Ketika TNI Mengusik Wilayah Episentrum GAM di Tiro

Tiro, Infoaceh.net — Peristiwa penertiban Bendera Bulan Bintang oleh aparat TNI di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026), kembali membuka luka lama dalam sejarah konflik Aceh.

Wilayah yang memiliki keterkaitan historis dengan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu telah menjadi lokasi bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat yang berujung jatuhnya korban jiwa.

Insiden yang terjadi saat masyarakat menggelar kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut bukan sekadar persoalan penurunan sebuah bendera. Peristiwa itu menyentuh persoalan yang jauh lebih sensitif, yakni sejarah konflik Aceh, simbol identitas politik, hubungan masyarakat dengan aparat negara, serta bagaimana perdamaian yang telah dibangun sejak penandatanganan MoU Helsinki 2005 harus terus dijaga.

Seorang warga dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Abzalul Riza (20) warga Gampong Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Insiden tersebut kemudian menjadi perhatian nasional. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian melakukan pemantauan dan pengumpulan fakta. Pemerintah juga membuka ruang bagi penyelidikan independen untuk memastikan penyebab kematian korban serta mengungkap secara objektif bagaimana bentrokan tersebut terjadi.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa persoalan simbol yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan politik Aceh kembali berujung pada kekerasan?

Pulo Keunari Tiro dan Sejarah Perjuangan GAM

Pulo Keunari, yang juga disebut Pulo Kenari, berada di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Pidie merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam konflik Aceh. Sejumlah kawasan di kabupaten tersebut pernah menjadi basis aktivitas perjuangan GAM selama konflik bersenjata berlangsung.

Dalam perjalanan konflik Aceh, wilayah Pidie dan sekitarnya memiliki arti penting bagi dinamika gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat.

Karena itu, ketika persoalan Bendera Bulan Bintang kembali muncul di kawasan tersebut, peristiwa itu tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari latar belakang sejarah yang membentuk sensitivitas masyarakat Aceh terhadap simbol-simbol perjuangan.

Namun, perlu ditegaskan keterkaitan historis sebuah wilayah dengan perjuangan GAM tidak berarti seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki pandangan politik yang sama.

Begitu pula, pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam suatu kegiatan masyarakat tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pihak yang hadir merupakan anggota atau pendukung organisasi tertentu.

Persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan fakta, konteks kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks Pulo Keunari, peristiwa yang terjadi pada 4 November 2026 memperlihatkan bagaimana persoalan simbol politik yang belum sepenuhnya menemukan penyelesaian dapat berubah menjadi konflik terbuka ketika berhadapan dengan pendekatan keamanan.

Kenduri Maulid Berubah Menjadi Bentrokan

Berdasarkan kronologi yang disampaikan TNI AD, peristiwa bermula dari upaya penertiban Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam kegiatan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Gampong Pulo Keunari.

TNI AD menyatakan aparat TNI dan Polri sebelumnya telah melakukan pendekatan persuasif kepada panitia penyelenggara agar bendera tersebut diturunkan.

Namun, menurut keterangan institusi tersebut, pendekatan itu tidak mencapai kesepakatan karena panitia tetap mempertahankan bendera.

Situasi kemudian meningkat ketika proses penertiban berlangsung. TNI AD menyebut terjadi penolakan dari warga yang kemudian diikuti aksi pelemparan batu ke arah personel.

Dalam keterangannya, TNI menyatakan aparat telah berupaya menenangkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara.

Namun, situasi yang dinilai mengancam keselamatan personel kemudian berujung pada penggunaan senjata untuk melakukan tindakan pengamanan.

TNI AD menyebut tembakan dilakukan secara bertahap menggunakan munisi hampa dan peluru karet.

Setelah massa membubarkan diri, aparat menurunkan Bendera Bulan Bintang dari lokasi kegiatan.

Versi tersebut merupakan keterangan resmi TNI AD yang perlu diuji dan dibandingkan dengan keterangan masyarakat, saksi mata, dokumentasi lapangan, serta hasil pemeriksaan independen.

Sebab, di tengah bentrokan tersebut, seorang warga meninggal dunia terkena tembakan peluru tajam dan sejumlah warga lainnya mengalami luka.

Perbedaan keterangan mengenai bagaimana tembakan dilepaskan, arah tembakan, serta jenis munisi yang digunakan menjadi bagian penting yang harus dijelaskan melalui penyelidikan.

TNI AD mencatat 14 warga menjadi korban, terdiri atas satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Enam personel TNI juga dilaporkan mengalami luka.

Sementara itu, keterangan banyak warga setempat yang menyatakan tembakan diarahkan ke kerumunan.

Keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan TNI AD yang menyatakan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa dan peluru karet dilakukan ke atas.

Perbedaan itu menjadi alasan penting mengapa penyelidikan tidak boleh hanya bergantung pada satu versi kejadian.

