan penilaian, fasilitator juga akan menggelar diskusi kelompok terpumpun atau *Focus Group Discussion* (FGD) di desa penugasan.

FGD tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, masyarakat nelayan, serta pemangku kepentingan terkait. Melalui diskusi itu, tim diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan langkah tindak lanjut yang sesuai dengan karakteristik setiap desa.

Untuk menjamin kualitas hasil pekerjaan, tim FKP USK juga akan melakukan pemeriksaan mutu internal terhadap kelengkapan dokumen pendukung, konsistensi pengisian instrumen, serta kesesuaian data dengan kondisi yang telah didokumentasikan.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau informasi yang belum lengkap, tim akan melakukan perbaikan dan klarifikasi sesuai prosedur yang berlaku.

Selanjutnya, hasil kegiatan akan disampaikan kepada KKP sebagai bahan pertimbangan dalam proses evaluasi dan penentuan prioritas calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2027.

Dedi menegaskan, keikutsertaan suatu desa dalam kegiatan survei, verifikasi, dan fasilitasi tersebut tidak secara otomatis menjadikan desa bersangkutan sebagai penerima program KNMP 2027.

Penetapan lokasi dan keputusan pelaksanaan program sepenuhnya menjadi kewenangan KKP sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

“Karena itu, proses ini diarahkan untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pengambilan keputusan,” tegasnya.

Dekan FKP USK, Haekal Azief Haridhi, S.Kel., M.Sc., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin dengan KKP melalui kerja sama kelembagaan yang telah dibangun sebelumnya.

Menurutnya, pelaksanaan survei secara objektif, berbasis bukti, serta mengedepankan koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan setempat diharapkan dapat menghasilkan data berkualitas untuk mendukung perencanaan program KNMP 2027.

FKP USK berharap kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam memperhatikan kondisi serta kebutuhan masyarakat nelayan di Aceh.

Kolaborasi ini juga diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari implementasi tridarma perguruan tinggi, terutama melalui pemanfaatan keahlian akademik untuk mendukung perencanaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.