Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh, Tak Satu Pun dari Aceh
Jakarta, Infoaceh.net – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa dari berbagai daerah di Indonesia. Penganugerahan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026), bertepatan peringatan Hari Pahlawan 2026.
Namun, dari 19 tokoh yang menerima penghargaan tertinggi negara tersebut, tidak terdapat satu pun nama yang berasal dari Provinsi Aceh.
Absennya tokoh Aceh dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2026 menjadi perhatian tersendiri, mengingat Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan melawan kolonialisme dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sejumlah tokoh Aceh tercatat memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa, baik melalui perlawanan bersenjata, perjuangan diplomasi, pendidikan, maupun gerakan sosial dan keagamaan.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tahun ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Keputusan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana, sebelum Presiden Prabowo menyerahkan dokumen dan plakat penghargaan kepada perwakilan keluarga para tokoh.
Upacara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, serta keluarga ahli waris para penerima gelar turut menghadiri acara tersebut.
19 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional
Sebanyak 19 tokoh yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari militer, pemerintahan, diplomasi, keagamaan, hingga sastra.
Berikut daftar lengkap penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2026:
1. Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso – DKI Jakarta, dikenal sebagai sosok teladan integritas dan kejujuran dalam institusi kepolisian.
2. R.M. Margono Djojohadikusumo – Jawa Tengah, tokoh ekonomi dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).
3. Mr. Ali Sastroamidjojo – Jawa Timur, tokoh diplomasi yang berperan penting dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955.
4. Abdoel Moethalib Sangadji – Maluku, pejuang kemerdekaan melalui perjuangan politik dan perlawanan terhadap penjajahan.
5. Drs. Franciscus Xaverius Seda – Nusa Tenggara Timur, tokoh politik dan diplomasi nasional.
6. Sutan Takdir Alisjahbana – DKI Jakarta, sastrawan dan tokoh penting dalam perkembangan bahasa serta sastra Indonesia.
7. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin – DKI Jakarta, tokoh militer dan mantan Gubernur DKI Jakarta.
8. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan) – Riau, tokoh kerajaan yang memimpin perlawanan terhadap VOC.
9. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean – Sumatera Utara, tokoh militer yang berperan dalam pertahanan negara.
10. Mayjen TNI (Purn) Soengkono – Jawa Timur, tokoh militer yang memimpin dan mengorganisasi perlawanan dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
11. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma – Jawa Barat, tokoh penting dalam pendirian dan pengembangan Angkatan Udara Republik Indonesia.
12. KH Muhammad Yusuf Hasyim – Jawa Timur, tokoh perjuangan bersenjata dan pendidikan Islam.
13. KH Wasyid – Banten, tokoh perjuangan rakyat dalam perlawanan terhadap kolonialisme.
14. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo) – Sulawesi Utara, ulama dan panglima perang yang menjadi bagian dari perjuangan Pangeran Diponegoro.
15. Mohamad Roem – DKI Jakarta, tokoh diplomasi yang berperan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
16. KH Abbas Abdul Jamil – Jawa Barat, ulama dan pejuang yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan serta pendidikan Islam.
17. Jenderal TNI (Purn) Muhammad Jusuf – Sulawesi Selatan, tokoh militer dan politik nasional.
18. Sultan Ibrahim Chaliluddin – Kalimantan Timur, tokoh kerajaan yang berjasa melindungi rakyat dari pajak dan kerja rodi pada masa kolonial.
19. Letkol Moch. Sroedji – Jawa Timur, pejuang militer yang memimpin Brigade III Jawa Timur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi gerilya.
Aceh Kembali Tidak Masuk Daftar Penerima
Tidak masuknya tokoh Aceh dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini kembali mengingatkan pentingnya perhatian terhadap sejarah perjuangan rakyat Aceh dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Aceh dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap kolonialisme. Perjuangan rakyat Aceh berlangsung melalui berbagai generasi dan melibatkan ulama, sultan, panglima perang, serta tokoh masyarakat.
Bahkan, perjuangan masyarakat Aceh tidak hanya berlangsung melalui pertempuran bersenjata, tetapi juga melalui dukungan politik, ekonomi, dan sosial terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Karena itu, perhatian terhadap pengakuan negara atas jasa para tokoh sejarah Aceh tetap menjadi hal penting, terutama dalam upaya melestarikan sejarah perjuangan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap kemerdekaan Indonesia.
Pemerintah menjelaskan penetapan 19 Pahlawan Nasional tersebut telah melalui proses panjang dan berjenjang.
Prosesnya dimulai dari pengusulan di tingkat daerah melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), kemudian dibahas di tingkat pusat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), sebelum difinalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penganugerahan tersebut merupakan bentuk penghormatan negara kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa luar biasa bagi bangsa dan negara.
Pemerintah berharap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melanjutkan nilai-nilai perjuangan, pengabdian, integritas, dan kecintaan terhadap Tanah Air.
Bagi Aceh, tidak adanya nama tokoh daerah dalam daftar penerima tahun ini menjadi pengingat bahwa sejarah perjuangan daerah perlu terus didokumentasikan, dikaji, dan diperjuangkan pengakuannya melalui mekanisme yang berlaku.
Sebab, penghargaan terhadap jasa para pejuang bukan sekadar pemberian gelar, melainkan juga bagian dari upaya negara menjaga ingatan kolektif tentang sejarah perjuangan bangsa.