Abzalul Riza menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Jenazah korban dimakamkan pada Kamis (5/11/2026) dini hari.

Kematian seorang warga dalam bentrokan dengan aparat menimbulkan tuntutan agar penyebab kematian diungkap secara terang.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, dalam konferensi pers di Aceh Besar pada Jumat (6/11/2026), menyatakan pemerintah mempersilakan Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut.

Yusril menegaskan penyebab kematian korban harus dipastikan melalui pemeriksaan dan pengumpulan bukti.

Ia juga menyampaikan korban telah dimakamkan dan tidak dilakukan autopsi terhadap jenazah.

Meski demikian, menurut Yusril, kondisi tersebut tidak berarti penyebab kematian tidak dapat ditelusuri.

Pemeriksaan terhadap bukti yang tersedia, keterangan saksi, rekam medis, serta dokumentasi kejadian tetap diperlukan untuk membangun kronologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga menyatakan Komnas HAM akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi yang menyeluruh.

Dalam kasus ini, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya siapa yang memulai bentrokan, tetapi juga bagaimana penggunaan kekuatan dilakukan, apakah sesuai prosedur, dan apakah tindakan aparat telah memenuhi prinsip kebutuhan serta proporsionalitas.

Pangdam Iskandar Muda: Tidak Ada Peluru Tajam

Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menyatakan pihaknya sedang melakukan investigasi internal terhadap peristiwa tersebut.

Dalam konferensi pers bersama Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Kapolda Aceh di Bandara Sultan Iskandar Muda, Jum’at (6/11/2026), Mahesa menegaskan bahwa prajurit yang melakukan penertiban tidak menggunakan amunisi tajam.

Ia menyatakan tembakan yang dilakukan merupakan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa dan peluru karet.

Pangdam juga menyampaikan bahwa personel yang terlibat belum dikembalikan ke satuan masing-masing dan masih dikonsolidasikan di Kodim Pidie.

Senjata yang digunakan dalam penertiban disebut telah dipisahkan untuk kepentingan pemeriksaan.

Menurut Mahesa, personel yang bergerak ke lokasi berjumlah 272 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata.

Ia juga menyampaikan aparat TNI menghadapi pelemparan batu dari berbagai arah dan kemudian diperintahkan mundur.

Pangdam menyatakan hasil investigasi akan disampaikan kepada masyarakat setelah proses pendalaman selesai.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari penjelasan resmi TNI.

Namun, investigasi internal tetap harus disertai keterbukaan terhadap pemeriksaan independen, terutama karena peristiwa tersebut menyebabkan seorang warga meninggal dunia.

Pernyataan tidak ada peluru tajam yang digunakan perlu diperiksa bersama bukti fisik, keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, serta dokumentasi yang tersedia.

Dengan demikian, kesimpulan mengenai penyebab kematian dan jenis senjata yang digunakan tidak hanya didasarkan pada pernyataan institusi, tetapi juga pada hasil pemeriksaan yang dapat diuji.

Komnas HAM Turun, Minta Fakta Diungkap

Komnas HAM menyatakan telah turun melakukan pemantauan terhadap bentrokan di Pulo Keunari.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan lembaganya menyesalkan terjadinya kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan sejumlah orang mengalami luka.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, insiden bermula ketika sejumlah warga mengibarkan Bendera Bulan Bintang dalam kegiatan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW.

Situasi kemudian memanas setelah aparat mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera.

Komnas HAM menyatakan akan mengumpulkan fakta, bahan, dan keterangan resmi dari berbagai pihak untuk merekonstruksi kronologi kejadian secara utuh.

Lembaga tersebut juga meminta penggunaan pendekatan investigasi berbasis ilmiah.

Pemeriksaan yang diperlukan mencakup kondisi korban, rekam medis, penelusuran penggunaan senjata, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kekerasan.

Komnas HAM juga menekankan pentingnya memastikan korban memperoleh pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan hak.

Langkah tersebut penting agar penyelidikan tidak berhenti pada penjelasan mengenai bagaimana bentrokan bermula, tetapi juga mengungkap apakah terdapat pelanggaran dalam penggunaan kekuatan.

Dalam kasus yang melibatkan aparat dan warga sipil, pengungkapan fakta harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak memihak.

Bendera Bulan Bintang merupakan simbol yang memiliki keterkaitan kuat dengan sejarah perjuangan GAM.

Setelah konflik bersenjata berakhir melalui kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005, persoalan simbol tersebut tetap menjadi bagian dari dinamika politik Aceh.

MoU Helsinki menjadi landasan penting bagi proses perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM.

Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi pengakhiran konflik bersenjata, reintegrasi mantan kombatan, pembentukan partai politik lokal, serta pelaksanaan pemerintahan Aceh berdasarkan kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Namun, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan implementasi perdamaian masih menjadi perdebatan.

Salah satunya penggunaan simbol dan bendera Aceh. Aceh telah memiliki Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Akan tetapi, keberadaan regulasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan seluruh perbedaan penafsiran mengenai penggunaan Bendera Bulan Bintang, terutama karena simbol itu juga memiliki sejarah sebagai bendera GAM.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh masih menghadapi tantangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut melalui mekanisme politik dan hukum.

Dalam konteks itulah, peristiwa Pulo Keunari menjadi pengingat bahwa persoalan bendera belum sepenuhnya selesai.

Ketika sebuah simbol memiliki makna politik dan historis yang kuat bagi masyarakat, pendekatan penertiban yang tidak disertai komunikasi efektif berpotensi memperbesar ketegangan.

Karena itu, penyelesaian persoalan bendera membutuhkan dialog, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak masyarakat.

Wilayah Bekas Konflik Membutuhkan Pendekatan Sensitif

Pulo Keunari di Tiro berada dalam wilayah yang memiliki pengalaman panjang konflik bersenjata.

Masyarakat di kawasan bekas konflik tidak hanya menghadapi persoalan keamanan, tetapi juga membawa pengalaman sosial, ekonomi, dan psikologis yang terbentuk selama konflik berlangsung.

Dalam situasi seperti itu, aparat keamanan perlu memahami bahwa pendekatan terhadap masyarakat tidak dapat semata-mata mengandalkan tindakan penertiban.

Komunikasi, pemahaman terhadap sejarah lokal, serta kemampuan membaca situasi sosial menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan.

Hal tersebut tidak berarti aparat tidak memiliki kewenangan menjalankan tugas.

Namun, kewenangan itu harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan risiko yang dapat muncul.

Terlebih, kenduri Maulid Nabi merupakan kegiatan keagamaan dan sosial yang memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh.

Ketika kegiatan keagamaan berubah menjadi bentrokan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga keluarga, masyarakat, serta hubungan antara warga dan aparat.

Peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Perdamaian Aceh Tidak Boleh Kembali Dibayangi Kekerasan

Perdamaian Aceh telah dibangun melalui proses panjang yang melibatkan banyak pihak.

MoU Helsinki menjadi tonggak penting dalam mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun.

Namun, perdamaian tidak hanya berarti tidak adanya perang.

Perdamaian juga membutuhkan rasa aman, kepercayaan terhadap institusi negara, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta penyelesaian persoalan politik melalui mekanisme yang demokratis.

Ketika seorang warga meninggal dalam bentrokan dengan aparat, kepercayaan tersebut dapat kembali dipertanyakan.

Karena itu, penyelesaian peristiwa Pulo Keunari harus dilakukan secara serius.

Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memberikan keterangan secara terbuka.

TNI harus menyampaikan hasil investigasi secara transparan. Sementara Komnas HAM perlu menjalankan pemantauan secara independen.

Aparat penegak hukum juga harus memastikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum bukti dan proses hukum memastikan tanggung jawabnya.

Sebaliknya, tidak boleh pula ada dugaan pelanggaran yang dibiarkan tanpa penyelidikan hanya karena melibatkan TNI sebagai aparat negara.

Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dihormati, tetapi prinsip akuntabilitas juga harus ditegakkan.

Jangan Biarkan Persoalan Bendera Mengorbankan Nyawa

Peristiwa Pulo Keunari memperlihatkan persoalan Bendera Bulan Bintang masih menjadi isu sensitif dalam hubungan Aceh dan pemerintah pusat.

Wilayah yang memiliki sejarah panjang perjuangan GAM itu kembali menjadi lokasi bentrokan ketika aparat melakukan penertiban simbol yang memiliki makna historis dan politik bagi sebagian masyarakat.

Satu warga meninggal dunia. Belasan warga mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pendekatan keamanan di wilayah bekas konflik.

Penyelesaian persoalan bendera tidak boleh hanya dilakukan melalui penertiban di lapangan.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh perlu memperkuat dialog untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan hukum dan semangat perdamaian.

Persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak seharusnya terus dibiarkan menjadi sumber ketegangan yang berulang.

Masyarakat Aceh membutuhkan kepastian bahwa perdamaian yang telah dibangun tidak akan kembali terganggu oleh konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum.

Pulo Keunari kini menjadi pengingat bahwa sejarah konflik Aceh belum sepenuhnya selesai dalam ingatan masyarakat.

Namun, sejarah itu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kekerasan kembali terjadi.

Yang dibutuhkan adalah penyelesaian yang adil, transparan, dan menghormati hak semua pihak.

Sebab, perdamaian Aceh terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya karena persoalan simbol yang belum menemukan penyelesaian politik dan hukum.

Penyelidikan harus mengungkap fakta, hukum harus ditegakkan, dan perdamaian Aceh harus tetap dijaga.